Undang-Undang

No Jenis Nomor Judul Tanggal
1 Undang-Undang 6 KEKARANTINAAN KESEHATAN 07 Aug 2018
2 Undang-Undang 5 AKUNTAN PUBLIK 03 May 2011
3 Undang-Undang 12 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019 22 Nov 2018
4 Undang-Undang 10 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011 19 Nov 2010
5 Undang-Undang 22 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012 24 Nov 2011
6 Undang-Undang 19 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013 16 Nov 2012
7 Undang-Undang 23 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014 14 Nov 2013
8 Undang-Undang 14 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 25 Nov 2015
9 Undang-Undang 18 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 17 Nov 2016
10 Undang-Undang 15 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018 20 Nov 2017
11 Undang-Undang 9 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 26 Oct 2020
12 Undang-Undang 6 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022 27 Oct 2021
13 Undang-Undang 20 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2O2O 18 Oct 2019
14 Undang-Undang 5 APARATUR SIPIL NEGARA 15 Jan 2014
15 Undang-Undang 6 ARSITEK 08 Aug 2017
16 Undang-Undang 24 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 25 Nov 2011
17 Undang-Undang 16 BANTUAN HUKUM 31 Oct 2011
18 Undang-Undang 10 BEA METERAI 26 Oct 2020
19 Undang-Undang 11 CAGAR BUDAYA 24 Nov 2010
20 Undang-Undang 6 DESA 15 Jan 2014
21 Undang-Undang 24 EKONOMI KREATIF 24 Oct 2019
22 Undang-Undang 12 GERAKAN PRAMUKA 24 Nov 2010
23 Undang-Undang 39 HAK ASASI MANUSIA 23 Sep 1999
24 Undang-Undang 7 HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN 29 Oct 2021
25 Undang-Undang 13 HOLTIKULTURA 24 Nov 2010
26 Undang-Undang 1 HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH 05 Jan 2022
27 Undang-Undang 3 IBU KOTA NEGARA 15 Feb 2022
28 Undang-Undang 16 INDUSTRI PERTAHANAN 05 Oct 2012
29 Undang-Undang 4 INFORMASI GEOSPASIAL 21 Apr 2011
30 Undang-Undang 17 INTELIJEN NEGARA 07 Nov 2011
31 Undang-Undang 2 JASA KONSTRUKSI 12 Jan 2017
32 Undang-Undang 21 KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN 18 Oct 2019
33 Undang-Undang 21 KEANTARIKSAAN 06 Aug 2013
34 Undang-Undang 4 KEBIDANAN 13 Mar 2019
35 Undang-Undang 6 KEIMIGRASIAN 05 May 2011
36 Undang-Undang 11 KEINSINYURAN 22 Mar 2014
37 Undang-Undang 13 KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 31 Aug 2012
38 Undang-Undang 32 KELAUTAN 17 Oct 2017
39 Undang-Undang 11 KEOLAHRAGAAN 16 Mar 2022
40 Undang-Undang 1 KEPALANGMERAHAN 09 Jan 2018
41 Undang-Undang 9 KEPROTOKOLAN 19 Nov 2010
42 Undang-Undang 18 KESEHATAN JIWA 07 Aug 2014
43 Undang-Undang 1 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO 08 Jan 2013
44 Undang-Undang 17 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 05 Aug 2014
45 Undang-Undang 7 MATA UANG 28 Jun 2011
46 Undang-Undang 20 MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS 25 Nov 2016
47 Undang-Undang 17 ORGANISASI KEMASYARAKATAN 22 Jul 2013
48 Undang-Undang 21 PANAS BUMI 17 Sep 2014
49 Undang-Undang 18 PANGAN 16 Nov 2012
50 Undang-Undang 13 PATEN 26 Aug 2016
51 Undang-Undang 14 PEKERJA SOSIAL 01 Oct 2019
52 Undang-Undang 18 PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 22 Nov 2017
53 Undang-Undang 5 PEMAJUAN KEBUDAYAAN 24 May 2017
54 Undang-Undang 5 PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGGAI LAUT DI PROVINSI SULAWESI TENGAH 11 Jan 2013
55 Undang-Undang 8 PEMBENTUKAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA 11 Jan 2013
56 Undang-Undang 13 PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUANDI PROVINSI SULAWESI TENGGARA 11 May 2013
57 Undang-Undang 2 PEMBENTUKAN KABUPATEN MAHAKAM ULU DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 11 Jan 2013
58 Undang-Undang 3 PEMBENTUKAN KABUPATEN MALAKA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 11 Jan 2013
59 Undang-Undang 4 PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH DI PROVINSI SULAWESI BARAT 11 Jan 2013
60 Undang-Undang 23 PEMBENTUKAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN DI PROVINSI PAPUA BARAT 16 Nov 2012
61 Undang-Undang 12 PEMBENTUKAN KABUPATEN MOROWALI UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH 11 May 2013
62 Undang-Undang 16 PEMBENTUKAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN 10 Jul 2013
63 Undang-Undang 21 PEMBENTUKAN KABUPATEN PANGANDARAN DI PROVINSI JAWA BARAT 16 Nov 2012
64 Undang-Undang 24 PEMBENTUKAN KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK DI PROVINSI PAPUA BARAT 16 Nov 2012
65 Undang-Undang 7 PEMBENTUKAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN 11 Jan 2013
66 Undang-Undang 22 PEMBENTUKAN KABUPATEN PESISIR BARAT DI PROVINSI LAMPUNG 16 Nov 2012
67 Undang-Undang 6 PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU TALIABUDI PROVINSI MALUKU UTARA 11 Jan 2013
68 Undang-Undang 5 PEMBENTUKAN KOTA TANJUNGPINANG 21 Jun 2001
69 Undang-Undang 8 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI, PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT, PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU, PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT, DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA 31 Dec 2021
70 Undang-Undang 9 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT, PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU, PENGADILAN TINGGI SULAWESI BARAT, DAN PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN UTARA 31 Dec 2021
71 Undang-Undang 10 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG, PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN, PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM, DAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO 31 Dec 2021
72 Undang-Undang 12 PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 12 Aug 2011
73 Undang-Undang 20 PEMBENTUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA 16 Nov 2012
74 Undang-Undang 32 PEMERINTAH DAERAH 15 Oct 2004
75 Undang-Undang 22 PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA 30 Sep 2014
76 Undang-Undang 7 PEMILIHAN UMUM 15 Aug 2017
77 Undang-Undang 8 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 11 May 2012
78 Undang-Undang 13 PENANGANAN FAKIR MISKIN 18 Aug 2011
79 Undang-Undang 7 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 10 May 2012
80 Undang-Undang 11 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN 06 Aug 2015
81 Undang-Undang 3 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 15 Jun 2010
82 Undang-Undang 18 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN 06 Aug 2013
83 Undang-Undang 8 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 22 Oct 2010
84 Undang-Undang 9 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME 13 Mar 2013
85 Undang-Undang 9 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN 15 Apr 2016
86 Undang-Undang 20 PENDIDIKAN KEDOKTERAN 06 Aug 2013
87 Undang-Undang 12 PENDIDIKAN TINGGI 10 Aug 2012
88 Undang-Undang 1 PENERBANGAN 12 Jan 2009
89 Undang-Undang 9 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 23 Aug 2018
90 Undang-Undang 16 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG -UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2O17 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG 22 Nov 2017
91 Undang-Undang 10 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI UNDANG-UNDANG 20 May 2015
92 Undang-Undang 4 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI MENJADI UNDANG-UNDANG 15 Jan 2014
93 Undang-Undang 17 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2OO2 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG 09 Nov 2016
94 Undang-Undang 9 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG 23 Aug 2017
95 Undang-Undang 2 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2O2O TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID- 19) DAN / ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN / ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN MENJADI UNDANG-UNDANG 16 May 2020
96 Undang-Undang 1 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG 02 Feb 2015
97 Undang-Undang 2 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG 02 Feb 2015
98 Undang-Undang 6 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2O14 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG 11 Aug 2020
99 Undang-Undang 2 PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM 14 Jan 2012
100 Undang-Undang 11 PENGAMPUNAN PAJAK 01 Jul 2016
101 Undang-Undang 23 PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA 28 Oct 2019
102 Undang-Undang 23 PENGELOLAAN ZAKAT 25 Nov 2011
103 Undang-Undang 4 PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON ELECTRONIC COMMERCE (PERSETUJUAN ASEAN TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK) 06 Oct 2021
104 Undang-Undang 12 PENGESAHAN ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS,ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN(KONVENSI ASEAN MENENTANG PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK) 10 Nov 2017
105 Undang-Undang 5 PENGESAHAN ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM (KONVENSI ASEAN MENGENAI PEMBERANTASAN TERORISME) 09 Apr 2012
106 Undang-Undang 1 PENGESAHAN COMPREHENSIVE, ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE EFTA STATES (PERSETUJUANKEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA EFTA) 07 May 2021
107 Undang-Undang 19 PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS) 10 Nov 2011
108 Undang-Undang 6 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES (KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA) 02 May 2012
109 Undang-Undang 15 PENGESAHAN MARITIME LABOUR CONVENTION, 2006 (KONVENSI KETENAGAKERJAAN MARITIM, 2006) 06 Oct 2016
110 Undang-Undang 6 PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM TENTANG KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE SULTAN AND YANG DI-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM ON DEFENCE COOPERATION) 27 Aug 2010
111 Undang-Undang 3 PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENINGKATAN KERJA SAMA ANTARA PEJABAT PERTAHANAN DAN KEGIATAN BIDANG PERTAHANAN 15 Jan 2016
112 Undang-Undang 11 PENGESAHAN MINAMATA CONVENTION ON MERCURY (KONVENSI MINAMATA MENGENAI MERKURI) 20 Sep 2017
113 Undang-Undang 5 PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN (MOU) ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK FEDERASI JERMAN MENGENAI KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN 30 Mar 2016
114 Undang-Undang 11 PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN BELANDA TENTANG KERJA SAMA TERKAIT PERTAHANAN 30 Oct 2018
115 Undang-Undang 2 PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN SPANYOL TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN 10 Jan 2019
116 Undang-Undang 3 PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN 10 Jan 2019
117 Undang-Undang 9 PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA) 23 Jul 2012
118 Undang-Undang 10 PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND CHILD PORNOGRAPHY (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI PENJUALAN ANAK, PROSTITUSI ANAK, DAN PORNOGRAFI ANAK) 23 Jul 2012
119 Undang-Undang 16 PENGESAHAN PARIS AGREEMENT TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (PERSETUJUAN PARIS ATAS KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI PERUBAHAN IKLIM) 24 Oct 2016
120 Undang-Undang 5 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN FEDERASI RUSIA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA 19 Oct 2021
121 Undang-Undang 1 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI 10 Jan 2019
122 Undang-Undang 10 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK ISLAM IRAN TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA 01 Aug 2019
123 Undang-Undang 9 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK ISLAM IRAN TENTANG EKSTRADISI 01 Aug 2019
124 Undang-Undang 4 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA, 2009 (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE WESTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE, 2009) 22 Jun 2010
125 Undang-Undang 5 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI 20 Aug 2010
126 Undang-Undang 1 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA, 2014 12 Jan 2017
127 Undang-Undang 13 PENGESAHAN PERJANJIAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM 18 Nov 2015
128 Undang-Undang 6 PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PAPUA NUGINI 10 Mar 2015
129 Undang-Undang 5 PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM 10 Mar 2015
130 Undang-Undang 6 PENGESAHAN PERJANJIAN MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB 13 Mar 2019
131 Undang-Undang 5 PENGESAHAN PERJANJIAN TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS 05 Aug 2020
132 Undang-Undang 6 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG KERJA SAMA AKTIVITAS DALAM BIDANG PERTAHANAN 30 Mar 2016
133 Undang-Undang 3 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH DAERAH ADMINISTRASI KHUSUS HONG KONG REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA 28 Mar 2012
134 Undang-Undang 7 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN 26 Apr 2019
135 Undang-Undang 3 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN 09 May 2018
136 Undang-Undang 14 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA MERDEKA PAPUA NUGINI TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN 10 Nov 2017
137 Undang-Undang 5 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG KERJA SAMA INDUSTRI PERTAHANAN 13 Mar 2019
138 Undang-Undang 7 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN 10 Mar 2015
139 Undang-Undang 7 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN 07 Aug 2018
140 Undang-Undang 2 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN 15 Jan 2016
141 Undang-Undang 4 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN 10 Mar 2015
142 Undang-Undang 4 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KABINET MENTERI UKRAINA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN 05 Aug 2020
143 Undang-Undang 12 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN SWEDIA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN 02 Nov 2020
144 Undang-Undang 4 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF, 2OI4 24 May 2017
145 Undang-Undang 13 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN RBPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG EKSTRADISI 10 Nov 2017
146 Undang-Undang 1 PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF INDONESIA-AUSTRALIA 28 Feb 2020
147 Undang-Undang 10 PENGESAHAN PERSETUJUAN KERJA SAMA PERTAHANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN ARAB SAUDI 30 Oct 2018
148 Undang-Undang 17 PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING THE MARRAKESH AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN MARRAKESH MENGENAIPEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA) 22 Nov 2017
149 Undang-Undang 4 PENGESAHAN PROTOCOL IMPLEMENT THE SIXTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON FINANCIAL SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN KEENAM BIDANG JASA KEUANGAN DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA) 25 May 2018
150 Undang-Undang 13 PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SEVENTH PACKAGE OFCOMMITMENTS ON FINANCIAL SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN KETUJUH BIDANG JASA KEUANGAN DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA) 02 Nov 2020
151 Undang-Undang 11 PENGESAHAN PROTOKOL NAGOYA TENTANG AKSES PADA SUMBER DAYA GENETIK DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN YANG ADIL DAN SEIMBANG YANG TIMBUL DARI PEMANFAATANNYA ATAS KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI 08 May 2013
152 Undang-Undang 10 PENGESAHAN ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE (KONVENSI ROTTERDAM TENTANG PROSEDUR PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI AWAL UNTUK BAHAN KIMIA DAN PESTISIDA BERBAHAYA TERTENTU DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL) 08 May 2013
153 Undang-Undang 1 PENGESAHAN TRAKTAT PELARANGAN MENYELURUH UJI COBA NUKLIR (COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY) 04 Jan 2012
154 Undang-Undang 1 PENJAMINAN 15 Jan 2016
155 Undang-Undang 8 PENYANDANG DISABILITAS 15 Apr 2016
156 Undang-Undang 15 PENYELENGARA PEMILIHAN UMUM 16 Oct 2011
157 Undang-Undang 8 PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH 26 Apr 2019
158 Undang-Undang 7 PERDAGANGAN 11 Mar 2014
159 Undang-Undang 3 PERINDUSTRIAN 15 Jan 2014
160 Undang-Undang 17 PERKOPERASIAN 29 Oct 2012
161 Undang-Undang 7 PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM 14 Apr 2016
162 Undang-Undang 19 PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI 06 Aug 2013
163 Undang-Undang 14 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 2015 28 Sep 2016
164 Undang-Undang 1 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008 01 Apr 2010
165 Undang-Undang 7 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009 28 Sep 2010
166 Undang-Undang 14 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010 19 Sep 2011
167 Undang-Undang 22 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012 13 Sep 2013
168 Undang-Undang 8 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019 13 Oct 2020
169 Undang-Undang 12 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018 17 Sep 2019
170 Undang-Undang 10 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 23 Aug 2017
171 Undang-Undang 8 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 28 Aug 2018
172 Undang-Undang 3 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2O2O 06 Oct 2021
173 Undang-Undang 14 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011 22 Sep 2012
174 Undang-Undang 12 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014 01 Oct 2015
175 Undang-Undang 16 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN 14 Oct 2019
176 Undang-Undang 8 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG 18 Mar 2015
177 Undang-Undang 11 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011 10 Aug 2011
178 Undang-Undang 15 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 02 Oct 2019
179 Undang-Undang 12 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 26 Jul 2016
180 Undang-Undang 5 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2OO3 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2OO2 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG 21 Jun 2018
181 Undang-Undang 11 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2OO4 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 31 Dec 2021
182 Undang-Undang 8 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 21 Aug 2017
183 Undang-Undang 15 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013 18 Jun 2013
184 Undang-Undang 2 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK 15 Jan 2011
185 Undang-Undang 18 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL 09 Nov 2012
186 Undang-Undang 4 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012 31 Mar 2012
187 Undang-Undang 24 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 24 Dec 2013
188 Undang-Undang 12 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014 30 Jun 2014
189 Undang-Undang 8 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI 20 Jul 2011
190 Undang-Undang 1 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 15 Jan 2014
191 Undang-Undang 3 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 06 Mar 2015
192 Undang-Undang 2 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS 15 Jan 2014
193 Undang-Undang 10 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI 08 Aug 2011
194 Undang-Undang 3 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2OO9 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 10 Jun 2020
195 Undang-Undang 2 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010 25 May 2010
196 Undang-Undang 14 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT 11 May 2013
197 Undang-Undang 9 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG 08 Aug 2011
198 Undang-Undang 19 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2OO8 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 25 Nov 2016
199 Undang-Undang 10 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG 01 Jul 2016
200 Undang-Undang 13 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2O11 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 16 Jun 2022
201 Undang-Undang 2 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 15 Mar 2018
202 Undang-Undang 2 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2OO1 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA 19 Jul 2022
203 Undang-Undang 9 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH 18 Mar 2015
204 Undang-Undang 19 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2OO2 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 17 Oct 2019
205 Undang-Undang 2 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2OO4 TENTANG JALAN 12 Jan 2022
206 Undang-Undang 13 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 30 Sep 2019
207 Undang-Undang 7 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2OO3 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI 28 Sep 2020
208 Undang-Undang 1 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 12 Jan 2011
209 Undang-Undang 18 PESANTREN 15 Oct 2019
210 Undang-Undang 9 PROVINSI KALIMANTAN BARAT 16 Mar 2022
211 Undang-Undang 8 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 16 Mar 2022
212 Undang-Undang 10 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 16 Mar 2022
213 Undang-Undang 4 PROVINSI SULAWESI SELATAN 16 Mar 2022
214 Undang-Undang 6 PROVINSI SULAWESI TENGAH 16 Mar 2022
215 Undang-Undang 7 PROVINSI SULAWESI TENGGARA 16 Mar 2022
216 Undang-Undang 5 PROVINSI SULAWESI UTARA 16 Mar 2022
217 Undang-Undang 20 RUMAH SUSUN 10 Nov 2011
218 Undang-Undang 21 OTORITAS JASA KEUANGAN 22 Nov 2011
219 Undang-Undang 13 SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM 28 Dec 2018
220 Undang-Undang 22 SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN 18 Oct 2019
221 Undang-Undang 11 SISTEM NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 13 Aug 2019
222 Undang-Undang 11 SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 30 Jul 2012
223 Undang-Undang 3 SISTEM PERBUKUAN 24 May 2017
224 Undang-Undang 20 STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN 17 Sep 2014
225 Undang-Undang 17 SUMBER DAYA AIR 15 Oct 2019
226 Undang-Undang 4 TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT 24 Mar 2016
227 Undang-Undang 12 TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL 09 May 2022
228 Undang-Undang 3 TRANSFER DANA 23 Mar 2011
229 Undang-Undang 15 VETERAN REPUBLIK INDONESIA 05 Oct 2012
230 Undang-Undang 47 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010 29 Oct 2009
231 Undang-Undang 9 BADAN HUKUM PENDIDIKAN 16 Jan 2009
232 Undang-Undang 24 BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN 09 Jul 2009
233 Undang-Undang 20 GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN 18 Jun 2009
234 Undang-Undang 39 KAWASAN EKONOMI KHUSUS 14 Oct 2009
235 Undang-Undang 43 KEARSIPAN 23 Oct 2009
236 Undang-Undang 48 KEKUASAAN KEHAKIMAN 29 Oct 2009
237 Undang-Undang 10 KEPARIWISATAAN 16 Jan 2009
238 Undang-Undang 40 KEPEMUDAAN 14 Oct 2009
239 Undang-Undang 36 KESEHATAN 13 Oct 2009
240 Undang-Undang 11 KESEJAHTERAAN SOSIAL 16 Jan 2009
241 Undang-Undang 30 KETENAGALISTRIKAN 23 Sep 2009
242 Undang-Undang 22 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 22 Jun 2009
243 Undang-Undang 2 LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA 12 Jan 2009
244 Undang-Undang 27 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 29 Aug 2009
245 Undang-Undang 31 METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 01 Oct 2009
246 Undang-Undang 35 NARKOTIKA 12 Oct 2009
247 Undang-Undang 28 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 15 Sep 2009
248 Undang-Undang 25 PELAYANAN PUBLIK 18 Jul 2009
249 Undang-Undang 12 PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DI PROVINSI RIAU 16 Jan 2009
250 Undang-Undang 13 PEMBENTUKAN KABUPATEN MAYBRAT DI PROVINSI PAPUA BARAT 16 Jan 2009
251 Undang-Undang 17 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG 29 May 2009
252 Undang-Undang 6 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA MENJADI UNDANG-UNDANG 13 Jan 2009
253 Undang-Undang 7 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MENJADI UNDANG-UNDANG 13 Jan 2009
254 Undang-Undang 37 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN MENJADI UNDANG-UNDANG 14 Oct 2009
255 Undang-Undang 16 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG 25 Mar 2009
256 Undang-Undang 34 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI MENJADI UNDANG-UNDANG 09 Oct 2009
257 Undang-Undang 46 PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI 29 Oct 2009
258 Undang-Undang 21 PENGESAHAN PERSETUJUAN PELAKSANAAN KETENTUAN-KETENTUAN KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT TANGGAL 10 DESEMBER 1982 YANG BERKAITAN DENGAN KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA TERBATAS DAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA JAUH 18 Jun 2009
259 Undang-Undang 14 PENGESAHAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI) 05 Mar 2009
260 Undang-Undang 15 PENGESAHAN PROTOKOL MENENTANG PENYELUNDUPAN MIGRAN MELALUI DARAT, LAUT, DAN UDARA, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI 16 Mar 2009
261 Undang-Undang 19 PENGESAHAN STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (KONVENSI STOCKHOLM TENTANG BAHAN PENCEMAR ORGANIK YANG PERSISTEN) 11 Jun 2009
262 Undang-Undang 5 PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI) 12 Jan 2009
263 Undang-Undang 33 PERFILMAN 08 Oct 2009
264 Undang-Undang 52 PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA 29 Oct 2009
265 Undang-Undang 32 PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 03 Oct 2009
266 Undang-Undang 41 PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN 14 Oct 2009
267 Undang-Undang 4 PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 12 Jan 2009
268 Undang-Undang 23 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007 01 Jul 2009
269 Undang-Undang 8 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006 13 Jan 2009
270 Undang-Undang 29 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN 15 Sep 2009
271 Undang-Undang 45 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN 29 Oct 2009
272 Undang-Undang 26 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009 25 Aug 2009
273 Undang-Undang 3 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG 12 Jan 2009
274 Undang-Undang 49 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM 29 Oct 2009
275 Undang-Undang 51 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA 29 Oct 2009
276 Undang-Undang 50 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA 29 Oct 2009
277 Undang-Undang 42 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH 15 Oct 2009
278 Undang-Undang 18 PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 04 Jun 2009
279 Undang-Undang 38 POS 14 Oct 2009
280 Undang-Undang 44 RUMAH SAKIT 28 Oct 2009
281 Undang-Undang 38 JALAN 18 Oct 2004
282 Undang-Undang 3 SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL 23 Sep 2005
283 Undang-Undang 21 OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA 21 Nov 2001
284 Undang-Undang 16 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 26 Jul 2004
285 Undang-Undang 36 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN 23 Sep 2008
286 Undang-Undang 39 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI 15 Aug 2007
287 Undang-Undang 11 CIPTA KERJA 02 Nov 2020
288 Undang-Undang 24 MAHKAMAH KONSTITUSI 13 Aug 2003
289 Undang-Undang 13 BEA MATERAI 27 Dec 1985
290 Undang-Undang 13 PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 28 Apr 2008
291 Undang-Undang 18 SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 29 Jul 2002
292 Undang-Undang 42 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 15 Dec 2014
293 Undang-Undang 1 PERKAWINAN 02 Jan 1974
294 Undang-Undang 30 KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 27 Dec 2002
295 Undang-Undang 20 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 21 Nov 2001
296 Undang-Undang 31 PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 16 Aug 1999
297 Undang-Undang 56 RAKYAT TERLATIH 04 Oct 1999
298 Undang-Undang 15 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG 04 Apr 2003
299 Undang-Undang 11 INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 21 Apr 2008
300 Undang-Undang 23 PEMERINTAHAN DAERAH 30 Sep 2014
301 Undang-Undang 27 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 14 Oct 2014
302 Undang-Undang 30 JABATAN NOTARIS 06 Oct 2004
303 Undang-Undang 27 PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 17 Jul 2007
304 Undang-Undang 27 PANAS BUMI 22 Oct 2003
305 Undang-Undang 56 PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT 26 Nov 2008
306 Undang-Undang 14 PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA SELATAN 25 Jul 2022
307 Undang-Undang 15 PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA TENGAH 25 Jul 2022
308 Undang-Undang 16 PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN 25 Jul 2022
309 Undang-Undang 17 PROVINSI SUMATERA BARAT 25 Jul 2022
310 Undang-Undang 18 PROVINSI JAMBI 25 Jul 2022
311 Undang-Undang 19 PROVINSI RIAU 25 Jul 2022
312 Undang-Undang 20 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 25 Jul 2022
313 Undang-Undang 21 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 25 Jul 2022
314 Undang-Undang 22 PEMASYARAKATAN 03 Aug 2022
315 Undang-Undang 23 PENDIDIKAN DAN LAYANAN PSIKOLOGI 03 Aug 2022
316 Undang-Undang 24 PENGESAHAN REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREMENT (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF REGIONAL) 27 Sep 2022
317 Undang-Undang 25 PENGESAHAN PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA (COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA) 27 Sep 2022
318 Undang-Undang 26 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 202I 04 Oct 2022
319 Undang-Undang 27 PELINDUNGAN DATA PRIBADI 17 Oct 2022
320 Undang-Undang 28 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 17 Oct 2022
321 Undang-Undang 29 PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA 08 Dec 2022
322 Undang-Undang 1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 02 Jan 2023
323 Undang-Undang 2 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FIJI TENTANG KERJA SAMA BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FIJI CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE) 03 Jan 2023
324 Undang-Undang 3 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG KERJA SAMA PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE ON DEFENCE COOPERATION) 03 Jan 2023
325 Undang-Undang 4 PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN 12 Jan 2023
326 Undang-Undang 5 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG EKSTRADISI BURONAN (TREATY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RBPUBLIC OF SINGAPORE FOR THE EXTRADITION OF FUGITIVES) 13 Jan 2023
327 Undang-Undang 1 PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 185 CONCERNING REVISING THE SEAFARERS’ IDENTITY DOCUMENTS CONVENTION, 1958 (KONVENSI ILO NO. 185 MENGENAI KONVENSI PERUBAHAN DOKUMEN IDENTITAS PELAUT, 1958) 04 Jan 2008
328 Undang-Undang 2 PARTAI POLITIK 04 Jan 2008
329 Undang-Undang 3 PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH DI PROVINSI PAPUA 04 Jan 2008
330 Undang-Undang 8 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF KOREA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS) 11 Mar 2014
331 Undang-Undang 9 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS) 11 Mar 2014
332 Undang-Undang 10 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF ACTS OF NUCLEAR TERRORISM (KONVENSI INTERNASIONAL PENANGGULANGAN TINDAKAN TERORISME NUKLIR) 19 Mar 2014
333 Undang-Undang 13 PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA) 21 Jul 2014
334 Undang-Undang 14 PEMBENTUKAN KABUPATEN MUNA BARAT DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA 23 Jul 2014
335 Undang-Undang 15 PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON TENGAH DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA 23 Jul 2014
336 Undang-Undang 16 PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON SELATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA 23 Jul 2014
337 Undang-Undang 19 PENGESAHAN PERSETUJUAN TENTANG KERJA SAMA INDUSTRI PERTAHANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI (AGREEMENT ON DEFENSE INDUSTRY COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY) 07 Aug 2014
338 Undang-Undang 6 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG 31 Mar 2023
339 Undang-Undang 24 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013 30 Sep 2014
340 Undang-Undang 25 HUKUM DISIPLIN MILITER 14 Oct 2014
341 Undang-Undang 26 PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (PERSETUJUAN ASEAN TENTANG PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS) 14 Oct 2014
342 Undang-Undang 28 HAK CIPTA 16 Oct 2016
343 Undang-Undang 29 PENCARIAN DAN PERTOLONGAN 16 Oct 2014
344 Undang-Undang 30 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 17 Oct 2014
345 Undang-Undang 31 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 17 Oct 2014
346 Undang-Undang 33 JAMINAN PRODUK HALAL 17 Oct 2014
347 Undang-Undang 34 PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI 17 Oct 2014
348 Undang-Undang 35 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 17 Oct 2014
349 Undang-Undang 36 TENAGA KESEHATAN 17 Oct 2014
350 Undang-Undang 37 KONSERVASI TANAH DAN AIR 17 Oct 2014
351 Undang-Undang 38 KEPERAWATAN 17 Oct 2014
352 Undang-Undang 39 PERKEBUNAN 17 Oct 2014
353 Undang-Undang 40 PERASURANSIAN 17 Oct 2014
354 Undang-Undang 41 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2OO9 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 17 Oct 2014
355 Undang-Undang 4 PEMBENTUKAN KABUPATEN YALIMO DI PROVINSI PAPUA 04 Jan 2008
356 Undang-Undang 5 PEMBENTUKAN KABUPATEN LANNY JAYA DI PROVINSI PAPUA 04 Jan 2008
357 Undang-Undang 12 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH 28 Apr 2008
358 Undang-Undang 14 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 30 Apr 2008
359 Undang-Undang 44 PORNOGRAFI 26 Nov 2008
360 Undang-Undang 22 PEMBENTUKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA 21 Jul 2008
361 Undang-Undang 21 PERBANKAN SYARIAH 16 Jul 2008
362 Undang-Undang 6 PEMBENTUKAN KABUPATEN NDUGA DI PROVINSI PAPUA 04 Jan 2008
363 Undang-Undang 7 PEMBENTUKAN KABUPATEN PUNCAK DI PROVINSI PAPUA 04 Jan 2008
364 Undang-Undang 8 PEMBENTUKAN KABUPATEN DOGIYAI DI PROVINSI PAPUA 04 Jan 2008
365 Undang-Undang 9 LARANGAN PENGGUNAAN BAHAN KIMIA SEBAGAI SENJATA KIMIA 10 Mar 2008
366 Undang-Undang 39 KEMENTERIAN NEGARA 06 Nov 2008
367 Undang-Undang 41 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009 10 Nov 2008
368 Undang-Undang 27 PEMBENTUKAN KABUPATEN SIGI DI PROVINSI SULAWESI TENGAH 21 Jul 2008
369 Undang-Undang 18 PENGELOLAAN SAMPAH 07 May 2008
370 Undang-Undang 32 PEMBENTUKAN KABUPATEN BURU SELATAN DI PROVINSI MALUKU 21 Jul 2008
371 Undang-Undang 10 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 31 Mar 2008
372 Undang-Undang 51 PEMBENTUKAN KOTA TANGERANG SELATAN DI PROVINSI BANTEN 26 Nov 2008
373 Undang-Undang 30 PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA 21 Jul 2008
374 Undang-Undang 54 PEMBENTUKAN KABUPATEN INTAN JAYA DI PROVINSI PAPUA 26 Nov 2008
375 Undang-Undang 48 PEMBENTUKAN KABUPATEN PRINGSEWU DI PROVINSI LAMPUNG 26 Nov 2008
376 Undang-Undang 42 PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 13 Nov 2008
377 Undang-Undang 43 WILAYAH NEGARA 13 Nov 2008
378 Undang-Undang 40 PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS 10 Nov 2008
379 Undang-Undang 7 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MENJADI UNDANG-UNDANG 04 May 2023
380 Undang-Undang 8 PROVINSI SUMATERA UTARA 04 May 2023
381 Undang-Undang 9 PROVINSI SUMATERA SELATAN 04 May 2023
382 Undang-Undang 10 PROVINSI JAWA BARAT 04 May 2023
383 Undang-Undang 11 PROVINSI JAWA TENGAH 04 May 2023
384 Undang-Undang 12 PROVINSI JAWA TIMUR 04 May 2023
385 Undang-Undang 13 PROVINSI MALUKU 04 May 2023
386 Undang-Undang 14 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 04 May 2023
387 Undang-Undang 15 PROVINSI BALI 04 May 2023
388 Undang-Undang 16 LANDAS KONTINEN 12 May 2023
389 Undang-Undang 17 KESEHATAN. 08 Aug 2023
390 Undang-Undang 19 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 16 Oct 2023
391 Undang-Undang 20 Aparatur Sipil Negara.. 31 Oct 2023
392 Undang-Undang 21 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Perubahan Atas Undang-Undang 31 Oct 2023
393 Undang-Undang 22 Pengesahan Treaty On The Prohibition Of Nuclear Weapon (Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) 20 Dec 2023
394 Undang-Undang 18 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 11 Oct 2023
395 Undang-Undang 1 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 02 Jan 2024

CARI PRODUK HUKUM