JDIH Kota Tanjungpinang
BERANDA
PROFIL
Sejarah JDIH
Visi dan Misi
Dasar Hukum
Sambutan Kabag Hukum
SOP
SK Tim Teknis
Struktur Organisasi
Pengelola JDIH
PRODUK HUKUM
Produk Hukum Daerah
»
Peraturan Walikota
Peraturan Daerah
Keputusan Walikota
Produk Hukum Pusat
»
UUD 1945.
Undang-Undang.
PERPUU.
Peraturan Pemerintah.
Peraturan Presiden.
Keputusan Presiden.
Instruksi Presiden.
Produk Hukum Langka
»
Staatsblad.
DOKUMEN HUKUM
Perpustakaan JDIH
E-Book Hukum
Putusan Pengadilan
Perjanjian Kerjasama / MoU
Propemperda
»
Propemperda 2022
Propemperda 2023
INFORMASI
Berita
Galeri Kegiatan
Grafik
Katalog Peraturan Daerah
»
Perda 2022
Perda 2021
Perda 2020
Perda 2019
Perda 2018
Katalog Peraturan Walikota
»
Perwako 2022
Perwako 2021
Perwako 2020
Perwako 2019
Perwako 2018
INOVASI
E-Majalah
E-Brosur
KONTAK
Perpustakaan JDIH
48
Perpustakaan JDIH
1
Kesepakatan Bersama
3
E-Book Hukum
TEORI ILMU HUKUM
BUKU AJAR FILSAFAT HUKUM
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DAN PEMERINTAH KOTA BATAM DAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN DAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA DAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA DAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG KERJA SAMA ANTAR DAERAH
PENGANTAR METODE PENELITIAN HUKUM
KEDUDUKAN BERKUASA DAN HAK MILIK DALAM SUDUT PANDANG KUH PERDATA
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
PENGANTAR ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (KONSEP, TEORI DAN IMPLIKASINYA DI ERA REFORMASI)
HUKUM ACARA PIDANA SURAT-SURAT RESMI DI PENGADILAN OLEH ADVOKAT PRAPERADILAN, EKSEPSI, PLEDOI, MEMORI BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA
ASAS-ASAS HUKUM PERBURUHAN
KOMPILASI HUKUM TELEMATIKA
TINDAK PIDANA PEMALSUAN (TINDAK PIDANA YANG MENYERANG KEPENTINGAN HUKUM TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT MENGENAI KEBENARAN ISI TULISAN DAN BERITA YANG DISAMPAIKAN)
KITAB UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGANTAR HUKUM INDONESIA (PHI)
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERADILAN : KITAB 2
PERBANDINGAN HUKUM PERDATA (COMPARATIVE CIVIL LAW)
INTERFACE HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN HUKUM PERSAINGAN (PENYALAHGUNAAN HKI)
EUTHANASIA (MENURUT PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERADILAN : KITAB 1
KONSEP HUKUM PERDATA
MANAJEMEN SDM DALAM ORGANISASI PUBLIK DAN BISNIS
KUHP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG DAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN
PENERAPAN TEORI HUKUM PADA PENELITIAN TESIS DAN DISERTASI
HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN
ASPEK-ASPEK HUKUM LINGKUNGAN
KEADILAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM PENDEKATAN TEKS DAN KONTEKS
HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA
HIMPUNAN PERATURAN JASA KONSTRUKSI BESERTA PAJAK PENGHASILANNYA
DASAR-DASAR HUKUM PERBURUHAN
KITAB UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN NEGARA
KITAB UNDANG-UNDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
HUKUM DIVESTASI DI INDONESIA (PASCA PUTUSAN MK RI NOMOR 2/SKLN-X/2012)
POKOK-POKOK HUKUM AGRARIA
HUKUM KEWARISAN PERDATA BARAT : PEWARISAN MENURUT UNDANG-UNDANG
HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL : SUATU PENGANTAR
HUKUM PERJANJIAN : TEORI DAN ANALISA KASUS
HUKUM ADAT INDONESIA
HUKUM UDARA PERDATA INTERNASIONAL & NASIONAL
FILSAFAT HUKUM ISLAM
PAHAM PERATURAN DAERAH BERPERSPEKTIF HAM (HAK ASASI MANUSIA)
KEBENDAAN PADA UMUMNYA
HUKUM WARIS ISLAM
PERBANDINGAN HUKUM PERDATA
PENGANTAR HUKUM KEJAHATAN BISNIS
HUKUM PERUSAHAAN INDONESIA : BAGIAN 2
HUKUM PERUSAHAAN INDONESIA : BAGIAN 1
HUKUM BISNIS UNTUK PERUSAHAAN
HUKUM ACARA PERDATA PENGADILAN NEGERI
MANAJEMEN SDM DALAM ORGANISASI PUBLIK DAN BISNIS
MEMAHAMI UNTUK MEMBASMI : Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi
HUKUM ACARA PERADILAN PAJAK
CARI PRODUK HUKUM
-Semua Jenis -
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PERATURAN MENTERI
PERATURAN GUBERNUR
PERATURAN DAERAH
PERATURAN WALI KOTA
PENGADILAN NEGERI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
KEPUTUSAN WALIKOTA
E-MAJALAH
PERPUSTAKAAN JDIH
STAATSBLAD
MAHKAMAH AGUNG.
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN NEGERI.
KESEPAKATAN BERSAMA
E-BOOK HUKUM
Cari