JDIH Kota Tanjungpinang
BERANDA
PROFIL
Sejarah JDIH
Visi dan Misi
Dasar Hukum
Sambutan Kabag Hukum
SOP
SK Tim Teknis
Struktur Organisasi
Pengelola JDIH
PRODUK HUKUM
Produk Hukum Daerah
»
Peraturan Walikota
Peraturan Daerah
Keputusan Walikota
Produk Hukum Pusat
»
UUD 1945.
Undang-Undang.
PERPUU.
Peraturan Pemerintah.
Peraturan Presiden.
Keputusan Presiden.
Instruksi Presiden.
Produk Hukum Langka
»
Staatsblad.
Produk Hukum Berbahasa Asing
DOKUMEN HUKUM
Perpustakaan JDIH
E-Book Hukum
Putusan Pengadilan
Perjanjian Kerjasama / MoU
Propemperda
»
Propemperda 2022
Propemperda 2023
INFORMASI
Berita
Galeri Kegiatan
Grafik
Katalog Peraturan Daerah
»
Perda 2022
Perda 2021
Perda 2020
Perda 2019
Perda 2018
Perda 2023
Katalog Peraturan Walikota
»
Perwako 2022
Perwako 2021
Perwako 2020
Perwako 2019
Perwako 2018
Kebijakan Privasi
INOVASI
JDIH Menyapa
JDIH Merangkum
Jawaban Kami.
Informasi Digital.
Pembelajaran Online.
Pembelajaran Tatap Muka.
Videotron Publikasi JDIH
Anjungan Informasi Elektronik
KONTAK
Perpustakaan JDIH
101
Perpustakaan JDIH
1
Kesepakatan Bersama
3
E-Book Hukum
TEORI ILMU HUKUM
BUKU AJAR FILSAFAT HUKUM
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DAN PEMERINTAH KOTA BATAM DAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN DAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA DAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA DAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG KERJA SAMA ANTAR DAERAH
PENGANTAR METODE PENELITIAN HUKUM
KEDUDUKAN BERKUASA DAN HAK MILIK DALAM SUDUT PANDANG KUH PERDATA
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
PENGANTAR ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (KONSEP, TEORI DAN IMPLIKASINYA DI ERA REFORMASI)
HUKUM ACARA PIDANA SURAT-SURAT RESMI DI PENGADILAN OLEH ADVOKAT PRAPERADILAN, EKSEPSI, PLEDOI, MEMORI BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA
ASAS-ASAS HUKUM PERBURUHAN
KOMPILASI HUKUM TELEMATIKA
TINDAK PIDANA PEMALSUAN (TINDAK PIDANA YANG MENYERANG KEPENTINGAN HUKUM TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT MENGENAI KEBENARAN ISI TULISAN DAN BERITA YANG DISAMPAIKAN)
KITAB UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGANTAR HUKUM INDONESIA (PHI)
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERADILAN : KITAB 2
PERBANDINGAN HUKUM PERDATA (COMPARATIVE CIVIL LAW)
INTERFACE HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN HUKUM PERSAINGAN (PENYALAHGUNAAN HKI)
EUTHANASIA (MENURUT PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERADILAN : KITAB 1
KONSEP HUKUM PERDATA
MANAJEMEN SDM DALAM ORGANISASI PUBLIK DAN BISNIS
KUHP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG DAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN
PENERAPAN TEORI HUKUM PADA PENELITIAN TESIS DAN DISERTASI
HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN
ASPEK-ASPEK HUKUM LINGKUNGAN
KEADILAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM PENDEKATAN TEKS DAN KONTEKS
HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA
HIMPUNAN PERATURAN JASA KONSTRUKSI BESERTA PAJAK PENGHASILANNYA
DASAR-DASAR HUKUM PERBURUHAN
KITAB UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN NEGARA
KITAB UNDANG-UNDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
HUKUM DIVESTASI DI INDONESIA (PASCA PUTUSAN MK RI NOMOR 2/SKLN-X/2012)
POKOK-POKOK HUKUM AGRARIA
HUKUM KEWARISAN PERDATA BARAT : PEWARISAN MENURUT UNDANG-UNDANG
HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL : SUATU PENGANTAR
HUKUM PERJANJIAN : TEORI DAN ANALISA KASUS
HUKUM ADAT INDONESIA
HUKUM UDARA PERDATA INTERNASIONAL & NASIONAL
FILSAFAT HUKUM ISLAM
PAHAM PERATURAN DAERAH BERPERSPEKTIF HAM (HAK ASASI MANUSIA)
KEBENDAAN PADA UMUMNYA
HUKUM WARIS ISLAM
PERBANDINGAN HUKUM PERDATA
PENGANTAR HUKUM KEJAHATAN BISNIS
HUKUM PERUSAHAAN INDONESIA : BAGIAN 2
HUKUM PERUSAHAAN INDONESIA : BAGIAN 1
HUKUM BISNIS UNTUK PERUSAHAAN
HUKUM ACARA PERDATA PENGADILAN NEGERI
MANAJEMEN SDM DALAM ORGANISASI PUBLIK DAN BISNIS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
HIMPUNAN PERATURAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2004
HIMPUNAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 JILID 1 : UNDANG-UNDANG (NO. 1 - 24)
PEMIMPIN DAN KEPEMIMPINAN DALAM ORGANISASI
ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN (DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KESEHATAN
ASAS-ASAS HUKUM PIDANA KORPORASI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2004-2009
HIMPUNAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 (NO. 1 - 29 TAHUN 2000)
PEDOMAN ORGANINSASI PERANGKAT DAERAH DAN KERJA SAMA DAERAH
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH
PERATURAN-PERATURAN TENTANG RUMAH SAKIT & USAHA KESEHATAN 2002 -2003
PEREMPUAN DALAM WACANA POLITIK ORDE BARU: PILIHAN ARTIKEL PRISMA
POKOK-POKOK SOSIOLOGI HUKUM
KABINET-KABINET REPUBLIK INDONESIA: DARI AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI REFORMASI
DIMENSI HUKUM SURAT BERHARGA: WARKAT PERBANKAN DAN PASAR UANG
HAK ISTIMEWA, GADAI, DAN HIPOTEK
PEMIKIRAN POLITIK ETNIS TIONGHOA INDONESIA 1900-2002
ASAS-ASAS HUKUM ADAT: SUATU PENGANTAR
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI PUBLIK
HAK AZASI PEREMPUAN: INSTRUMEN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN GENDER
PANDUAN LENGKAP MEMBUAT SURAT-SURAT KONTRAK
HUKUM AGRARIA & HAK-HAK ATAS TANAH
POKOK-POKOK HUKUM PERDATA
PRAKTIK PERADILAN PERDATA DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH
ETIKA POLITIK PEJABAT NEGARA
KAMUS PERDAGANGAN INTERNASIONAL
IMPLEMENTASI SISTEM BIKAMERAL DALAM PARLEMEN INDONESIA
MEMAHAMI UNTUK MEMBASMI : Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
PEDOMAN PENGADAAN BARANG: PRAKUALIFIKASI & PASCAKUALIFIKASI
PENGANTAR HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA: EDISI REVISI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH OTONOM & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
HUKUM ACARA PERADILAN PAJAK
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PENGANTAR HUKUM PASAR MODAL BIDANG KUSTODIAN
ETIKA KEHUMASAN: KONSEPSI & APLIKASI
KONSEP HUKUM PERDATA
HUKUM KOPERASI INDONESIA
HUKUM TATA LINGKUNGAN
HUKUM KONTRAK (TEORI & TEKNIK PENYUSUNAN KONTRAK)
PIDANA DAN PEMIDANAAN
PERANCANGAN KONTRAK & MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
VIOLENT INTERNAL CONFLICTS IN ASIA PACIFIC: HISTORIES, POLITICAL ECONOMIES AND POLICIES
SEJARAH NASIONAL INDONESIA I : ZAMAN PRASEJARAH DI INDONESIA
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
MODUL HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
POKOK-POKOK HUKUM PIDANA: HUKUM PIDANA UNTUK TIAP ORANG
SEJARAH NASIONAL INDONESI II : ZAMAN KUNO
HUKUM ACARA PENGADILAN ANAK
SEJARAH NASIONAL INDONESIA III : ZAMAN PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN KERAJAAN ISLAM DI INDONESIA
HUKUM KONTRAK & PENYELESAIAN SENGKETA DARI PERSPEKTIF SEKRETARIS
KOMENTAR ATAS UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (DARI ORLA, ORBA SAMPAI REFORMASI) : TELAAH SOSIOLOGI YURIDIS DAN YURIDIS PRAGMATIS KRISIS JATI DIRI HUKUM TATA NEGARA INDONESIA
CARI PRODUK HUKUM
-Semua Jenis -
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PERATURAN MENTERI
PERATURAN DAERAH PROVINSI
PERATURAN GUBERNUR
PERATURAN DAERAH
PERATURAN WALI KOTA
PENGADILAN NEGERI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
KEPUTUSAN WALIKOTA
E-MAJALAH
PERPUSTAKAAN JDIH
STAATSBLAD
MAHKAMAH AGUNG.
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN NEGERI.
KESEPAKATAN BERSAMA
E-BOOK HUKUM
Cari