1 |
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang |
1 |
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME |
18 Oct 2002 |
2 |
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang |
2 |
PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI TANGGAL 12 OKTOBER 2002 |
18 Oct 2002 |
3 |
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang |
1 |
PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL |
|
4 |
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang |
2 |
BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA |
16 Apr 2005 |
5 |
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang |
3 |
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH |
27 Apr 2005 |
6 |
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang |
1 |
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
07 Mar 2006 |
7 |
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang |
2 |
PENANGGUHAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENGADILAN PERIKANAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 71 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN |
02 Oct 2006 |
8 |
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang |
1 |
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG |
04 Jun 2007 |
9 |
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang |
1 |
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA |
16 Apr 2008 |
10 |
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang |
2 |
PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA |
06 Sep 2007 |
11 |
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang |
2 |
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA |
13 Oct 2008 |
12 |
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang |
3 |
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN |
13 Oct 2008 |
13 |
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang |
4 |
JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN |
15 Oct 2008 |
14 |
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang |
5 |
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN |
31 Dec 2008 |
15 |
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang |
1 |
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
26 Feb 2009 |
16 |
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang |
2 |
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI |
17 Jul 2009 |
17 |
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang |
3 |
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN |
17 Jul 2009 |
18 |
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang |
4 |
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI |
21 Sep 2009 |
19 |
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang |
1 |
KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVTD- l9) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN |
31 Mar 2020 |
20 |
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang |
1 |
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM |
12 Dec 2022 |
21 |
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang |
2 |
CIPTA KERJA |
30 Dec 2022 |
22 |
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang |
2 |
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2O14 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG |
04 May 2020 |