Peraturan Perundang-Undangan

No Jenis Nomor Judul Tanggal
1 PERATURAN DAERAH 1 LAMBANG DAERAH, MOTTO DAN SLOGAN KOTA TANJUNGPINANG 19 Mar 2003
2 PERATURAN DAERAH 2 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA TANJUNGPINANG 08 May 2003
3 PERATURAN DAERAH 3 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 08 May 2003
4 PERATURAN DAERAH 4 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 08 May 2003
5 PERATURAN DAERAH 5 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA TANJUNGPINANG 08 May 2003
6 PERATURAN DAERAH 6 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TANJUNGPINANG 08 May 2003
7 PERATURAN DAERAH 7 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 08 May 2003
8 PERATURAN DAERAH 8 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 23 Jun 2003
9 PERATURAN DAERAH 9 POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 27 Sep 2003
10 PERATURAN DAERAH 10 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2003 – 2007 27 Sep 2003
11 PERATURAN DAERAH 11 RENCANA STARTEGIS (RENSTRA) KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2003 – 2007 27 Sep 2003
12 PERATURAN DAERAH 12 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 19 Nov 2003
13 PERATURAN DAERAH 1 PAJAK-PAJAK DAERAH 25 Mar 2004
14 PERATURAN DAERAH 2 RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM 25 Mar 2004
15 PERATURAN DAERAH 3 RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN 25 Mar 2004
16 PERATURAN DAERAH 4 PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2003 19 May 2004
17 PERATURAN DAERAH 5 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2004 19 May 2004
18 PERATURAN DAERAH 6 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA PUSKESMAS 14 Jul 2004
19 PERATURAN DAERAH 7 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN NON MEDIK 14 Jul 2004
20 PERATURAN DAERAH 8 PELAYANAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR 14 Jul 2004
21 PERATURAN DAERAH 9 PENYELENGGARAAN PERIZINAN ANGKUTAN ORANG DAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN 14 Jul 2004
22 PERATURAN DAERAH 10 PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN DI JALAN 14 Jul 2004
23 PERATURAN DAERAH 11 RETRIBUSI PELAYANAN JASA TRANSPORTASI LAUT 14 Jul 2004
24 PERATURAN DAERAH 12 POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAAERAH 04 Aug 2004
25 PERATURAN DAERAH 1 KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA TANJUNGPINANG 20 Apr 2005
26 PERATURAN DAERAH 2 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG ( APBD ) TAHUN 2005 04 Apr 2005
27 PERATURAN DAERAH 3 RETRIBUSI PERIZINAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG LAYANG-LAYANG 18 Apr 2005
28 PERATURAN DAERAH 4 IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 18 Apr 2005
29 PERATURAN DAERAH 5 PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL 18 Apr 2005
30 PERATURAN DAERAH 6 RETRIBUSI USAHA PERIKANAN 21 May 2005
31 PERATURAN DAERAH 7 RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN 21 May 2005
32 PERATURAN DAERAH 8 KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN 21 May 2005
33 PERATURAN DAERAH 9 PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN 05 Oct 2005
34 PERATURAN DAERAH 10 PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKERIDITAN RAKYAT BESTARI 05 Oct 2005
35 PERATURAN DAERAH 11 PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA 05 Oct 2005
36 PERATURAN DAERAH 12 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2005 28 Oct 2005
37 PERATURAN DAERAH 14 PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004 30 Nov 2005
38 PERATURAN DAERAH 1 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA BELANJA DAERAH 26 Jan 2006
39 PERATURAN DAERAH 2 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK 04 Oct 2006
40 PERATURAN DAERAH 3 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006 04 Oct 2006
41 PERATURAN DAERAH 4 PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005 26 Dec 2006
42 PERATURAN DAERAH 5 SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN 27 Dec 2006
43 PERATURAN DAERAH 6 KETENTUAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI 27 Dec 2006
44 PERATURAN DAERAH 7 IZIN GANGGUAN 27 Dec 2006
45 PERATURAN DAERAH 1 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2007 01 Feb 2007
46 PERATURAN DAERAH 2 RENCANA TATA RUANG WILAYAH 01 Feb 2007
47 PERATURAN DAERAH 3 KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 05 Feb 2007
48 PERATURAN DAERAH 4 BADAN USAHA MILIK DAERAH 15 Aug 2007
49 PERATURAN DAERAH 5 SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH 15 Aug 2007
50 PERATURAN DAERAH 6 PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 04 Oct 2007
51 PERATURAN DAERAH 7 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 26 Oct 2007
52 PERATURAN DAERAH 8 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BESTARI 29 Dec 2007
53 PERATURAN DAERAH 1 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2008 06 Mar 2008
54 PERATURAN DAERAH 2 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL 03 Jul 2008
55 PERATURAN DAERAH 3 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN 03 Jul 2008
56 PERATURAN DAERAH 4 POKOK-POKOK KEUANGAN DAERAH 15 Oct 2008
57 PERATURAN DAERAH 5 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 15 Oct 2008
58 PERATURAN DAERAH 6 USAHA PARIWISATA KOTA TANJUNGPINANG 15 Oct 2008
59 PERATURAN DAERAH 7 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 20 Oct 2008
60 PERATURAN DAERAH 8 PENGELOLAAN KAWASAN PELABUHAN DI KOTA TANJUNGPINANG 20 Oct 2008
61 PERATURAN DAERAH 9 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008 19 Nov 2008
62 PERATURAN DAERAH 10 URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 04 Dec 2008
63 PERATURAN DAERAH 01 ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI DAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 10 Feb 2009
64 PERATURAN DAERAH 02 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 10 Feb 2009
65 PERATURAN DAERAH 03 ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 10 Feb 2009
66 PERATURAN DAERAH 04 ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 10 Feb 2009
67 PERATURAN DAERAH 05 ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 10 Feb 2009
68 PERATURAN DAERAH 06 ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA TANJUNGPINANG 10 Feb 2009
69 PERATURAN DAERAH 07 RANCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 10 Feb 2009
70 PERATURAN DAERAH 08 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 06 Mar 2009
71 PERATURAN DAERAH 09 RETRIBUSI ALAT PEMADAM KEBAKARAN DI KOTA TANJUNGPINANG 02 Jul 2009
72 PERATURAN DAERAH 10 PENINGKATAN DANA, PENETAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK KOTA TANJUNGPINANG 02 Jul 2009
73 PERATURAN DAERAH 11 PENANAMAN MODAL KOTA TANJUNGPINANG 02 Jul 2009
74 PERATURAN DAERAH 12 PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN ANGGARAN 2008 KOTA TANJUNGPINANG 29 Aug 2009
75 PERATURAN DAERAH 13 STUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA KOTA TANJUNGPINANG 31 Aug 2009
76 PERATURAN DAERAH 14 SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANJUNGPINANG 31 Aug 2009
77 PERATURAN DAERAH 15 IZIN USAHA KONSTRUKSI KOTA TANJUNGPINANG 02 Sep 2009
78 PERATURAN DAERAH 16 APBD KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2009 04 Sep 2009
79 PERATURAN DAERAH 1 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2010 05 Jan 2010
80 PERATURAN DAERAH 2 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 14 Jun 2010
81 PERATURAN DAERAH 3 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK 08 Sep 2010
82 PERATURAN DAERAH 4 PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2009 08 Sep 2010
83 PERATURAN DAERAH 5 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PENGIKATAN DANA, PENETAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK 08 Sep 2010
84 PERATURAN DAERAH 6 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2010 18 Oct 2010
85 PERATURAN DAERAH 7 BANGUNAN GEDUNG 15 Dec 2010
86 PERATURAN DAERAH 8 PENGELOLAAN KEPURBAKALAAN, KESEJARAHAN, NILAI TRADISIONAL DAN MUSEUM 15 Dec 2010
87 PERATURAN DAERAH 9 SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KOTA TANJUNGPINANG 15 Dec 2010
88 PERATURAN DAERAH 2 PAJAK DAERAH 14 Jan 2011
89 PERATURAN DAERAH 2 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 19 Jan 2012
90 PERATURAN DAERAH 01 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG 07 Jan 2013
91 PERATURAN DAERAH 02 TENTANG IZIN PENIMBUNAN LAHAN 07 Jan 2013
92 PERATURAN DAERAH 03 PENYELENGARAAN PERIZINAN 07 Jan 2013
93 PERATURAN DAERAH 05 TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNG PINANG DAN LAMPIRANNYA 07 Feb 2013
94 Undang-Undang 32 PEMERINTAH DAERAH 15 Oct 2004
95 PERATURAN WALI KOTA 05 PAKAIAN DINAS WALI KOTA , WAKIL WALI KOTA, CAMAT DAN LURAH 19 Feb 2013
96 PERATURAN WALI KOTA 06 PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 19 Feb 2013
97 PERATURAN WALI KOTA 07 PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 15 Mar 2013
98 PERATURAN WALI KOTA 08 TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF SERTA TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 15 Mar 2013
99 PERATURAN WALI KOTA 10 TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2013 15 Mar 2013
100 PERATURAN WALI KOTA 11 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 15 Mar 2013
101 PERATURAN WALI KOTA 12 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 15 Mar 2013
102 PERATURAN WALI KOTA 14 PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI TELADAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 26 Mar 2013
103 PERATURAN WALI KOTA 18 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 TENTANG TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2013 10 May 2013
104 PERATURAN WALI KOTA 29 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 30 Dec 2013
105 PERATURAN WALI KOTA 30 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 30 Dec 2013
106 PERATURAN WALI KOTA 31 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN 30 Dec 2013
107 PERATURAN WALI KOTA 32 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN 30 Dec 2013
108 PERATURAN WALI KOTA 35 TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2014 31 Dec 2013
109 Keputusan Walikota 2 Penetapan Nama Jembatan dan Gedung di Kota Tanjungpinang 02 Jan 2013
110 Keputusan Walikota 3 Penetapan Nama Jalan di Kota Tanjungpinang 02 Jan 2013
111 Keputusan Walikota 4 Panitia Pelaksana Hari Jadi Tanjungpinang Ke-229 (6 Januari 1784-6 Januari 2013) 02 Jan 2013
112 Keputusan Walikota 6 Perubahan atas Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 579 Tahun 2012 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun a.n. Drs. MEKHWANIZAR, MM NIP. 195701311986031011 02 Jan 2013
113 Keputusan Walikota 7 Penunjukan Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah 02 Jan 2013
114 Keputusan Walikota 8 Penunjukan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dalam Melaksanakan Fungsinya Sebagai Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2013 02 Jan 2013
115 Keputusan Walikota 9 Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2013 02 Jan 2013
116 Keputusan Walikota 10 Penunjukan PT. Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang Sebagai Kas Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 02 Jan 2013
117 Keputusan Walikota 11 Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 02 Jan 2013
118 Keputusan Walikota 12 Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 02 Jan 2013
119 Keputusan Walikota 22 Tugas Belajar Pegawai Pemerintah Kota Tanjungpinang a.n. ASMERIYANTY, S.Kep NIP. 197412081997032006 Program Profesi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Tanjungpinang 09 Jan 2013
120 Keputusan Walikota 23 Tugas Belajar Pegawai Pemerintah Kota Tanjungpinang a.n. NURWANIS, S.Kep NIP. 196104271983022005 Program Profesi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Tanjungpinang 09 Jan 2013
121 Keputusan Walikota 24 Tugas Belajar Pegawai Pemerintah Kota Tanjungpinang A.N. DR. GUPTAJA KUSUMAH NAGARA NIP. 198605032011011002, dkk Program Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Angkatan X Tahun 2013 09 Jan 2013
122 Keputusan Walikota 29 Penunjukan Penyimpan/Pengurus Barang Milik Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang 21 Jan 2013
123 PERATURAN DAERAH 9 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 19 Dec 2011
124 PERATURAN DAERAH 7 PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG PADA PT. BANK RIAU KEPRI, PT. RIAU AIR LINES, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BESTARI,DAN PT. TANJUNGPINANG MAKMUR BERSAMA 20 Oct 2011
125 PERATURAN DAERAH 1 HARI JADI KOTA OTONOM TANJUNGPINANG 09 Jan 2012
126 PERATURAN DAERAH 3 ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 19 Jan 2012
127 PERATURAN DAERAH 5 RETRIBUSI JASA UMUM 03 Apr 2012
128 PERATURAN DAERAH 6 RETRIBUSI JASA USAHA 03 Apr 2012
129 PERATURAN DAERAH 7 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 03 Apr 2012
130 PERATURAN DAERAH 8 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH 03 Apr 2012
131 PERATURAN DAERAH 9 ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA 20 Jul 2012
132 PERATURAN DAERAH 10 ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 20 Jul 2012
133 PERATURAN DAERAH 11 ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 20 Jul 2012
134 PERATURAN DAERAH 12 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL 20 Jul 2012
135 PERATURAN DAERAH 13 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 30 Jul 2012
136 PERATURAN DAERAH 14 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 30 Jul 2012
137 Keputusan Walikota 31 Tim Pendistribusian Kartu Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2013 21 Jan 2013
138 Keputusan Walikota 43 Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 06 Feb 2013
139 Keputusan Walikota 53 Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang 28 Feb 2013
140 Keputusan Walikota 54 Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Eselon II a.n. Drs. MARZUL HENDRI NIP. 19680306 198810 1 001 28 Feb 2013
141 Keputusan Walikota 55 Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Eselon II a.n. Drs. DEDDY CHANDRA, MM NIP. 19710308 199201 1 002 28 Feb 2013
142 Keputusan Walikota 56 Penempatan Kembali Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se Kota Tanjungpinang 28 Feb 2013
143 Keputusan Walikota 57 Tugas Belajar Pegawai Pemerintah Kota Tanjungpinang a.n. IMANUDDIN, S.Pd, NIP. 19860629 201001 1 006 Program Studi Magister Pendidikan Olah Raga Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 28 Feb 2013
144 Keputusan Walikota 59 Penempatan Dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang 28 Feb 2013
145 Keputusan Walikota 79 Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang 11 Mar 2013
146 Keputusan Walikota 80 Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang 11 Mar 2013
147 Keputusan Walikota 81 Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.N. BAMBANG SANTOSO, SH, NIP. 19791220 199903 1 005 11 Mar 2013
148 Keputusan Walikota 83 Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 15 Mar 2013
149 Keputusan Walikota 84 Penetapan Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 15 Mar 2013
150 Keputusan Walikota 86 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pejabat Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 15 Mar 2013
151 Keputusan Walikota 87 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 15 Mar 2013
152 Keputusan Walikota 88 Honorarium Jasa Tenaga Pendukung Honorer Kontrak Dan Tenaga Satpam Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 15 Mar 2013
153 Keputusan Walikota 89 Tunjangan Kesejahteraan Kepada Jasa Tenaga Pendukung Honorer Kontrak/Satpam/Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 15 Mar 2013
154 Keputusan Walikota 91 Tim 3 K (Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan) Pemerintah Kota Tanjungpinang 15 Mar 2013
155 Keputusan Walikota 92 Honorarium 3 K (Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan) Pemerintah Kota Tanjungpinang 15 Mar 2013
156 Keputusan Walikota 93 Penetapan Honorarium Bagi Tenaga Honorer Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang 15 Mar 2013
157 Keputusan Walikota 94 Tunjangan Operasional Komandan Pleton, Wakil Komandan Pleton Dan Komandan Regu Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang 15 Mar 2013
158 Keputusan Walikota 95 Tunjangan Operasional Tim Pemantauan Pengamanan/ Intelijen Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang 15 Mar 2013
159 Keputusan Walikota 96 Penetapan Pemberian Honorarium Pelaksanaan Pengamanan Umum Di Luar Jam Dinas Dalam Kegiatan Operasional Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang 15 Mar 2013
160 Keputusan Walikota 97 Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2013 15 Mar 2013
161 Keputusan Walikota 98 Tambahan Penghasilan Tunjangan Pengawasan Pada Inspektorat Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 15 Mar 2013
162 Keputusan Walikota 101 Penempatan Dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang 20 Mar 2013
163 Keputusan Walikota 102 Penunjukan Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III Tahun Anggaran 2013 20 Mar 2013
164 Keputusan Walikota 103 Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan VIII Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 20 Mar 2013
165 Keputusan Walikota 104 Perpanjangan Batas Usia Pensiun Tahap Kedua a.n. PAMRI, S.SosNIP. 19550407 198303 1 020 20 Mar 2013
166 Keputusan Walikota 107 Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Penunjukan Penyimpan/Pengurus Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang 20 Mar 2013
167 Keputusan Walikota 115 Panitia Pelaksana Monitoring Dan Evaluasi Disiplin Aparatur Pegawai Kota Tanjungpinang Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 20 Mar 2013
168 Keputusan Walikota 116 Panitia Pelaksana Pelayanan Konseling Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 20 Mar 2013
169 Keputusan Walikota 120 Instruktur / Tenaga Pengajar Pada Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan VIII Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 26 Mar 2013
170 Keputusan Walikota 121 Panitia Persiapan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia 26 Mar 2013
171 Keputusan Walikota 122 Tim Inventarisasi Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Tanjungpinang 26 Mar 2013
172 Keputusan Walikota 123 Panitia Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kota Tanjungpinang 26 Mar 2013
173 Keputusan Walikota 124 Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tanjungpinang Tahun 2012 26 Mar 2013
174 Keputusan Walikota 125 Narasumber Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tanjungpinang Tahun 2012 26 Mar 2013
175 Keputusan Walikota 126 Pengurus Dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tanjungpinang 26 Mar 2013
176 Keputusan Walikota 130 Panitia Penyelenggara Kegiatan Peningkatan Silaturahmi Antara Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Tahun 2013 28 Mar 2013
177 Keputusan Walikota 131 Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Tanjungpinang 28 Mar 2013
178 Keputusan Walikota 132 Tim Penilai Pegawai Teladan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang 28 Mar 2013
179 Keputusan Walikota 133 Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Eselon II a.n. Drs. POKYONG, M.Pd NIP. 19590109 199103 1 005 28 Mar 2013
180 Keputusan Walikota 134 Bantuan Insentif Ketua RT Dan Ketua RW Se-Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 28 Mar 2013
181 Keputusan Walikota 141 Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 08 Apr 2013
182 Keputusan Walikota 149 PENEMPATAN DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPILDILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 15 Apr 2013
183 Keputusan Walikota 161 Penerima Dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Restoran Tahun Anggaran 2013 22 Apr 2013
184 Keputusan Walikota 163 Penerima Dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2013 22 Apr 2013
185 Keputusan Walikota 164 Penerima Dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2013 22 Apr 2013
186 Keputusan Walikota 165 Penerima Dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Tahun Anggaran 2013 22 Apr 2013
187 Keputusan Walikota 166 Penerima Dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Parkir Tahun Anggaran 2013 22 Apr 2013
188 Keputusan Walikota 168 Penerima Dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2013 22 Apr 2013
189 Keputusan Walikota 169 Penerima Dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Tahun Anggaran 2013 22 Apr 2013
190 Keputusan Walikota 170 Penerima Dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Anggaran 2013 22 Apr 2013
191 Keputusan Walikota 172 Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil a.n. ASMARDI, S.Ag, NIP. 19720220 200604 1 015 22 Apr 2013
192 Keputusan Walikota 173 Pencantuman Gelar Pendidikan Pegawai Negeri Sipil a.n. SUGIARTO, SH NIP. 19740108 200604 1 005 26 Apr 2013
193 Keputusan Walikota 180 Pengangkatan Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Pengawas Sekolah Dan Kepala Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang 30 Apr 2013
194 Keputusan Walikota 183 Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan Kota Tanjungpinang Tahun 2013 30 Apr 2013
195 Keputusan Walikota 186 Tempat Pelaksanaan, Penceramah, Serta Penerima Bantuan Barang Pada Kegiatan Peningkatan Silaturahmi Antara Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Tahun Anggaran 2014 30 Apr 2013
196 Keputusan Walikota 191 Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang 01 May 2013
197 Keputusan Walikota 193 Panitia Pelaksana Kegiatan Pada Bulan Ramadhan (Safari Ramadhan) Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2013 02 May 2013
198 Keputusan Walikota 195 Panitia Sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tahun Anggaran 2013 02 May 2013
199 Keputusan Walikota 196 Narasumber Sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tahun Anggaran 2013 02 May 2013
200 Keputusan Walikota 198 Panitia Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 02 May 2013
201 Keputusan Walikota 199 Narasumber Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 02 May 2013
202 Keputusan Walikota 205 Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan Dan Penertiban Tindakan Asusila Tahun Anggaran 2013 02 May 2013
203 Keputusan Walikota 206 Panitia Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2013 02 May 2013
204 Keputusan Walikota 207 Tim Adiwiyata Dan Nama Sekolah Binaan Adiwiyata Kota Tanjungpinang Tahun 2013 02 May 2013
205 Keputusan Walikota 220 Penunjukan Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II Atas nama H. ADNAN, S.Sos dkk 10 May 2013
206 Keputusan Walikota 222 Penetapan Nama Pegawai Teladan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Pada Bulan Mei 2013 16 May 2013
207 Keputusan Walikota 223 Penempatan Dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang 16 May 2013
208 Keputusan Walikota 224 Tim Pelaksana Kegiatan Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 16 May 2013
209 Keputusan Walikota 225 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Tanjungpinang 2013- 2015 16 May 2013
210 Keputusan Walikota 226 Tim Koordinasi Panitia Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan Tingkat Kota Dan penanggung Jawab Operasional Kegiatan Tingkat Kecamatan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri Perkotaan kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 20 May 2013
211 Keputusan Walikota 229 Penetapan Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2013 20 May 2013
212 Keputusan Walikota 236 Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun a.n. M. IKHSAN, S.SosNIP. 19750719 200312 1 012 24 May 2013
213 Keputusan Walikota 238 Tim Adipura Kota Tanjungpinang Tahun 2013 24 May 2013
214 Keputusan Walikota 246 Narasumber Pada Kegiatan Pembinaan Remaja Masjid Se- Kota Tanjungpinang Tahun 2013 03 Jun 2013
215 Keputusan Walikota 106 Narasumber Luar Dan Lokal Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 20 Mar 2013
216 Keputusan Walikota 247 Tim Gugus Tugas Dan Sekretariat Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kota Tanjungpinang 03 Jun 2013
217 Keputusan Walikota 249 Penunjukan Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III a.n. SUNDARI, S.Sos DAN MISBACH ARDIAN LUBIS, AP, M.Si 12 Jun 2013
218 Keputusan Walikota 251 Penetapan Nama Pegawai Teladan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Pada Bulan Juni 2013 14 Jun 2013
219 Keputusan Walikota 254 Panitia Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Ajaran 2013/2014 Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang 28 Jun 2013
220 Keputusan Walikota 257 Penetapan Tarif Angkutan Kota Di Kota Tanjungpinang 01 Jul 2013
221 Keputusan Walikota 273 Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-68 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2013 Kota Tanjungpinang 12 Jul 2013
222 Keputusan Walikota 276 Tugas Belajar Pegawai Pemerintah Kota Tanjungpinang a.n. WAHID ANDRI YANTI, S.Pd. Nip.19840118 2009 2 005 Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia 12 Jul 2013
223 Keputusan Walikota 277 Penetapan Nama Pegawai Teladan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Pada Bulan Juli 2013 15 Jul 2013
224 Keputusan Walikota 284 Panitia Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kota Tanjungpinang 18 Jul 2013
225 Keputusan Walikota 284.b Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Runway Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang 18 Jul 2013
226 Keputusan Walikota 284.c Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Jalan Simpang Lampu Merah Batu Enam Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang 18 Jul 2013
227 Keputusan Walikota 284.d Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Lapangan Bola Volly Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang 18 Jul 2013
228 Keputusan Walikota 284.e Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Penggantian Lahan Untuk Sekolah Dasar 007 Tanjungpinang Kota Kelurahan Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota Kota Tanjungpinang 18 Jul 2013
229 Keputusan Walikota 284.a Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Jalan Menuju Terminal Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang 18 Jul 2013
230 Keputusan Walikota 284.f Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Jalan Menuju Dompak Kelurahan Dompak Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang 18 Jul 2013
231 Keputusan Walikota 297 Pembentukan Tim Koordinasi Penertiban Pju Dan Meterisasi Kota Tanjungpinang 24 Jul 2013
232 Keputusan Walikota 340 Narasumber Sosialisasi Penerapan Unit Layanan Pengadaan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 16 Sep 2013
233 Keputusan Walikota 365 Penetapan Nama Pegawai Teladan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Pada Bulan Oktober 2013 16 Oct 2013
234 Keputusan Walikota 374 Tim Teknis Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tanjungpinang 30 Oct 2013
235 Keputusan Walikota 377 Perpanjangan Batas Usia Pensiun a.n. GUNAWAN GROUNIMO, SE.,MM NIP. 19571017 198503 1 012 31 Oct 2013
236 Keputusan Walikota 378 Perubahan Keempat Atas Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 83 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 04 Nov 2013
237 Keputusan Walikota 380 Penetapan Nama Pegawai Teladan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Pada Bulan November 2013 14 Nov 2013
238 Keputusan Walikota 402 Narasumber Rapat Kerja Camat Dan Lurah Se-Kota Tanjungpinang 15 Nov 2013
239 Keputusan Walikota 403 Penetapan Pemenang Penghargaan Bagi Wajib Pajak Terbaik/Teladan Masa Pajak Tahun 2012 15 Nov 2013
240 Keputusan Walikota 407 Penunjukan Petugas Protokol Pendukung Dan Pendamping Pelayanan Kedinasan Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 15 Nov 2013
241 Keputusan Walikota 408 Panitia Pelaksana Kegiatan Pameran Foto Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 15 Nov 2013
242 Keputusan Walikota 409 Tim Juri Kegiatan Pameran Foto Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 15 Nov 2013
243 Keputusan Walikota 410 Penetapan Jumlah Uang Yang Diberikan Kepada Pemenang Lomba Pameran Foto Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 15 Nov 2013
244 Keputusan Walikota 413 Kelompok Kerja Operasional Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Kota Tanjungpinang Tahun 2013 15 Nov 2013
245 Keputusan Walikota 456 Penempatan Kembali Pegawai Negeri Sipil Yang Melaksanakan Tugas Belajar a.n ALIDA BAHTIAR JIHAN, S.IP NIP. 19801021 200502 1 001 Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang 09 Dec 2013
246 Keputusan Walikota 464 Penetapan Nama Pegawai Teladan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Pada Bulan Desember 2013 16 Dec 2013
247 Keputusan Walikota 466 Penetapan Kecamatan Sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Pada Kecamatan Tanjungpinang Kota Dan Kecamatan Tanjungpinang Barat 16 Dec 2013
248 Keputusan Walikota 477 Izin Lingkungan Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Pembangunan Pertokoan 28 Unit 3 Lantai Oleh Saudara DJONSEN 27 Dec 2013
249 Keputusan Walikota 482 Penetapan Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah 30 Dec 2013
250 Keputusan Walikota 484 Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2014 31 Dec 2013
251 Keputusan Walikota 485 Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2014 31 Dec 2013
252 Keputusan Walikota 486 Penetapan Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2014 31 Dec 2013
253 Keputusan Walikota 487 Batas Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2014 31 Dec 2013
254 Keputusan Walikota 488 Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 31 Dec 2013
255 Keputusan Walikota 72 Pencabutan Keputusan Walikota Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Tugas Belajar Pegawai Pemerintah Kota Tanjungpinang a.n. ASMERIYANTY, S.Kep NIP. 19741208 199703 2 006 Program Profesi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Tanjungpinang 01 Mar 2013
256 Keputusan Walikota 73 Pencabutan Keputusan Walikota Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Tugas Belajar Pegawai Pemerintah Kota Tanjungpinang a.n. NURWANIS, S.Kep NIP. 19610427 198302 2 005 Program Profesi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Tanjungpinang 01 Mar 2013
257 Keputusan Walikota 77 Perpanjangan Batas Usia Pensiun a.n. Ir. H. ALMAZUAR AMAL NIP. 19570306 199302 1 001 07 Mar 2013
258 Keputusan Walikota 28 Pemberian Izin Pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Kepada PT. GANDASARI PERKASA MANDIRI Di Kelurahan Kampung Bulang Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang 21 Jan 2013
259 Keputusan Walikota 49 Tim Koordinasi Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2013 11 Feb 2013
260 Keputusan Walikota 50 KESEKRETARIATAN AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2013 11 Feb 2013
261 Keputusan Walikota 60 Panitia Pelaksana Kegiatan Dan Tim Penginput Data Penyelenggaraan Forum Skpd Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 28 Feb 2013
262 Keputusan Walikota 85 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Staf Ahli Dan Asisten Pada Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 15 Mar 2013
263 Keputusan Walikota 105 Panitia Pelaksana ,Tim Penginput Data, Fasilitator Kelurahan Dan Fasilitator Kecamatan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 20 Mar 2013
264 Keputusan Walikota 110 Honorarium Komunitas Intelijen Daerah, Sekretariat Komunitas Intelijen Daerah Dan Tim Pengumpul, Pengolah Dan Pelaporan Data, Serta Sekretariat Tim Pengumpul, Pengolah Dan Pelaporan Data Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 20 Mar 2013
265 Keputusan Walikota 117 Tim Pelaksana Kegiatan Swakelola Program Pengembangan Kota Hijau Kota Tanjungpinang 20 Mar 2013
266 Keputusan Walikota 127 Tim Audit Maternal Perinatal Kota Tanjungpinang Tahun 2013 26 Mar 2013
267 Keputusan Walikota 128 Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Tanjungpinang 26 Mar 2013
268 Keputusan Walikota 129 Tim Pendamping Penyusunan Perencanaan Responsif Gender Kota Tanjungpinang 26 Mar 2013
269 Keputusan Walikota 135 Tim Penyusun Profil Perkembangan Kependudukan Kota Tanjungpinang Tahun 2013 28 Mar 2013
270 Keputusan Walikota 136 Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan Dan Tim Focus Group Discussion Kegiatan Penyusunan Statistik Analisa Gender Dan Profil Anak Kota Tanjungpinang 28 Mar 2013
271 Keputusan Walikota 137 Narasumber Kegiatan Penyusunan Statistik Analisa Gender Dan Profil Anak Kota Tanjungpinang 28 Mar 2013
272 Keputusan Walikota 142 Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Iftidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, Paket A, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Paket B, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Paket C, Dan Sekolah Menengah Kejuruan Kota Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2012/2013 08 Apr 2013
273 Keputusan Walikota 144 Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Tanjungpinang 08 Apr 2013
274 Keputusan Walikota 145 Kelompok Kerja Sanitasi Kota Tanjungpinang 08 Apr 2013
275 Keputusan Walikota 151 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bidang Eksekutif Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang 15 Apr 2013
276 Keputusan Walikota 154 Kelompok Kerja Pelaksanaan Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang 15 Apr 2013
277 Keputusan Walikota 155 Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang 15 Apr 2013
278 Keputusan Walikota 156 Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang 15 Apr 2013
279 Keputusan Walikota 160 Penerima Dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2013 22 Apr 2013
280 Keputusan Walikota 162 Penerima Dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2013 22 Apr 2013
281 Keputusan Walikota 167 Penerima Dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Tahun Anggaran 2013 22 Apr 2013
282 Keputusan Walikota 184 Kelompok Kerja Tetap Gerakan Sayang Ibu Kota Tanjungpinang 30 Apr 2013
283 Keputusan Walikota 237 Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun a.n. DESRITA, S.Si.T NIP. 19811218 200502 2 007 25 May 2013
284 Keputusan Walikota 259 Penempatan Kembali Pegawai Negeri Sipil Yang Melaksanakan Tugas Belajar a.n CHRISTOPHER JAMES BAKKARA,S.Kep,Ns. NIP 19760121 200502 1 007 dan MULIYANTO,SKM. NIP 19780531 200502 1 005 Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang 05 Jul 2013
285 Keputusan Walikota 235 Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tanjungpinang 24 May 2013
286 Keputusan Walikota 200 Panitia Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2013 02 May 2013
287 Keputusan Walikota 201 Tim Juri Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2013 02 May 2013
288 Keputusan Walikota 204 Narasumber Bimbingan Teknis Analisa Jabatan Dan Analisa Beban Kerjatahun 2013 02 May 2013
289 Keputusan Walikota 212 Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perparkiran Di Kota Tanjungpinang 10 May 2013
290 Keputusan Walikota 213 Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum Di Kota Tanjungpinang 10 May 2013
291 Keputusan Walikota 214 Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Kota Tanjungpinang 10 May 2013
292 Keputusan Walikota 215 Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah 10 May 2013
293 Keputusan Walikota 216 Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Di Kota Tanjungpinang 10 May 2013
294 Keputusan Walikota 217 Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Kota Di Kota Tanjungpinang 10 May 2013
295 Keputusan Walikota 227 Pemberian Tunjangan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 20 May 2013
296 Keputusan Walikota 228 Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Dokter Spesialis Dan Dokter Spesialis Tenaga Honorer Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 20 May 2013
297 Keputusan Walikota 230 Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Di Kota Tanjungpinang 20 May 2013
298 Keputusan Walikota 231 Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang 20 May 2013
299 Keputusan Walikota 239 Panitia Pelaksana Dan Kurator Kegiatan Festival Seni Kreatif Kebangkitan Negeriku Tahun Anggaran 2013 24 May 2013
300 Keputusan Walikota 240 Honorarium Kurator Kegiatan Festival Seni Kreatif Kebangkitan Negeriku Tahun 2013 24 May 2013
301 Keputusan Walikota 248 Tim Asistensi, Monitoring, Dan Evaluasi Kegiatan Kerjasama Bersama Organisasi Masyarakat, Yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat Dan Lembaga Nirlaba Lainnya Tahun Anggaran 2013 12 Jun 2013
302 Keputusan Walikota 250 Pengukuhan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kota Tanjungpinang Dan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kecamatan Se- Kota Tanjungpinang 14 Jun 2013
303 Keputusan Walikota 253 Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2013 Di Kota Tanjungpinang 24 Jun 2013
304 Keputusan Walikota 262 Tim Evaluasi Dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2013 05 Jul 2013
305 Keputusan Walikota 278 Penempatan Kembali Pegawai Negeri Sipil Yang Melaksanakan Tugas Belajar a.n dr. ISEP SUPRIYANA, Sp.P NIP. 19790914 200701 1 011 Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang 18 Jul 2013
306 Keputusan Walikota 279 Panitia Penyelenggara Kegiatan Pawai Takbir Idul Fitri 1434 H/2013 M Tingkat Kota Tanjungpinang Tahun 2013 18 Jul 2013
307 Keputusan Walikota 282 Pemberian Hadiah Uang Tunai Pada Pelaksanaan Pawai Takbir Idul Fitri 1434 H/2013 M Tingkat Kota Tanjungpinang Tahun 2013 18 Jul 2013
308 Keputusan Walikota 285 Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Eselon IV a.n. dr. Hj. ANLIN NOVITA NIP. 19731126 200502 2 002 22 Jul 2013
309 Keputusan Walikota 286 Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV Di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang 22 Jul 2013
310 Keputusan Walikota 288 Pengangkatan Pengawas, Penilik Dan Kepala Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang 22 Jul 2013
311 Keputusan Walikota 289 Tim Angkutan Lebaran Terpadu Kota Tanjungpinang Tahun 2013 (1434 H) 22 Jul 2013
312 Keputusan Walikota 295 Izin Lingkungan Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Pengembangan Kawasan Pasaraya Bintan 21 Oleh PT. PASARAYA MAHLIGAI 22 Jul 2013
313 Keputusan Walikota 298 Panitia Pelaksana Perlombaan Ketua Rukun Tetangga Dan Ketua Rukun Warga Teladan Se-Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 24 Jul 2013
314 Keputusan Walikota 299 Narasumber Kegiatan Penyuluhan Hukum Dan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 24 Jul 2013
315 Keputusan Walikota 314 Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Daerah (LPPD) Kota Tanjungpinang Dan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Daerah (LPPD) Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau Periode 2013-2018 19 Aug 2013
316 Keputusan Walikota 322 Panitia Pelaksana Pada Kegiatan Seminar Heritage Pulau Penyengat Tahun 2013 20 Aug 2013
317 Keputusan Walikota 325 Tim Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2013-2018 20 Aug 2013
318 Keputusan Walikota 323 Penunjukan Dan Penetapan Honorarium Kurator, Pemakalah, Moderator, Tim Kerja, MC Dan Pembaca Doa Pada Kegiatan Seminar Heritage Pulau Penyengat Tahun 2013 20 Aug 2013
319 Keputusan Walikota 342 Tugas Belajar Pegawai Pemerintah Kota Tanjungpinang a.n. RAJA ERAFIDAH, S.Pt. NIP.19800914 200502 2 005 Program Studi Magister Ilmu Politik Universitas Riau 16 Sep 2013
320 Keputusan Walikota 350 Panitia Pelaksana Peringatan Hari Jadi Kota Otonom Tanjungpinang Ke-12 Tahun 2013 23 Sep 2013
321 Keputusan Walikota 353 Panitia Pelaksana Bakti Sosial Kesehatan Gigi Kerjasama Antara Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pkk Kota Tanjungpinang Dan Pdgi Cabang Tanjungpinang Tahun 2013 23 Sep 2013
322 Keputusan Walikota 355 Narasumber Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Minimal Dan Standar Pelayanan Masyarakat Tahun 2013 23 Sep 2013
323 Keputusan Walikota 367 Perubahan Atas Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 284 Tentang Panitia Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kota Tanjungpinang 23 Oct 2013
324 Keputusan Walikota 457 Tugas Belajar Pegawai Pemerintah Kota Tanjungpinang a.n. SYAHRIZAL, S.Pd SD NIP.19700429 200502 1 002 Program Pascasarjana (S-2) Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang 09 Dec 2013
325 Keputusan Walikota 458 Penetapan Kawasan Pasar Kota Lama Tanjungpinang Sebagai Kawasan Tertib Lalu Lintas Dan Perparkiran 09 Dec 2013
326 Keputusan Walikota 472 Penempatan Kembali Pegawai Negeri Sipil Yang Melaksanakan Tugas Belajar a.n ILMARYEFA, AMG NIP. 19800302 200803 2 001 Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang 24 Dec 2013
327 Keputusan Walikota 356 Narasumber Pemetaan Program Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tahun 2013 23 Sep 2013
328 Keputusan Walikota 372 Tim Terpadu Penertiban Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Di Kota Tanjungpinang Pada Kegiatan Penertiban Dokumen Kependudukan Tahun 2013 30 Oct 2013
329 Keputusan Walikota 381 Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja / Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pengumpan Lokal, Guna Menunjang Kegiatan Usaha Di Bidang Pertambangan PT. TELAGA BINTAN JAYA 15 Nov 2013
330 Keputusan Walikota 414 Perubahan Atas Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 15 Nov 2013
331 Keputusan Walikota 459 Tim Koordinasi Kawasan Tertib Lalu Lintas Dan Perparkiran Di Kawasan Pasar Kota Lama Tanjungpinang 09 Dec 2013
332 Keputusan Walikota 460 Penerima Dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun Anggaran 2013 09 Dec 2013
333 Keputusan Walikota 461 Penerima Dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (HO) Tahun Anggaran 2013 09 Dec 2013
334 Keputusan Walikota 471 Penerima Dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 24 Dec 2013
335 Keputusan Walikota 474 Izin Lingkungan Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Pembangunan Perumahan Cipta Villa Mas Residence Oleh Sdr. MARDIANA 27 Dec 2013
336 Keputusan Walikota 475 Izin Lingkungan Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Pembangunan Kompleks Perumahan Alam Tirta Lestari Oleh PT. SINAR BODHI CIPTA 27 Dec 2013
337 Keputusan Walikota 476 Izin Lingkungan Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Pembangunan Perumahan Pinang Raya Oleh PT. WIDYACIPTA FORTUNA 27 Dec 2013
338 Keputusan Walikota 478 Izin Lingkungan Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Pembangunan Kompleks Perumahan Griya Surya Indah Oleh Sdr. SURYONO 27 Dec 2013
339 Keputusan Walikota 479 Izin Lingkungan Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Pembangunan Perumahan Griya Puqalfa Residence Oleh CV. PUQALFA JAYA 27 Dec 2013
340 Keputusan Walikota 480 Izin Lingkungan Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Pembangunan Pertokoan 34 Unit 3 (Tiga) Lantai Oleh Saudara RUDY 27 Dec 2013
341 Keputusan Walikota 268 Penetapan Pagu Beras Pada Kegiatan Pendistribusian Subsidi Beras Miskin Untuk Rumah Tangga Miskin Kota Tanjungpinang Tahun 2013 08 Jul 2013
342 Keputusan Walikota 269 Satuan Dan Petugas Pelaksana Distribusi, Pengawasan Dan Monitoring Beras Miskin Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2013 08 Jul 2013
343 Keputusan Walikota 270 Penetapan Pagu Alokasi Beras Miskin Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Ke-13, Ke-14 Dan Ke-15 Se-Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 08 Jul 2013
344 Keputusan Walikota 294 Penerima Bantuan Pendistribusian Beras Miskin Untuk Rumah Tangga Miskin Kota Tanjungpinang Tahun 2013 22 Jul 2013
345 Keputusan Walikota 301 Narasumber Dialog Ramadhan Dengan Insan Pers Pemerintah Kota Tanjungpinang 24 Jul 2013
346 Keputusan Walikota 307 Format Administrasi Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang 15 Aug 2013
347 Keputusan Walikota 82 Batas Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 15 Mar 2013
348 Keputusan Walikota 100 Perubahan Atas Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 354 Tahun 2012 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 15 Mar 2013
349 Keputusan Walikota 108 Keanggotaan Dan Sekretariat Komunitas Intelijen Daerah Kota Tanjungpinang 20 Mar 2013
350 Keputusan Walikota 109 Tim Pengumpul, Pengolah Dan Pelaporan Data Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Kota Tanjungpinang 20 Mar 2013
351 Keputusan Walikota 147 Penetapan Nama Pegawai Teladan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Pada Bulan April 2013 15 Apr 2013
352 Keputusan Walikota 148 Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kota Tanjungpinang 15 Apr 2013
353 Keputusan Walikota 152 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Tanjungpinang Tahun 2013 15 Apr 2013
354 Keputusan Walikota 153 Honorarium Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 15 Apr 2013
355 Keputusan Walikota 174 Kecamatan Sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kota Tanjungpinang 26 Apr 2013
356 Keputusan Walikota 280 Peserta Pada Kegiatan Lomba Pawai Takbir Idul Fitri 1434 H/2013 M Tingkat Kota Tanjungpinang Tahun 2013 18 Jul 2013
357 Keputusan Walikota 281 Dewan Juri Lomba Pawai Takbir Idul Fitri 1434 H/2013 M Tingkat Kota Tanjungpinang Tahun 2013 18 Jul 2013
358 Keputusan Walikota 290 Penerima Bantuan Paket Sembako Bagi Rumah Tangga Sasaran Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1434 H Kota Tanjungpinang 22 Jul 2013
359 Keputusan Walikota 293 Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 22 Jul 2013
360 Keputusan Walikota 304 Instruktur / Tenaga Pengajar Pada Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan IX Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 12 Aug 2013
361 Keputusan Walikota 305 Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan IX Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 12 Aug 2013
362 Keputusan Walikota 346 Panitia Penyelenggara Kegiatan Pawai Takbir Idul Adha 1434 H/2013 M Tingkat Kota Tanjungpinang Tahun 2013 20 Sep 2013
363 Keputusan Walikota 347 Peserta Pada Kegiatan Lomba Pawai Takbir Idul Adha 1434 H/2013 M Tingkat Kota Tanjungpinang Tahun 2013 20 Sep 2013
364 Keputusan Walikota 348 Dewan Juri Lomba Pawai Takbir Idul Adha 1434 H/2013 M Tingkat Kota Tanjungpinang Tahun 2013 20 Sep 2013
365 Keputusan Walikota 349 Pemberian Hadiah Uang Tunai Pada Pelaksanaan Pawai Takbir Idul Adha 1434 H/2013 M Tingkat Kota Tanjungpinang Tahun 2013 20 Sep 2013
366 Keputusan Walikota 58 Tim Terpadu Tingkat Kota Tanjungpinang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013 28 Feb 2013
367 Keputusan Walikota 1 Panitia Pelaksana Kegiatan Pemahaman dan Pelestarian Nilai-Nilai Perjuangan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2014 02 Jan 2014
368 Keputusan Walikota 2 Peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw 1435 H/2014 M di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2014 02 Jan 2014
369 Undang-Undang 5 PEMBENTUKAN KOTA TANJUNGPINANG 21 Jun 2001
370 Peraturan Pemerintah 19 KECAMATAN 28 Feb 2008
371 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME 18 Oct 2002
372 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI TANGGAL 12 OKTOBER 2002 18 Oct 2002
373 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
374 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA 16 Apr 2005
375 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 3 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH 27 Apr 2005
376 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 07 Mar 2006
377 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 PENANGGUHAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENGADILAN PERIKANAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 71 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN 02 Oct 2006
378 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG 04 Jun 2007
379 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA 16 Apr 2008
380 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA 06 Sep 2007
381 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA 13 Oct 2008
382 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 3 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN 13 Oct 2008
383 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 4 JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN 15 Oct 2008
384 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 5 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN 31 Dec 2008
385 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 26 Feb 2009
386 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 17 Jul 2009
387 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 3 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN 17 Jul 2009
388 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 4 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 21 Sep 2009
389 Peraturan Presiden 5 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2010 - 2014 20 Jan 2010
390 Keputusan Presiden 11 EKSTRADISI 28 Jan 2010
391 Keputusan Presiden 01 Ekstradisi 04 Mar 2010
392 Keputusan Presiden 08 DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS 21 May 2010
393 Keputusan Presiden 14 PEMBENTUKAN KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONAL DAN TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL 17 Jun 2010
394 Keputusan Presiden 17 PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI 23 Aug 2010
395 Keputusan Presiden 23 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONAL DAN TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL 25 Oct 2010
396 Keputusan Presiden 24 PENGESAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA 04 Nov 2010
397 Keputusan Presiden 02 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN 23 Feb 2011
398 Keputusan Presiden 01 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN 23 Jan 2011
399 Keputusan Presiden 04 PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN ASEAN REGIONAL FORUM DISASTER RELIEF EXERCICE (ARF DINEX) TAHUN 2011 04 Mar 2011
400 Peraturan Pemerintah 73 Kelurahan 30 Dec 2005
401 Peraturan Pemerintah 02 TATA CARA PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DAN SAKSI DALAM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT 13 Mar 2002
402 Peraturan Pemerintah 03 KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT 13 Mar 2002
403 Peraturan Pemerintah 04 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENGALIHAN STATUS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL 22 Mar 2002
404 Peraturan Pemerintah 05 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN 23 Mar 2002
405 Peraturan Pemerintah 06 PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DAN DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN DAN/ATAU DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK 23 Mar 2002
406 Peraturan Pemerintah 07 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH 23 Mar 2002
407 Peraturan Pemerintah 08 PERUBAHAN NAMA KABUPATEN KUTAI MENJADI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 23 Mar 2002
408 Peraturan Pemerintah 09 PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) TELEVISI REPUBLIK INDONESIA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 17 Apr 2002
409 Peraturan Pemerintah 10 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KANTOR MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DI BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN 17 Apr 2002
410 Peraturan Pemerintah 11 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 17 Apr 2002
411 Peraturan Pemerintah 12 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL 17 Apr 2002
412 Peraturan Pemerintah 13 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN 2000 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL 17 Apr 2002
413 Peraturan Pemerintah 16 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA I 23 Apr 2002
414 Peraturan Pemerintah 17 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II 23 Apr 2002
415 Peraturan Pemerintah 14 KARANTINA TUMBUHAN 23 Apr 2002
416 Peraturan Pemerintah 15 KARANTINA IKAN 23 Apr 2002
417 Peraturan Pemerintah 20 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN 23 Apr 2002
418 Peraturan Pemerintah 19 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I 23 Apr 2002
419 Peraturan Pemerintah 05 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 20 Jan 2003
420 Peraturan Pemerintah 06 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH 20 Jan 2003
421 Peraturan Pemerintah 09 WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 17 Feb 2003
422 Peraturan Pemerintah 11 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001 17 Feb 2003
423 Peraturan Pemerintah 19 PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN 10 Mar 2003
424 Peraturan Pemerintah 20 PENUNDAAN KELIMA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM 27 Mar 2003
425 Peraturan Pemerintah 23 PENGENDALIAN JUMLAH KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, SERTA JUMLAH KUMULATIF PINJAMAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 05 Apr 2003
426 Peraturan Pemerintah 24 TATA CARA PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, DAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME 14 May 2003
427 Peraturan Pemerintah 28 SUBSIDI DAN IURAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN 09 Jun 2003
428 Peraturan Pemerintah 34 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA 08 Jul 2003
429 Peraturan Pemerintah 38 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 146 TAHUN 2000 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 14 Jul 2003
430 Peraturan Pemerintah 39 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 14 Jul 2003
431 Peraturan Pemerintah 43 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH 31 Jul 2003
432 Peraturan Pemerintah 46 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 13 Aug 2003
433 Peraturan Pemerintah 47 PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA DARI PEKERJAAN 21 Sep 2003
434 Peraturan Pemerintah 54 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 97 TAHUN 2000 TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL 03 Nov 2003
435 Peraturan Pemerintah 55 TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA PENDIDIKAN 04 Nov 2003
436 Peraturan Pemerintah 57 TATA CARA PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI PELAPOR DAN SAKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 11 Nov 2003
437 Peraturan Pemerintah 63 PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM 31 Dec 2003
438 Peraturan Pemerintah 62 HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM BESERTA PERANGKAT PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 17 Dec 2003
439 Peraturan Pemerintah 13 PENAMAAN, PENDAFTARAN DAN PENGGUNAAN VARIETAS ASAL UNTUK PEMBUATAN VARIETAS TURUNAN ESENSIAL 17 Mar 2004
440 Peraturan Pemerintah 14 SYARAT DAN TATA CARA PENGALIHAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PENGGUNAAN VARIETAS YANG DILINDUNGI OLEH PEMERINTAH 17 Mar 2004
441 Peraturan Pemerintah 16 PENATAGUNAAN TANAH 10 May 2004
442 Peraturan Pemerintah 17 PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2004 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN 28 May 2004
443 Peraturan Pemerintah 19 PERUBAHAN ATAS PP NOMOR 11 TAHUN 1962 TENTANG PERDAGANGAN BARANG-BARANG DALAM PENGAWASAN 26 Jul 2004
444 Peraturan Pemerintah 24 KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 28 Aug 2004
445 Peraturan Pemerintah 27 TATA CARA PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH 05 Oct 2004
446 Peraturan Pemerintah 32 PEDOMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 05 Oct 2004
447 Peraturan Pemerintah 25 PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 28 Aug 2004
448 Peraturan Pemerintah 37 LARANGAN PNS MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK 16 Oct 2004
449 Peraturan Pemerintah 42 PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PNS 18 Oct 2004
450 Peraturan Pemerintah 21 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 05 Aug 2004
451 Peraturan Pemerintah 45 PERLINDUNGAN HUTAN 18 Oct 2004
452 Peraturan Pemerintah 05 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 19 Jan 2004
453 Keputusan Presiden 05 PANITIA NASIONAL PERTEMUAN TINGKAT MENTERI NEGARA-NEGARA ANGGOTA FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO) DALAM RANGKA SIDANG KEEMPAT BADAN PENGATUR PERJANJIAN INTERNASIONAL TENTANG SUMBER DAYA GENETIK TUMBUHAN UNTUK PANGAN DAN PERTANIAN 10 Mar 2011
454 Keputusan Presiden 07 PANITIA NASIONAL KEKETUAAN INDONESIA UNTUK ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS TAHUN 2011 21 Mar 2011
455 Keputusan Presiden 12 PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 24 May 2011
456 Keputusan Presiden 14 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN 10 Jun 2011
457 Keputusan Presiden 16 TIM KOORDINASI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCA BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH 05 Jul 2011
458 Keputusan Presiden 17 SATUAN TUGAS PENANGANAN KASUS WARGA NEGARA INDONESIA/TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI YANG TERANCAM HUKUMAN MATI 07 Jul 2011
459 Keputusan Presiden 18 PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG 11 Jul 2011
460 Keputusan Presiden 19 PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA INTERNATIONAL SEED TESTING ASSOCIATION (ASOSIASI PENGUJIAN BENIH INTERNASIONAL) 11 Jul 2011
461 Keputusan Presiden 20 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL 12 Jul 2011
462 Keputusan Presiden 21 PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 14 Jul 2011
463 Keputusan Presiden 22 BADAN PROMOSI PARIWISATA INDONESIA 01 Aug 2011
464 Keputusan Presiden 26 PENETAPAN CEKUNGAN AIR TANAH 13 Sep 2011
465 Keputusan Presiden 27 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI TAHUN 2011 DAN ASEAN PARA GAMES VI TAHUN 2011 15 Sep 2011
466 Keputusan Presiden 28 PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL 21 Sep 2011
467 Keputusan Presiden 29 PEMBENTUKAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI GRESIK 03 Oct 2011
468 Keputusan Presiden 30 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN 28 Oct 2011
469 Keputusan Presiden 31 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN 10 Nov 2011
470 Keputusan Presiden 32 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT 29 Nov 2011
471 Keputusan Presiden 33 PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 02 Dec 2011
472 Keputusan Presiden 19 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN 14 Jun 2012
473 Keputusan Presiden 28 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN 19 Sep 2012
474 Keputusan Presiden 07 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 24 Feb 2012
475 Keputusan Presiden 08 SATUAN TUGAS KASUS PENANGANAN WARGA NEGARA INDONESIA/TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI YANG TERANCAM HUKUMAN MATI 24 Feb 2012
476 Keputusan Presiden 11 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN 21 Mar 2012
477 Keputusan Presiden 12 PENETAPAN WILAYAH SUNGAI 18 Apr 2012
478 Keputusan Presiden 15 PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA ISLAMIC SOLIDARITY GAMES III TAHUN 2013 14 May 2012
479 Keputusan Presiden 16 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN 18 May 2012
480 Keputusan Presiden 17 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN 30 May 2012
481 Keputusan Presiden 20 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN 29 Jun 2012
482 Keputusan Presiden 32 PENGUKUHAN PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA ORGANISASI INTERNASIONAL 16 Oct 2012
483 Keputusan Presiden 33 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN 29 Oct 2012
484 Keputusan Presiden 36 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN 14 Nov 2012
485 Keputusan Presiden 39 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN 17 Dec 2012
486 Keputusan Presiden 02 PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI, KEJAKSAAN NEGERI LIMA PULUH, DAN KEJAKSAAN NEGERI BOROKO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 05 Jan 2012
487 Keputusan Presiden 03 TIM EVALUASI UNTUK PENYESUAIAN KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA 10 Jan 2012
488 Undang-Undang 2 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010 25 May 2010
489 Keputusan Presiden 06 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL 22 Jan 2013
490 Undang-Undang 3 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 15 Jun 2010
491 Undang-Undang 4 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA, 2009 (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE WESTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE, 2009) 22 Jun 2010
492 Keputusan Presiden 07 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN 29 Jan 2013
493 Keputusan Presiden 09 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN 01 Mar 2013
494 Undang-Undang 5 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI 20 Aug 2010
495 Keputusan Presiden 10 HARI MUSIK NASIONAL 09 Mar 2013
496 Undang-Undang 6 PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM TENTANG KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE SULTAN AND YANG DI-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM ON DEFENCE COOPERATION) 27 Aug 2010
497 Keputusan Presiden 13 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN 19 Apr 2013
498 Undang-Undang 7 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009 28 Sep 2010
499 Undang-Undang 8 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 22 Oct 2010
500 Undang-Undang 9 KEPROTOKOLAN 19 Nov 2010
501 Keputusan Presiden 17 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN 24 May 2013
502 Undang-Undang 10 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011 19 Nov 2010
503 Keputusan Presiden 18 DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM 11 Jul 2013
504 Keputusan Presiden 19 DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN 11 Jul 2013
505 Undang-Undang 11 CAGAR BUDAYA 24 Nov 2010
506 Undang-Undang 12 GERAKAN PRAMUKA 24 Nov 2010
507 Keputusan Presiden 20 DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN 11 Jul 2013
508 Keputusan Presiden 21 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 12 Jul 2013
509 Undang-Undang 13 HOLTIKULTURA 24 Nov 2010
510 Keputusan Presiden 23 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA ISLAMIC SOLIDARITY GAMES III TAHUN 2013 29 Jul 2013
511 Undang-Undang 1 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008 01 Apr 2010
512 Keputusan Presiden 24 PENETAPAN TANGGAL 1 MEI SEBAGAI HARI LIBUR 29 Jul 2013
513 Keputusan Presiden 25 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN 30 Aug 2013
514 Keputusan Presiden 26 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN 05 Oct 2013
515 Keputusan Presiden 27 PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA 12 Nov 2013
516 Keputusan Presiden 28 HARI TATA RUANG NASIONAL 25 Nov 2013
517 Keputusan Presiden 29 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2014 27 Nov 2013
518 Undang-Undang 2 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK 15 Jan 2011
519 Undang-Undang 1 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 12 Jan 2011
520 Undang-Undang 3 TRANSFER DANA 23 Mar 2011
521 Keputusan Presiden 32 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN 10 Dec 2013
522 Undang-Undang 4 INFORMASI GEOSPASIAL 21 Apr 2011
523 Keputusan Presiden 15 PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN KONFERENSI TINGKAT MENTERI NEGARA-NEGARA ANGGOTA ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA (WORLD TRADE ORGANIZATION)IX TAHUN 2013 08 May 2013
524 Keputusan Presiden 16 TIM RENEGOSIASI PERJANJIAN PENJUALAN DAN PEMBELIAN LIQUEFIED NATURAL GAS TANGGUH 13 May 2013
525 Undang-Undang 5 AKUNTAN PUBLIK 03 May 2011
526 Undang-Undang 6 KEIMIGRASIAN 05 May 2011
527 Undang-Undang 7 MATA UANG 28 Jun 2011
528 Keputusan Presiden 02 PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA INTERNATIONAL INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND ELECTROCAL ASSISTANCE 10 Jan 2013
529 Undang-Undang 8 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI 20 Jul 2011
530 Undang-Undang 9 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG 08 Aug 2011
531 Keputusan Presiden 01 DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL 20 Jan 2014
532 Keputusan Presiden 03 HARI IKAN NASIONAL 24 Jan 2014
533 Undang-Undang 10 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI 08 Aug 2011
534 Undang-Undang 11 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011 10 Aug 2011
535 Keputusan Presiden 06 PEMBENTUKAN PENGADILAN PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI AMBON, PENGADILAN NEGERI SORONG DAN PENGADILAN NEGERI MERAUKE 06 Feb 2014
536 Undang-Undang 12 PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 12 Aug 2011
537 Keputusan Presiden 11 PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI BUNGKU, KEJAKSAAN NEGERI PANGURURAN, KEJAKSAAN NEGERI DATARAN HUNIPOPU, KEJAKSAAN NEGERI KWANDANG, KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG TUA, DAN KEJAKSAAN NEGERI MOROTAI SELATAN 10 Mar 2014
538 Keputusan Presiden 12 PENCABUTAN SURAT EDARAN PRESIDIUM KABINET AMPERA NOMOR SE-06/PRES.KAB/6/1967, TANGGAL 28 JUNI 1967 12 Mar 2014
539 Keputusan Presiden 13 PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP 26 Mar 2014
540 Undang-Undang 14 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010 19 Sep 2011
541 Undang-Undang 15 PENYELENGARA PEMILIHAN UMUM 16 Oct 2011
542 Keputusan Presiden 14 PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL 03 Apr 2014
543 Keputusan Presiden 15 PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN PERTEMUAN OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP TINGKAT REGIONAL ASIA PASIFIK TAHUN 2014 11 Apr 2014
544 Undang-Undang 16 BANTUAN HUKUM 31 Oct 2011
545 Undang-Undang 13 PENANGANAN FAKIR MISKIN 18 Aug 2011
546 Undang-Undang 17 INTELIJEN NEGARA 07 Nov 2011
547 Undang-Undang 18 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL 09 Nov 2012
548 Undang-Undang 19 PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS) 10 Nov 2011
549 Undang-Undang 20 RUMAH SUSUN 10 Nov 2011
550 Undang-Undang 21 OTORITAS JASA KEUANGAN 22 Nov 2011
551 Undang-Undang 22 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012 24 Nov 2011
552 Undang-Undang 24 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 25 Nov 2011
553 Undang-Undang 23 PENGELOLAAN ZAKAT 25 Nov 2011
554 Undang-Undang 2 PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM 14 Jan 2012
555 Undang-Undang 7 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 10 May 2012
556 Undang-Undang 11 SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 30 Jul 2012
557 Undang-Undang 8 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 11 May 2012
558 Undang-Undang 12 PENDIDIKAN TINGGI 10 Aug 2012
559 Undang-Undang 15 VETERAN REPUBLIK INDONESIA 05 Oct 2012
560 Undang-Undang 16 INDUSTRI PERTAHANAN 05 Oct 2012
561 Undang-Undang 17 PERKOPERASIAN 29 Oct 2012
562 Undang-Undang 19 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013 16 Nov 2012
563 Undang-Undang 9 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME 13 Mar 2013
564 Undang-Undang 18 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN 06 Aug 2013
565 Undang-Undang 19 PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI 06 Aug 2013
566 Undang-Undang 20 PENDIDIKAN KEDOKTERAN 06 Aug 2013
567 Undang-Undang 17 ORGANISASI KEMASYARAKATAN 22 Jul 2013
568 Undang-Undang 24 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 24 Dec 2013
569 Undang-Undang 2 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS 15 Jan 2014
570 Undang-Undang 3 PERINDUSTRIAN 15 Jan 2014
571 Undang-Undang 1 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 15 Jan 2014
572 Undang-Undang 6 DESA 15 Jan 2014
573 Undang-Undang 7 PERDAGANGAN 11 Mar 2014
574 Undang-Undang 12 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014 30 Jun 2014
575 Undang-Undang 17 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 05 Aug 2014
576 Undang-Undang 18 KESEHATAN JIWA 07 Aug 2014
577 Undang-Undang 11 KEINSINYURAN 22 Mar 2014
578 Undang-Undang 20 STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN 17 Sep 2014
579 Undang-Undang 21 PANAS BUMI 17 Sep 2014
580 Undang-Undang 22 PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA 30 Sep 2014
581 Undang-Undang 4 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI MENJADI UNDANG-UNDANG 15 Jan 2014
582 Peraturan Presiden 01 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 02 Jan 2014
583 Peraturan Presiden 02 DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2014 22 Jan 2014
584 Peraturan Presiden 05 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR 06 Feb 2014
585 Peraturan Presiden 06 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN 06 Feb 2014
586 Peraturan Presiden 16 PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL 18 Feb 2014
587 Peraturan Presiden 20 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA 11 Mar 2014
588 Peraturan Presiden 09 PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI 10 Jan 2014
589 Peraturan Presiden 10 DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2013 16 Jan 2013
590 Peraturan Presiden 12 JAMINAN KESEHATAN 18 Jan 2013
591 Peraturan Presiden 39 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 17 May 2013
592 Peraturan Presiden 31 BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1434H/2013M 08 May 2013
593 Peraturan Presiden 45 KOORDINASI PEMULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA 18 Jun 2013
594 Peraturan Presiden 60 PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF 28 Aug 2013
595 Peraturan Presiden 71 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN 12 Nov 2013
596 Peraturan Presiden 76 PENGELOLAAN PELAYANAN PENGADUAN PUBLIK 06 Dec 2013
597 Peraturan Presiden 17 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN 01 Mar 2013
598 Peraturan Presiden 18 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN 01 Mar 2013
599 Peraturan Presiden 19 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN 01 Mar 2013
600 Peraturan Presiden 20 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG 01 Mar 2013
601 Peraturan Presiden 21 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN 01 Mar 2013
602 Peraturan Presiden 22 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN 01 Mar 2013
603 Peraturan Presiden 42 GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI 24 May 2013
604 Peraturan Presiden 44 PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013 13 Jun 2023
605 Peraturan Presiden 04 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH 05 Jan 2012
606 Peraturan Presiden 05 PENGESAHAN FINAL ACTS OF THE PLENIPOTENTIARY CONFERENCE, GUADALAJARA, 2010 (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI YANG BERKUASA PENUH, GUADAJARA, 2010) 02 May 2012
607 Peraturan Presiden 15 HARGA JUAL ECERAN DAN KONSUMEN PENGGUNA JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU 07 Feb 2012
608 Peraturan Presiden 16 RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL 07 Feb 2012
609 Peraturan Presiden 25 GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI 02 Mar 2012
610 Peraturan Presiden 26 CETAK BIRU PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK NASIONAL 05 Mar 2012
611 Peraturan Presiden 33 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL 20 Mar 2012
612 Peraturan Pemerintah 01 DEWAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN 05 Jan 2010
613 Peraturan Pemerintah 04 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI 06 Jan 2010
614 Peraturan Pemerintah 06 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 06 Jan 2010
615 Peraturan Pemerintah 10 TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN 22 Jan 2010
616 Peraturan Pemerintah 11 PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR 22 Jan 2010
617 Peraturan Pemerintah 12 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN 22 Jan 2010
618 Peraturan Pemerintah 14 PENDIDIKAN KEDINASAN 22 Jan 2010
619 Peraturan Pemerintah 15 PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 28 Jan 2010
620 Peraturan Pemerintah 16 PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 28 Jan 2010
621 Peraturan Pemerintah 17 PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 28 Jan 2010
622 Peraturan Pemerintah 18 USAHA BUDIDAYA TANAMAN 28 Jan 2010
623 Peraturan Pemerintah 19 TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI 28 Jan 2010
624 Peraturan Pemerintah 20 ANGKUTAN DI PERAIRAN 01 Feb 2010
625 Peraturan Pemerintah 21 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM 01 Feb 2010
626 Peraturan Pemerintah 22 WILAYAH PERTAMBANGAN 01 Feb 2010
627 Peraturan Pemerintah 23 PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 01 Feb 2010
628 Peraturan Pemerintah 24 PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN 01 Feb 2010
629 Peraturan Pemerintah 25 PERUBAHAN KEDUABELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL 05 Feb 2010
630 Peraturan Pemerintah 28 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA 05 Feb 2010
631 Peraturan Pemerintah 34 PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS PENETAPAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG 12 Feb 2010
632 Peraturan Pemerintah 35 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN 12 Feb 2010
633 Peraturan Pemerintah 40 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL 01 Mar 2010
634 Peraturan Pemerintah 44 PREKURSOR 05 Apr 2010
635 Peraturan Pemerintah 53 DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL 06 Jun 2010
636 Peraturan Pemerintah 54 PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2010 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN 15 Jun 2010
637 Peraturan Pemerintah 55 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 05 Jul 2010
638 Peraturan Pemerintah 56 TATA CARA PENGAWASAN TERHADAP UPAYA PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS 12 Jul 2010
639 Peraturan Pemerintah 58 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA 12 Jul 2010
640 Peraturan Pemerintah 60 ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO 20 Aug 2010
641 Peraturan Pemerintah 61 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 20 Aug 2010
642 Peraturan Pemerintah 62 PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR 24 Aug 2010
643 Peraturan Pemerintah 65 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH 27 Aug 2010
644 Peraturan Pemerintah 66 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 28 Sep 2010
645 Peraturan Pemerintah 68 BENTUK DAN TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG 11 Oct 2010
646 Peraturan Pemerintah 69 TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 18 Oct 2010
647 Peraturan Pemerintah 78 REKLAMASI DAN PASCATAMBANG 20 Dec 2010
648 Peraturan Pemerintah 79 BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI 20 Dec 2010
649 Peraturan Pemerintah 91 JENIS PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN KEPALA DAERAH ATAU DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK 27 Dec 2010
650 Peraturan Pemerintah 94 PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN 30 Dec 2010
651 Peraturan Pemerintah 01 PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN 05 Jan 2011
652 Peraturan Pemerintah 02 PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS 05 Jan 2011
653 Peraturan Pemerintah 05 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM 04 Feb 2011
654 Peraturan Pemerintah 06 PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM 04 Feb 2011
655 Peraturan Pemerintah 07 PELAYANAN DARAH 04 Feb 2011
656 Peraturan Pemerintah 11 PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL 16 Feb 2011
657 Peraturan Pemerintah 14 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA 16 Feb 2011
658 Peraturan Pemerintah 22 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN 04 Apr 2011
659 Peraturan Pemerintah 23 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI 06 Apr 2011
660 Peraturan Pemerintah 25 PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA 18 Apr 2011
661 Peraturan Pemerintah 30 PINJAMAN DAERAH 06 Jun 2011
662 Peraturan Pemerintah 33 PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2011 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN 30 Jun 2011
663 Peraturan Pemerintah 37 FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 25 Jul 2011
664 Peraturan Pemerintah 38 SUNGAI 27 Jul 2011
665 Peraturan Pemerintah 40 PEMBINAAN, PENDAMPINGAN, DAN PEMULIHAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN ATAU PELAKU PORNOGRAFI 09 Sep 2011
666 Peraturan Pemerintah 41 PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA, SERTA PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN 09 Sep 2011
667 Peraturan Pemerintah 43 TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS 04 Oct 2011
668 Peraturan Pemerintah 44 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 30 Nov 2011
669 Peraturan Pemerintah 46 PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL 30 Nov 2011
670 Peraturan Pemerintah 48 SUMBER DAYA GENETIK HEWAN DAN PERBIBITAN TERNAK 02 Dec 2011
671 Peraturan Pemerintah 56 PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 22 Dec 2011
672 Peraturan Pemerintah 74 TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN 29 Dec 2011
673 Peraturan Pemerintah 01 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH 03 Jan 2012
674 Peraturan Pemerintah 02 HIBAH DAERAH 03 Jan 2012
675 Peraturan Pemerintah 10 PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 09 Jan 2012
676 Peraturan Pemerintah 12 INSENTIF PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN 09 Jan 2012
677 Peraturan Pemerintah 15 PERUBAHAN KEEMPAT BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL 06 Feb 2012
678 Peraturan Pemerintah 18 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA 06 Feb 2012
679 Peraturan Pemerintah 24 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 21 Feb 2012
680 Peraturan Pemerintah 25 SISTEM INFORMASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN 23 Feb 2012
681 Peraturan Pemerintah 27 IZIN LINGKUNGAN 23 Feb 2012
682 Peraturan Pemerintah 28 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN 27 Feb 2012
683 Peraturan Pemerintah 30 PEMBIAYAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN 27 Feb 2012
684 Peraturan Pemerintah 31 PEMBERIAN DAN PENGHIMPUNAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN 27 Feb 2012
685 Peraturan Pemerintah 33 PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF 01 Mar 2012
686 Peraturan Pemerintah 37 PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI 01 Mar 2012
687 Peraturan Pemerintah 39 PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 05 Mar 2012
688 Peraturan Pemerintah 40 PEMBANGUNAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP BANDAR UDARA 05 Mar 2012
689 Peraturan Pemerintah 43 TATA CARA PELAKSANAAN KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN TEKNIS TERHADAP KEPOLISIAN KHUSUS, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN BENTUK-BENTUK PENGAMANAN SWAKARSA 12 Mar 2012
690 Peraturan Pemerintah 44 DANA DARURAT 15 Mar 2012
691 Peraturan Pemerintah 47 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS 04 Apr 2012
692 Peraturan Pemerintah 49 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2002 TENTANG BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA 10 Apr 2012
693 Peraturan Pemerintah 51 SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TRANSPORTASI 18 Apr 2012
694 Peraturan Pemerintah 52 SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA 23 Apr 2012
695 Peraturan Pemerintah 55 KENDARAAN 15 May 2012
696 Peraturan Pemerintah 56 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 16 May 2012
697 Peraturan Pemerintah 57 PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2012 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN 28 May 2012
698 Peraturan Pemerintah 60 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN 06 Jul 2012
699 Peraturan Pemerintah 61 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN 06 Jul 2012
700 Peraturan Pemerintah 73 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN PENERBIT 27 Aug 2012
701 Peraturan Pemerintah 74 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM 28 Aug 2012
702 Peraturan Pemerintah 78 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 05 Oct 2012
703 Peraturan Pemerintah 79 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 10 Oct 2012
704 Peraturan Presiden 38 PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012 05 Apr 2012
705 Peraturan Presiden 42 PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS 12 Apr 2012
706 Peraturan Presiden 54 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2013 14 May 2012
707 Peraturan Presiden 67 BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1433H/2012M 20 Jul 2012
708 Peraturan Presiden 06 BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1433H/2012M 07 Feb 2011
709 Peraturan Presiden 14 BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGUL DAN PUPUK 02 Mar 2011
710 Peraturan Presiden 08 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 07 Feb 2011
711 Peraturan Presiden 27 PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2010 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 09 May 2011
712 Peraturan Presiden 23 RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA TAHUN 2011-2014 11 Apr 2011
713 Peraturan Presiden 28 PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN LINDUNG UNTUK PENAMBANGAN BAWAH TANAH 19 May 2011
714 Peraturan Presiden 33 KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 20 Jun 2011
715 Peraturan Presiden 32 MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025 20 May 2011
716 Peraturan Presiden 35 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 30 Jun 2011
717 Peraturan Presiden 36 PERUBAHAN ATAS TARIF PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR 04 Jul 2011
718 Peraturan Presiden 50 TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 12 Aug 2011
719 Peraturan Presiden 52 PENETAPAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PEMBAYARAN PENSIUN BULAN SEPTEMBER 2011 22 Aug 2011
720 Peraturan Presiden 53 PENDIRIAN UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI 08 Sep 2011
721 Peraturan Presiden 61 RENCANA AKSI NASIONAL PENURURNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20 Sep 2011
722 Peraturan Presiden 67 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL 27 Sep 2011
723 Peraturan Presiden 80 DANA PERWALIAN 10 Nov 2011
724 Peraturan Presiden 87 RENCANA TATA RUANG KAWASAN BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN 02 Dec 2011
725 Peraturan Presiden 96 DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2012 30 Dec 2011
726 Peraturan Presiden 05 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2010 - 2014 20 Jan 2011
727 Peraturan Presiden 09 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL BIDAN 25 Jan 2010
728 Peraturan Presiden 12 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 28 Jan 2010
729 Peraturan Presiden 15 PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 25 Feb 2010
730 Peraturan Presiden 25 PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2009 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2010 16 Apr 2010
731 Peraturan Presiden 21 PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 19 Mar 2010
732 Peraturan Presiden 26 TRANSPARANSI PENDAPATAN NEGARA DAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPEROLEH DARI INDUSTRI EKSTRAKTIF 23 Apr 2010
733 Peraturan Presiden 29 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2011 14 May 2010
734 Peraturan Presiden 33 DEWAN NASIONAL DAN DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS 21 May 2010
735 Peraturan Presiden 49 TUNJANGAN OPERASI PENGAMANAN BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS DALAM OPERASI PENGAMANAN PADA PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DAN WILAYAH PERBATASAN 19 Jul 2010
736 Peraturan Presiden 51 BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1431 H/2010 M 29 Jul 2010
737 Peraturan Presiden 61 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN 07 Oct 2010
738 Peraturan Presiden 63 PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PENILIK 25 Oct 2010
739 Peraturan Presiden 81 GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010 - 2025 21 Dec 2010
740 Peraturan Presiden 83 PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004 28 Dec 2010
741 Peraturan Presiden 86 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2005 TENTANG UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI 30 Dec 2010
742 Undang-Undang 32 KELAUTAN 17 Oct 2017
743 Undang-Undang 1 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG 02 Feb 2015
744 Undang-Undang 2 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG 02 Feb 2015
745 PERATURAN DAERAH 03 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 06 Oct 2014
746 PERATURAN DAERAH 04 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 06 Oct 2014
747 PERATURAN DAERAH 05 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 06 Oct 2014
748 PERATURAN DAERAH 06 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 06 Oct 2014
749 PERATURAN DAERAH 07 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH 06 Oct 2014
750 PERATURAN DAERAH 08 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 06 Oct 2014
751 PERATURAN DAERAH 09 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 06 Oct 2014
752 PERATURAN DAERAH 10 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014-2034 06 Oct 2014
753 PERATURAN WALI KOTA 01 PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAPITASI PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BAGI PELAYANAN KESEHATAN PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI PUSKESMAS KOTA TANJUNGPINANG 09 Jan 2014
754 PERATURAN WALI KOTA 02 PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 09 Jan 2014
755 PERATURAN WALI KOTA 03 TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF SERTA TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 09 Jan 2014
756 PERATURAN WALI KOTA 06 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI TELADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 12 Feb 2014
757 PERATURAN WALI KOTA 16 BANTUAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 12 Jun 2014
758 PERATURAN WALI KOTA 23 PEDOMAN PENDISTRIBUSIAN BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN KOTA TANJUNGPINANG 05 Sep 2014
759 PERATURAN WALI KOTA 24 PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK TINGKAT KOTA, KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG 05 Sep 2014
760 PERATURAN WALI KOTA 26 PIAGAM PENGAWASAN INTERN 03 Oct 2014
761 PERATURAN WALI KOTA 29 PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 10 Nov 2014
762 PERATURAN WALI KOTA 30 PEDOMAN PENGAWASAN 10 Nov 2014
763 PERATURAN WALI KOTA 21 SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 05 Sep 2014
764 PERATURAN WALI KOTA 20 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 05 Sep 2014
765 PERATURAN DAERAH 02 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 04 Sep 2014
766 PERATURAN DAERAH 11 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2015 30 Dec 2014
767 PERATURAN DAERAH 08 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 27 Oct 2015
768 PERATURAN DAERAH 05 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 25 Jan 2016
769 PERATURAN DAERAH 06 PENANGGULANGAN KEMISKINAN 23 Oct 2015
770 PERATURAN DAERAH 04 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 23 Oct 2015
771 PERATURAN DAERAH 07 PENATAAN DAN PENGELOLAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA 23 Oct 2015
772 PERATURAN DAERAH 02 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK 23 Oct 2015
773 PERATURAN DAERAH 05 KETERTIBAN UMUM 23 Oct 2015
774 PERATURAN DAERAH 03 PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 23 Oct 2015
775 PERATURAN DAERAH 01 LEMBAGA KEMASYARAKATAN 13 Jan 2016
776 PERATURAN DAERAH 04 PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PERPARKIRAN 22 Jan 2016
777 PERATURAN DAERAH 03 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA 13 Jan 2016
778 PERATURAN DAERAH 02 PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH 13 Jan 2016
779 PERATURAN DAERAH 11 PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 21 Dec 2016
780 PERATURAN DAERAH 1 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 30 Jan 2017
781 PERATURAN DAERAH 2 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 14 Aug 2017
782 PERATURAN DAERAH 3 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2005-2025 15 Aug 2017
783 PERATURAN DAERAH 4 PENYELENGGARAN HAK PENYANDANG DISABILITAS 19 Sep 2017
784 PERATURAN DAERAH 9 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 28 Nov 2017
785 PERATURAN DAERAH 10 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 29 Dec 2017
786 PERATURAN DAERAH 11 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 29 Dec 2017
787 PERATURAN DAERAH 12 PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH 29 Dec 2017
788 PERATURAN DAERAH 13 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN 29 Dec 2017
789 PERATURAN DAERAH 1 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 30 Aug 2018
790 PERATURAN DAERAH 2 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 23 Oct 2018
791 PERATURAN DAERAH 4 PERUBAHAN ATAS PERDA KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 31 Dec 2018
792 PERATURAN DAERAH 5 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 31 Dec 2018
793 PERATURAN DAERAH 6 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 31 Dec 2018
794 PERATURAN DAERAH 3 RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA, TANJUNGPINANG BARAT, TANJUNGPINANG TIMUR DAN BUKIT BESTARI TAHUN 2018-2038 27 Dec 2018
795 PERATURAN DAERAH 7 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KETERTIBAN UMUM 31 Dec 2018
796 Peraturan Presiden 16 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 16 Mar 2018
797 Undang-Undang 5 APARATUR SIPIL NEGARA 15 Jan 2014
798 Undang-Undang 39 HAK ASASI MANUSIA 23 Sep 1999
799 Undang-Undang 1 KEPALANGMERAHAN 09 Jan 2018
800 Undang-Undang 2 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 15 Mar 2018
801 Undang-Undang 6 KEKARANTINAAN KESEHATAN 07 Aug 2018
802 Undang-Undang 2 JASA KONSTRUKSI 12 Jan 2017
803 Undang-Undang 3 SISTEM PERBUKUAN 24 May 2017
804 Undang-Undang 5 PEMAJUAN KEBUDAYAAN 24 May 2017
805 Undang-Undang 6 ARSITEK 08 Aug 2017
806 Undang-Undang 7 PEMILIHAN UMUM 15 Aug 2017
807 PERATURAN DAERAH 1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023 29 Mar 2019
808 Undang-Undang 9 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 23 Aug 2018
809 Undang-Undang 13 SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM 28 Dec 2018
810 Undang-Undang 4 KEBIDANAN 13 Mar 2019
811 Undang-Undang 12 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019 22 Nov 2018
812 PERATURAN WALI KOTA 60 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 63 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HIBURAN 31 Dec 2015
813 PERATURAN WALI KOTA 21 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 28 Sep 2016
814 PERATURAN WALI KOTA 58 KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI KOTA TANJUNGPINANG DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2016 28 Dec 2015
815 PERATURAN WALI KOTA 29 PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, ANGGOTA DPRD, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 01 Apr 2015
816 PERATURAN WALI KOTA 53 STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 20 Nov 2015
817 PERATURAN WALI KOTA 38 PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KEMAMPUAN DAN KELAYAKAN CALON DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 14 Jul 2015
818 PERATURAN WALI KOTA 46 PEDOMAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH 21 Sep 2015
819 PERATURAN WALI KOTA 47 SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA TANJUNGPINANG 01 Oct 2015
820 PERATURAN WALI KOTA 51 PEDOMAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 20 Nov 2015
821 PERATURAN WALI KOTA 54 PENETAPAN JAM BELAJAR MALAM BAGI PESERTA DIDIK DI KOTA TANJUNGPINANG 20 Nov 2015
822 PERATURAN WALI KOTA 56 STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJAPEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 21 Dec 2015
823 PERATURAN WALI KOTA 69 PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 31 Dec 2015
824 PERATURAN WALI KOTA 24 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 24 Oct 2016
825 PERATURAN WALI KOTA 5 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 26 Jan 2016
826 PERATURAN WALI KOTA 10 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, ANGGOTA DPRD, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 23 Mar 2016
827 PERATURAN WALI KOTA 67 TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAHDAN RETRIBUSI DAERAH 31 Dec 2015
828 PERATURAN WALI KOTA 66 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI ALAT PEMADAM KEBAKARAN 31 Dec 2015
829 PERATURAN WALI KOTA 65 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSIPENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS 31 Dec 2015
830 PERATURAN WALI KOTA 59 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 62 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK RESTORAN 31 Dec 2015
831 PERATURAN WALI KOTA 63 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 68 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH 31 Dec 2015
832 PERATURAN WALI KOTA 20 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 26 Aug 2016
833 PERATURAN WALI KOTA 12 TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KOTA TANJUNGPINANG 23 Mar 2016
834 PERATURAN WALI KOTA 16 TATA CARA PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH 27 Apr 2016
835 PERATURAN WALI KOTA 62 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 67 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK PARKIR 31 Dec 2015
836 PERATURAN WALI KOTA 29 URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 22 Dec 2016
837 PERATURAN WALI KOTA 13 URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 02 Jan 2015
838 PERATURAN DAERAH 2 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 28 Aug 2019
839 PERATURAN DAERAH 8 PENGELOLAAN KAWASAN WISATA BUDAYA PULAU PENYENGAT 31 Dec 2018
840 PERATURAN DAERAH 3 KAWASAN TANPA ROKOK 18 Sep 2019
841 PERATURAN WALI KOTA 31 PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 19 Nov 2012
842 PERATURAN WALI KOTA 25 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 15 May 2018
843 PERATURAN DAERAH 4 PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN 19 Sep 2019
844 PERATURAN WALI KOTA 54 URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA TANJUNGPINANG 22 Dec 2016
845 PERATURAN WALI KOTA 44 PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID 19 DIKOTA TANJUNGPINANG 03 Sep 2020
846 PERATURAN WALI KOTA 29 PEDOMAN PERILAKU HIDUP BARU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN DALAM PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN COVID 19 DI KOTA TANJUNGPINANG 09 Jun 2020
847 PERATURAN DAERAH 7 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 16 Oct 2017
848 PERATURAN WALI KOTA 35 PETUNJUK PELAKSANAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 07 Jul 2020
849 PERATURAN DAERAH 4 PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA 29 Dec 2020
850 PERATURAN DAERAH 5 PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 29 Dec 2020
851 PERATURAN DAERAH 6 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 30 Dec 2020
852 PERATURAN DAERAH 1 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH 15 May 2020
853 PERATURAN WALI KOTA 44 STANDAR PRODUK HUKUM DAERAH 01 Nov 2019
854 PERATURAN WALI KOTA 3 TATA CARA PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH YANG BERSUMBER DARI APARATUR SIPIL NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, KOMISARIS, DIREKSI DAN KARYAWAN BADAN USAHA MILIK DAERAH 04 Feb 2019
855 PERATURAN WALI KOTA 2 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK 20 Jan 2020
856 PERATURAN WALI KOTA 47 URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI KOTA TANJUNGPINANG 23 Dec 2019
857 PERATURAN WALI KOTA 48 URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 23 Dec 2019
858 PERATURAN WALI KOTA 81 PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KOTA TANJUNGPINANG 19 Nov 2020
859 PERATURAN WALI KOTA 62 PENERAPAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN 19 Oct 2020
860 PERATURAN WALI KOTA 83 PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 02 Dec 2020
861 PERATURAN WALI KOTA 10 PETUNJUK PELAKSANAAN JAM OPERASIONAL TEMPAT HIBURAN DAN RUMAH MAKAN ATAU SEJENISNYA PADA BULAN RAMADHAN 08 Apr 2019
862 PERATURAN WALI KOTA 41 PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 29 Jun 2021
863 PERATURAN WALI KOTA 36 PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 02 Jun 2021
864 PERATURAN WALI KOTA 32 PEDOMAN MANAJEMEN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 07 May 2021
865 PERATURAN WALI KOTA 17 PEDOMAN PENILAIAN KINERJA DALAM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 20 Jan 2021
866 PERATURAN WALI KOTA 16 TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 20 Jan 2021
867 PERATURAN DAERAH 2 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 03 Feb 2021
868 PERATURAN DAERAH 3 PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BESTARI TANJUNGPINANG 16 Feb 2021
869 PERATURAN DAERAH 4 PERSEROAN TERBATAS TANJUNGPINANG MAKMUR BERSAMA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH 16 Feb 2021
870 PERATURAN WALI KOTA 23 TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN 01 Mar 2021
871 PERATURAN WALI KOTA 9 URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTAMANAN KOTA TANJUNGPINANG 08 Jan 2021
872 Peraturan Pemerintah 80 TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 12 Oct 2012
873 Peraturan Pemerintah 81 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA 12 Oct 2012
874 Peraturan Pemerintah 82 PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 12 Oct 2012
875 Peraturan Pemerintah 83 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK 15 Oct 2012
876 Peraturan Pemerintah 96 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK 29 Oct 2012
877 Peraturan Pemerintah 97 RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING 29 Oct 2012
878 Peraturan Pemerintah 99 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN 12 Nov 2012
879 Peraturan Pemerintah 100 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS 03 Dec 2012
880 Peraturan Pemerintah 102 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 03 Dec 2012
881 Peraturan Pemerintah 02 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN 02 Jan 2013
882 Peraturan Pemerintah 03 PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI 02 Jan 2013
883 Peraturan Pemerintah 04 TATA CARA PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH 02 Jan 2013
884 Peraturan Pemerintah 05 TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN MITRA USAHA DAN PENGGUNA PERSEORANGAN 02 Jan 2013
885 Peraturan Pemerintah 06 PEMBERDAYAAN PETERNAK 02 Jan 2013
886 Peraturan Pemerintah 08 KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG 02 Jan 2013
887 Peraturan Pemerintah 17 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH 01 Mar 2013
888 Peraturan Pemerintah 18 TATA CARA PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, DAN PEGAWAI NEGERI YANG AKAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA, SERTA PELAKSANAAN CUTI PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU 01 Mar 2013
889 Peraturan Pemerintah 19 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 14 Mar 2013
890 Peraturan Pemerintah 20 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1981 TENTANG ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL 09 Apr 2013
891 Peraturan Pemerintah 25 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA 11 Apr 2013
892 Peraturan Pemerintah 31 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN 16 Apr 2013
893 Peraturan Pemerintah 32 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN 07 May 2013
894 Peraturan Pemerintah 33 PERLUASAN KESEMPATAN KERJA 18 May 2013
895 Peraturan Pemerintah 40 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA 23 May 2013
896 Peraturan Pemerintah 41 BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH 23 May 2013
897 Peraturan Pemerintah 42 SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM 23 May 2013
898 Peraturan Pemerintah 43 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL 27 May 2013
899 Peraturan Pemerintah 46 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU 12 Jun 2013
900 Peraturan Pemerintah 47 PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA 17 Jun 2013
901 Peraturan Pemerintah 48 PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2013 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN 20 Jun 2013
902 Peraturan Pemerintah 49 BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT 08 Jul 2013
903 Peraturan Pemerintah 58 BENTUK DAN MEKANISME PENDANAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM 22 Aug 2013
904 Peraturan Pemerintah 60 SUSUNAN ORGANISASI, PERSONALIA, DAN MEKANISME KERJA LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA 12 Sep 2013
905 Peraturan Pemerintah 62 INVESTIGASI KECELAKAAN TRANSPORTASI 01 Oct 2013
906 Peraturan Pemerintah 63 PELAKSANAAN UPAYA PENANGANAN FAKIR MISKIN MELALUI PENDEKATAN WILAYAH 01 Oct 2013
907 Peraturan Pemerintah 73 RAWA 20 Aug 2013
908 Peraturan Pemerintah 77 PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA 21 Nov 2013
909 Peraturan Pemerintah 78 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 20 Nov 2013
910 Peraturan Pemerintah 79 JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 10 Dec 2013
911 Peraturan Pemerintah 82 MODAL AWAL UNTUK BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN 12 Dec 2013
912 Peraturan Pemerintah 83 MODAL AWAL UNTUK BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN 12 Dec 2013
913 Peraturan Pemerintah 84 PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA 19 Dec 2013
914 Peraturan Pemerintah 87 PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN 24 Dec 2013
915 Peraturan Pemerintah 89 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1991 TENTANG PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENERIMA PENSIUN, VETERAN, PERINTIS KEMERDEKAAN BESERTA KELUARGANYA 24 Dec 2013
916 Peraturan Pemerintah 70 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG 08 Nov 2013
917 Peraturan Pemerintah 01 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 11 Jan 2014
918 Peraturan Pemerintah 02 PERIZINAN INSTALASI NUKLIR DAN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR 16 Jan 2014
919 Peraturan Pemerintah 03 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN 16 Jan 2014
920 Peraturan Pemerintah 04 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DAN PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI 30 Jan 2014
921 Peraturan Pemerintah 05 SYARAT DAN TATA CARA PERIZINAN PEMBUATAN, PENYEBARLUASAN, DAN PENGGUNAAN PRODUK PORNOGRAFI 30 Jan 2014
922 Peraturan Pemerintah 09 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL 12 Feb 2014
923 Peraturan Pemerintah 10 PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN RESI GUDANG 12 Feb 2014
924 Peraturan Pemerintah 11 PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN 12 Feb 2014
925 Peraturan Pemerintah 14 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT 14 Feb 2014
926 Peraturan Pemerintah 21 PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL 19 Mar 2014
927 Peraturan Pemerintah 22 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH 19 Mar 2014
928 Peraturan Pemerintah 23 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK 14 Apr 2014
929 Peraturan Pemerintah 24 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN 14 Apr 2014
930 Peraturan Pemerintah 25 PEMBERIAN FASILITAS DAN INSENTIF USAHA HORTIKULTURA 21 Apr 2014
931 Peraturan Pemerintah 27 PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH 24 Apr 2014
932 Peraturan Pemerintah 29 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, DAN PEGAWAI NEGERI YANG AKAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA, SERTA PELAKSANAAN CUTI PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU 14 May 2014
933 Peraturan Pemerintah 37 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA 21 May 2014
934 Peraturan Pemerintah 47 PENGENDALIAN DAN PENAGGULANGAN PENYAKIT HEWAN 12 Jun 2014
935 Peraturan Pemerintah 42 PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA 21 May 2014
936 Peraturan Pemerintah 57 PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA, SERTA PENINGKATAN FUNGSI BAHASA INDONESIA 07 Jul 2014
937 Peraturan Pemerintah 60 DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 21 Jul 2014
938 Peraturan Pemerintah 61 KESEHATAN REPRODUKSI 21 Jul 2014
939 Peraturan Pemerintah 53 PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2014 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN 03 Jul 2014
940 Peraturan Pemerintah 62 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN PERIKANAN 23 Jul 2014
941 Peraturan Pemerintah 65 PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BANDAR UDARA HANG NADIM BATAM OLEH BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM 05 Aug 2014
942 Peraturan Pemerintah 66 KESEHATAN LINGKUNGAN 06 Aug 2014
943 Peraturan Pemerintah 68 PENATAAN WILAYAH PERTAHANAN NEGARA 19 Aug 2014
944 Peraturan Pemerintah 69 HAK GUNA AIR 12 Sep 2014
945 Peraturan Pemerintah 70 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 12 Sep 2014
946 Peraturan Menteri 2 PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH 07 Jan 2014
947 Peraturan Pemerintah 11 Manajemen Pegawai Negeri Sipil 30 Mar 2017
948 PERATURAN WALI KOTA 8 URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANJUNGPINANG 08 Jan 2021
949 PERATURAN WALI KOTA 7 URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA TANJUNGPINANG 08 Jan 2021
950 PERATURAN WALI KOTA 5 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 08 Jan 2021
951 PERATURAN WALI KOTA 34 PEDOMAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT KOTA TANJUNGPINANG 28 May 2021
952 PERATURAN WALI KOTA 35 PEDOMAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KOTA TANJUNGPINANG 28 May 2021
953 PERATURAN WALI KOTA 25 PEDOMAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KOTA TANJUNGPINANG 15 Mar 2021
954 PERATURAN WALI KOTA 33 PEDOMAN ISOLASI MANDIRI PASIEN TERKONFIRMASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TANPA GEJALA DAN GEJALA RINGAN 18 May 2021
955 PERATURAN WALI KOTA 4 TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEADAAN DARURAT DAN KEPERLUAN MENDESAK 05 Jan 2021
956 PERATURAN WALI KOTA 21 PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 15 Feb 2021
957 PERATURAN WALI KOTA 14 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG 08 Jan 2021
958 PERATURAN WALI KOTA 13 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJAUNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANJUNGPINANG 08 Jan 2021
959 PERATURAN WALI KOTA 12 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG 08 Jan 2021
960 PERATURAN WALI KOTA 11 URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TANJUNGPINANG 08 Jan 2021
961 PERATURAN WALI KOTA 10 URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA TANJUNGPINANG 08 Jan 2021
962 PERATURAN WALI KOTA 50 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 12 Jul 2021
963 PERATURAN WALI KOTA 67 PENYELENGGARAAN SATU DATA KOTA TANJUNGPINANG 30 Oct 2020
964 PERATURAN WALI KOTA 44 PETUNJUK PELAKSANAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 29 Jun 2021
965 PERATURAN WALI KOTA 43 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR HARGA SATUAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 29 Jun 2021
966 PERATURAN WALI KOTA 51 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMAKAMAN YANG DIBIAYAI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP JENAZAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 14 Jul 2021
967 PERATURAN WALI KOTA 30 MAL PELAYANAN PUBLIK 30 Apr 2021
968 PERATURAN WALI KOTA 59 PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PERIODE TAHUN 1995 SAMPAI DENGAN TAHUN 2021 DALAM MASA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 20219 DI KOTA TANJUNGPINANG 23 Aug 2021
969 PERATURAN WALI KOTA 37 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN SERAGAM DAN PERLENGKAPAN SEKOLAH TINGKAT SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI DAN SWASTA 10 Jun 2021
970 PERATURAN WALI KOTA 47 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 05 Jul 2021
971 PERATURAN WALI KOTA 61 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2021 27 Aug 2021
972 PERATURAN WALI KOTA 65 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN JARINGAN PENGAMAN SOSIAL TERHADAP DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) 10 Sep 2021
973 PERATURAN WALI KOTA 64 SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PERPAJAKAN DAERAH DI KOTA TANJUNGPINANG 10 Sep 2021
974 PERATURAN WALI KOTA 38 WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN BAGI PEJABAT PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 03 Feb 2021
975 PERATURAN WALI KOTA 52 PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 15 Jul 2021
976 PERATURAN DAERAH 8 HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 20 Sep 2017
977 PERATURAN DAERAH 6 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 01 Nov 2021
978 PERATURAN DAERAH 9 PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN 31 Dec 2021
979 PERATURAN DAERAH 8 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022-2032 31 Dec 2021
980 PERATURAN DAERAH 10 LEMBAGA KEMASYARAKATAN 31 Dec 2021
981 PERATURAN WALI KOTA 70 PENYELENGGARAAN DAN TATA CARA IZIN REKLAME 27 Sep 2021
982 PERATURAN WALI KOTA 82 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN 27 Dec 2021
983 PERATURAN WALI KOTA 87 KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 31 Dec 2021
984 PERATURAN WALI KOTA 83 PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHANPENGELOLAAN PERSAMPAHAN 27 Dec 2021
985 PERATURAN WALI KOTA 86 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS 31 Dec 2021
986 PERATURAN WALI KOTA 88 TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN 31 Dec 2021
987 PERATURAN DAERAH 1 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2021 20 Jan 2021
988 PERATURAN DAERAH 5 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 24 Aug 2021
989 PERATURAN DAERAH 7 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 31 Dec 2021
990 PERATURAN WALI KOTA 2 KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAHDI KOTA TANJUNGPINANG DAN PROGRAM KERJA PENGAWASANTAHUNAN INSPEKTORAT KOTA TANJUNGPINANG 02 Jan 2015
991 PERATURAN WALI KOTA 3 URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PASAR, KOPERASI DAN UMKM 02 Jan 2015
992 PERATURAN WALI KOTA 4 URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 02 Jan 2015
993 PERATURAN WALI KOTA 5 URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN 02 Jan 2015
994 PERATURAN WALI KOTA 6 URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 02 Jan 2015
995 PERATURAN WALI KOTA 7 URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANJUNGPINANG 02 Jan 2015
996 PERATURAN WALI KOTA 8 URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN, KEHUTANAN DAN ENERGI KOTA TANJUNGPINANG 02 Jan 2015
997 PERATURAN WALI KOTA 9 URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, EKONOMI KREATIF DAN PENANAMAN MODAL 02 Jan 2015
998 PERATURAN WALI KOTA 10 URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM 02 Jan 2015
999 PERATURAN WALI KOTA 11 URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TATA KOTA DAN PENGAWASAN BANGUNAN 02 Jan 2015
1000 PERATURAN WALI KOTA 12 URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN 02 Jan 2015
1001 PERATURAN WALI KOTA 14 URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA TANJUNGPINANG 02 Jan 2015
1002 PERATURAN WALI KOTA 15 TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 02 Jan 2015
1003 PERATURAN WALI KOTA 16 URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 02 Jan 2015
1004 PERATURAN WALI KOTA 17 URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 02 Jan 2015
1005 PERATURAN WALI KOTA 18 URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN MUSEUM 02 Jan 2015
1006 PERATURAN WALI KOTA 19 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 02 Jan 2015
1007 PERATURAN WALI KOTA 20 URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TANJUNGPINANG 02 Jan 2015
1008 PERATURAN WALI KOTA 21 PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG. 02 Jan 2015
1009 PERATURAN WALI KOTA 22 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2015 11 Feb 2015
1010 PERATURAN WALI KOTA 28 BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF BAGI FAKIR MISKIN 01 Apr 2015
1011 PERATURAN WALI KOTA 32 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 TENTANG BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA PADA BADAN LAYANAN UMUM/RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2015 02 Apr 2015
1012 PERATURAN WALI KOTA 34 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 04 May 2015
1013 PERATURAN WALI KOTA 40 PEDOMAN PENGELOLAAN DOKUMEN DAN DATA KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 23 Jul 2015
1014 PERATURAN WALI KOTA 45 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 24 Aug 2015
1015 PERATURAN WALI KOTA 48 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 28 Oct 2015
1016 PERATURAN WALI KOTA 49 PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM ELEKTRONIK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 06 Nov 2015
1017 PERATURAN WALI KOTA 50 PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN EKONOMI KREATIF DAN PENANAMAN MODAL KOTA TANJUNGPINANG 06 Nov 2015
1018 PERATURAN WALI KOTA 61 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 64 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME 31 Dec 2015
1019 PERATURAN WALI KOTA 3 TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 25 Jan 2016
1020 PERATURAN WALI KOTA 9 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2016 MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 15 Mar 2016
1021 PERATURAN WALI KOTA 13 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016 27 Apr 2016
1022 PERATURAN WALI KOTA 17 PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI, PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DILINGKUNGAN INSPEKTORAT 30 Jun 2016
1023 PERATURAN WALI KOTA 18 PEDOMAN TELAAH SEJAWAT AUDITOR INTERN PEMERINTAH, STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH DAN KENDALI MUTU APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT 27 Jul 2016
1024 PERATURAN WALI KOTA 19 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN 29 Jul 2016
1025 PERATURAN WALI KOTA 22 TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN 28 Sep 2016
1026 PERATURAN WALI KOTA 27 PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 15 Dec 2016
1027 PERATURAN WALI KOTA 28 KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2017 15 Dec 2016
1028 PERATURAN WALI KOTA 31 URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA TANJUNGPINANG 22 Dec 2016
1029 PERATURAN WALI KOTA 35 URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG 22 Dec 2016
1030 PERATURAN WALI KOTA 41 URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA TANJUNGPINANG 22 Dec 2016
1031 PERATURAN WALI KOTA 46 URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGPINANG 22 Dec 2016
1032 PERATURAN WALI KOTA 2 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 31 Jan 2017
1033 PERATURAN WALI KOTA 4 PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS BAGI LANSIA DAN IBU HAMIL DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA SERTA PELAYANAN PUSKESMAS KELILING GRATIS BAGI MASYARAKAT 28 Feb 2017
1034 PERATURAN WALI KOTA 5 TATACARA PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU UNTUK USAHA PERIKANAN TANGKAP BAGI NELAYAN KECIL DAN ANGKUTAN UMUM PENUMPANG TRANSPORTASI LAUT 08 Mar 2017
1035 PERATURAN WALI KOTA 6 PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH 08 Mar 2017
1036 PERATURAN WALI KOTA 7 PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANJUNGPINANG 09 Mar 2017
1037 PERATURAN WALI KOTA 14 TATA CARA PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN 13 Mar 2017
1038 PERATURAN WALI KOTA 17 SURVEILANS AKTIF IBU HAMIL, IBU BERSALIN DAN IBU NIFAS 26 Apr 2017
1039 PERATURAN WALI KOTA 13 PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL PEKERJA MELALUI MEKANISME PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN 10 Mar 2017
1040 PERATURAN WALI KOTA 20 RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2018-2022 06 Jun 2017
1041 PERATURAN WALI KOTA 21 PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI 23 Jun 2017
1042 PERATURAN WALI KOTA 26 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KETERTIBAN UMUM 21 Jul 2017
1043 PERATURAN WALI KOTA 27 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 15 Aug 2017
1044 PERATURAN WALI KOTA 30 WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN BAGI PEJABAT PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 04 Sep 2017
1045 PERATURAN WALI KOTA 32 SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGPINANG 02 Oct 2017
1046 PERATURAN WALI KOTA 33 PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI KAWASAN PERMUKIMAN DAN KAWASAN TERTENTU 08 Nov 2017
1047 PERATURAN WALI KOTA 34 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 08 Nov 2017
1048 PERATURAN WALI KOTA 38 KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2018 29 Dec 2017
1049 PERATURAN WALI KOTA 39 PEDOMAN TATA KEARSIPAN 29 Dec 2017
1050 PERATURAN WALI KOTA 40 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 29 Dec 2017
1051 PERATURAN WALI KOTA 41 PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DI KOTA TANJUNGPINANG 29 Dec 2017
1052 PERATURAN WALI KOTA 1 PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 04 Apr 2022
1053 PERATURAN WALI KOTA 2 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANGNOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA DALAM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 04 Apr 2022
1054 PERATURAN WALI KOTA 3 PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022 19 Apr 2022
1055 PERATURAN WALI KOTA 5 PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 28 Apr 2022
1056 PERATURAN WALI KOTA 1 PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN 09 Jan 2018
1057 PERATURAN WALI KOTA 17 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2018 01 Mar 2018
1058 PERATURAN WALI KOTA 21 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.. 02 Apr 2018
1059 PERATURAN WALI KOTA 26 PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 16 May 2018
1060 PERATURAN WALI KOTA 27 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2018.. 31 May 2018
1061 PERATURAN WALI KOTA 30 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2019 29 Jun 2018
1062 PERATURAN WALI KOTA 31 KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 02 Jul 2018
1063 PERATURAN WALI KOTA 32 JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 02 Jul 2018
1064 PERATURAN WALI KOTA 33 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018 27 Jul 2018
1065 PERATURAN WALI KOTA 34 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2019 27 Jul 2018
1066 PERATURAN WALI KOTA 37 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 30 Aug 2018
1067 PERATURAN WALI KOTA 41 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN KEARSIPAN 20 Sep 2018
1068 PERATURAN WALI KOTA 43 KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA 15 Oct 2018
1069 PERATURAN WALI KOTA 44 ANALISIS STANDAR BELANJA.. 24 Oct 2018
1070 PERATURAN WALI KOTA 45 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 24 Oct 2018
1071 PERATURAN WALI KOTA 46 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN 24 Oct 2018
1072 PERATURAN WALI KOTA 47 POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 13 Nov 2018
1073 PERATURAN WALI KOTA 48 STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 13 Nov 2018
1074 PERATURAN WALI KOTA 49 KEBIJAKAN AKUNTANSI 18 Dec 2018
1075 PERATURAN WALI KOTA 51 TARIF JASA LAYANAN AIR MINUM PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 19 Dec 2018
1076 PERATURAN WALI KOTA 54 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 26 Dec 2018
1077 PERATURAN WALI KOTA 55 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGELOLAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 31 Dec 2018
1078 PERATURAN WALI KOTA 57 PENILAIAN KINERJA DAN TAMBAHAN PENGHASILANDI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 31 Dec 2018
1079 PERATURAN WALI KOTA 58 BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN ANGGARAN 2019 31 Dec 2018
1080 PERATURAN WALI KOTA 6 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2019 20 Mar 2019
1081 PERATURAN WALI KOTA 8 PEDOMAN SELEKSI KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DAERAH 28 Mar 2019
1082 PERATURAN WALI KOTA 11 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG TATACARA PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN 08 Apr 2019
1083 PERATURAN WALI KOTA 12 PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN SERAGAM DAN PERLENGKAPAN SEKOLAH TINGKAT SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI DAN SWASTA 18 Apr 2019
1084 PERATURAN WALI KOTA 13 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018-2023 29 Apr 2019
1085 PERATURAN WALI KOTA 14 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANJUNGPINANG 29 Apr 2019
1086 PERATURAN WALI KOTA 15 PENCANTUMAN LABEL HARGA PADA BARANG YANG DIPERDAGANGKAN DI PASAR RAKYAT 29 Apr 2019
1087 PERATURAN WALI KOTA 16 TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA TANJUNGPINANG 14 May 2019
1088 PERATURAN WALI KOTA 17 PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 14 May 2019
1089 PERATURAN WALI KOTA 20 PEDOMAN SISTEM PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA SECARA ELEKTRONIK 17 Jun 2019
1090 PERATURAN WALI KOTA 21 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 02 Jul 2019
1091 PERATURAN WALI KOTA 22 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2020 04 Jul 2019
1092 PERATURAN WALI KOTA 23 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2019 31 Jul 2019
1093 PERATURAN WALI KOTA 24 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2020 05 Aug 2019
1094 PERATURAN WALI KOTA 25 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 13 Aug 2019
1095 PERATURAN WALI KOTA 26 KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA 13 Aug 2019
1096 PERATURAN WALI KOTA 27 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 28 Aug 2019
1097 PERATURAN WALI KOTA 30 TATA CARA PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA MISKIN DAN TIDAK MAMPU 09 Sep 2019
1098 PERATURAN WALI KOTA 9 PERCEPATAN PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG 23 May 2022
1099 PERATURAN WALI KOTA 31 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 53 TAHUN 2016TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA BADANPERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TANJUNGPINANG 10 Sep 2019
1100 PERATURAN WALI KOTA 32 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANGURAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 10 Sep 2019
1101 PERATURAN WALI KOTA 33 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TATA KEARSIPAN 10 Sep 2019
1102 PERATURAN WALI KOTA 35 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 46 TAHUN 2016TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGPINANG 23 Sep 2019
1103 PERATURAN WALI KOTA 38 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 07 Oct 2019
1104 PERATURAN WALI KOTA 39 INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018-2023 14 Oct 2019
1105 PERATURAN WALI KOTA 43 KEDUDUKAN, TATA HUBUNGAN KERJA DAN STANDAR KOMPETENSI STAF AHLI WALIKOTA 01 Nov 2019
1106 PERATURAN WALI KOTA 45 RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA PERIODE 2020-2025 02 Dec 2019
1107 PERATURAN WALI KOTA 46 KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 09 Dec 2019
1108 PERATURAN WALI KOTA 49 JADWAL RETENSI ARSIP 23 Dec 2019
1109 PERATURAN WALI KOTA 50 TATA CARA PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA 23 Dec 2019
1110 PERATURAN WALI KOTA 51 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 31 Dec 2019
1111 PERATURAN WALI KOTA 52 KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 31 Dec 2019
1112 PERATURAN WALI KOTA 53 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 31 Dec 2019
1113 PERATURAN WALI KOTA 54 PEDOMAN PENILAIAN KINERJA DAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 31 Dec 2019
1114 PERATURAN WALI KOTA 55 URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH 31 Dec 2019
1115 PERATURAN WALI KOTA 56 TATA CARA PEMBAYARAN DAN STANDAR BIAYA KELUARAN TUNJANGAN LAINNYA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, TAMBAHAN PENGHASILANPEGAWAI DAN TAMBAHAN PENGHASILAN OBJEKTIF LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 31 Dec 2019
1116 PERATURAN WALI KOTA 57 PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH 31 Dec 2019
1117 PERATURAN WALI KOTA 1 BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN ANGGARAN 2020 02 Jan 2020
1118 PERATURAN WALI KOTA 3 PEDOMAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 31 Jan 2020
1119 PERATURAN WALI KOTA 4 PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS 31 Jan 2020
1120 PERATURAN WALI KOTA 5 PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM 31 Jan 2020
1121 PERATURAN WALI KOTA 11 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2020 17 Apr 2020
1122 PERATURAN WALI KOTA 12 TATA CARA PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL TERHADAP DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) 24 Apr 2020
1123 PERATURAN WALI KOTA 13 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK UNTUK PENDANAAN DI BIDANG KESEHATAN 20 Apr 2020
1124 PERATURAN WALI KOTA 15 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN SERAGAM DAN PERLENGKAPAN SEKOLAH TINGKAT SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI DAN SWASTA 04 May 2020
1125 PERATURAN WALI KOTA 16 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANJUNGPINANG 08 May 2020
1126 PERATURAN WALI KOTA 17 RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2020–2023 08 May 2020
1127 PERATURAN WALI KOTA 18 STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2019–2023 11 May 2020
1128 PERATURAN WALI KOTA 19 PEDOMAN PENYELENGGARAAN DATA BASE KESEJAHTERAAN SOSIAL 11 May 2020
1129 PERATURAN WALI KOTA 20 PEDOMAN PERILAKU HIDUP BARU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA TANJUNGPINANG 12 May 2020
1130 PERATURAN WALI KOTA 23 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA TANJUNGPINANG 15 May 2020
1131 PERATURAN WALI KOTA 24 ANALISIS STANDAR BELANJA. 15 May 2020
1132 PERATURAN WALI KOTA 26 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2020 29 May 2020
1133 PERATURAN WALI KOTA 31 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANJUNGPINANG 08 Jun 2020
1134 PERATURAN WALI KOTA 34 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2021 07 Jul 2020
1135 PERATURAN WALI KOTA 39 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2020 10 Aug 2020
1136 PERATURAN WALI KOTA 41 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2021 19 Aug 2020
1137 PERATURAN WALI KOTA 50 PEMULIHAN EKONOMI KOTA TANJUNGPINANG 11 Sep 2020
1138 PERATURAN WALI KOTA 53 TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN 22 Sep 2020
1139 PERATURAN WALI KOTA 55 TATA CARA PEMBAYARAN DAN STANDAR BIAYA KELUARAN TUNJANGAN LAINNYA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TAMBAHAN PENGHASILAN OBJEKTIF LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 23 Sep 2020
1140 PERATURAN WALI KOTA 56 PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 23 Sep 2020
1141 PERATURAN WALI KOTA 58 RENCANA INDUK KELITBANGAN KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018-2023 23 Sep 2020
1142 PERATURAN WALI KOTA 59 PEDOMAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 23 Sep 2020
1143 PERATURAN WALI KOTA 61 PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PERIODE TAHUN 1995 SAMPAI DENGAN TAHUN 2020 DALAM MASA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA TANJUNGPINANG 16 Oct 2020
1144 PERATURAN WALI KOTA 63 PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PENGEMBANGAN WILAYAH BERBASIS WEB GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM 19 Oct 2020
1145 PERATURAN WALI KOTA 65 RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2020-2024 21 Oct 2020
1146 PERATURAN WALI KOTA 69 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG TARIF JASA LAYANAN AIR MINUM PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 06 Nov 2020
1147 PERATURAN WALI KOTA 70 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 06 Nov 2020
1148 PERATURAN WALI KOTA 74 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 10 Nov 2020
1149 PERATURAN WALI KOTA 78 TATA CARA MUTASI MASUK DAN MUTASI KELUAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 16 Nov 2020
1150 PERATURAN WALI KOTA 79 SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL KOTA TANJUNGPINANG 17 Nov 2020
1151 PERATURAN WALI KOTA 82 PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN MONITORING PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM DAN PENGGUNAAN KARTU PELANGGAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM DI KOTA TANJUNGPINANG 27 Nov 2020
1152 PERATURAN WALI KOTA 84 RENCANA INDUK TANJUNGPINANG KOTA CERDAS (MASTERPLAN TANJUNGPINANG SMART CITY) 21 Dec 2020
1153 PERATURAN WALI KOTA 1 PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 04 Jan 2021
1154 PERATURAN WALI KOTA 6 PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 08 Jan 2021
1155 PERATURAN WALI KOTA 15 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 20 Jan 2021
1156 PERATURAN WALI KOTA 18 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TANJUNGPINANG 28 Jan 2021
1157 PERATURAN WALI KOTA 24 PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 05 Mar 2021
1158 PERATURAN WALI KOTA 28 PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR HARGA SATUAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 12 Apr 2021
1159 PERATURAN WALI KOTA 29 PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR HARGA SATUAN TAMBAHAN PENGHASILAN OBJEKTIF LAINNYA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 12 Apr 2021
1160 PERATURAN WALI KOTA 39 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 18 Jun 2021
1161 PERATURAN WALI KOTA 55 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 30 Jul 2021
1162 PERATURAN WALI KOTA 60 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 24 Aug 2021
1163 PERATURAN WALI KOTA 62 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEADAAN DARURAT DAN KEPERLUAN MENDESAK 01 Sep 2021
1164 PERATURAN WALI KOTA 68 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 22 Sep 2021
1165 PERATURAN WALI KOTA 4 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 85 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 19 Apr 2022
1166 PERATURAN WALI KOTA 7 PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN 09 May 2022
1167 PERATURAN DAERAH 1 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 24 Aug 2015
1168 PERATURAN DAERAH 8 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 25 Aug 2015
1169 PERATURAN DAERAH 9 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK RIAU KEPRI, PERSEROAN TERBATAS RIAU AIR LINES, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BESTARI, DAN PERSEROAN TERBATAS TANJUNGPINANG MAKMUR BERSAMA 21 Oct 2016
1170 PERATURAN DAERAH 10 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 21 Oct 2016
1171 PERATURAN DAERAH 5 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 07 Oct 2019
1172 PERATURAN DAERAH 6 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2020 31 Dec 2019
1173 PERATURAN WALI KOTA 74 ANALISIS STANDAR BELANJA 29 Oct 2021
1174 PERATURAN WALI KOTA 78 PETUNJUK PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR FISIK BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SUB BIDANG RUMAH SWADAYA DI KOTA TANJUNGPINANG 16 Nov 2021
1175 PERATURAN WALI KOTA 81 PEDOMAN PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PENETAPAN PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 20 Dec 2021
1176 PERATURAN WALI KOTA 75 PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK 29 Oct 2021
1177 PERATURAN WALI KOTA 84 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 30 Dec 2021
1178 PERATURAN WALI KOTA 85 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 31 Dec 2021
1179 PERATURAN WALI KOTA 89 PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWER SYSTEM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 31 Dec 2021
1180 PERATURAN WALI KOTA 30 URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 22 Dec 2016
1181 PERATURAN WALI KOTA 32 URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANJUNGPINANG 22 Dec 2016
1182 PERATURAN WALI KOTA 33 URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANJUNGPINANG 22 Dec 2016
1183 PERATURAN WALI KOTA 34 URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TANJUNGPINANG 22 Dec 2016
1184 PERATURAN WALI KOTA 37 URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA TANJUNGPINANG 22 Dec 2016
1185 PERATURAN WALI KOTA 38 URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGPINANG 22 Dec 2016
1186 PERATURAN WALI KOTA 39 URAIAN TUGAS POKOK,FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA TANJUNGPINANG 22 Dec 2016
1187 PERATURAN WALI KOTA 40 URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANJUNGPINANG 22 Dec 2016
1188 PERATURAN WALI KOTA 42 URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG 22 Dec 2016
1189 PERATURAN WALI KOTA 43 URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KOTA TANJUNGPINANG 22 Dec 2016
1190 PERATURAN WALI KOTA 48 URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG 22 Dec 2016
1191 PERATURAN WALI KOTA 49 URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA TANJUNGPINANG 22 Dec 2016
1192 PERATURAN WALI KOTA 50 URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA TANJUNGPINANG 22 Dec 2016
1193 PERATURAN WALI KOTA 51 URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 22 Dec 2016
1194 PERATURAN WALI KOTA 52 URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 22 Dec 2016
1195 PERATURAN WALI KOTA 53 URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TANJUNGPINANG 22 Dec 2016
1196 PERATURAN WALI KOTA 36 URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA TANJUNGPINANG 22 Dec 2016
1197 Undang-Undang 1 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA, 2014 12 Jan 2017
1198 Undang-Undang 4 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF, 2OI4 24 May 2017
1199 Undang-Undang 8 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 21 Aug 2017
1200 Undang-Undang 9 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG 23 Aug 2017
1201 Undang-Undang 10 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 23 Aug 2017
1202 Undang-Undang 11 PENGESAHAN MINAMATA CONVENTION ON MERCURY (KONVENSI MINAMATA MENGENAI MERKURI) 20 Sep 2017
1203 Undang-Undang 12 PENGESAHAN ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS,ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN(KONVENSI ASEAN MENENTANG PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK) 10 Nov 2017
1204 Undang-Undang 13 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN RBPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG EKSTRADISI 10 Nov 2017
1205 Undang-Undang 14 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA MERDEKA PAPUA NUGINI TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN 10 Nov 2017
1206 Undang-Undang 15 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018 20 Nov 2017
1207 Undang-Undang 16 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG -UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2O17 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG 22 Nov 2017
1208 Undang-Undang 17 PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING THE MARRAKESH AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN MARRAKESH MENGENAIPEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA) 22 Nov 2017
1209 Undang-Undang 18 PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 22 Nov 2017
1210 Undang-Undang 3 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN 09 May 2018
1211 Undang-Undang 4 PENGESAHAN PROTOCOL IMPLEMENT THE SIXTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON FINANCIAL SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN KEENAM BIDANG JASA KEUANGAN DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA) 25 May 2018
1212 Undang-Undang 5 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2OO3 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2OO2 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG 21 Jun 2018
1213 Undang-Undang 7 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN 07 Aug 2018
1214 Undang-Undang 8 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 28 Aug 2018
1215 Undang-Undang 10 PENGESAHAN PERSETUJUAN KERJA SAMA PERTAHANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN ARAB SAUDI 30 Oct 2018
1216 Undang-Undang 11 PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN BELANDA TENTANG KERJA SAMA TERKAIT PERTAHANAN 30 Oct 2018
1217 Undang-Undang 1 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI 10 Jan 2019
1218 Undang-Undang 2 PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN SPANYOL TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN 10 Jan 2019
1219 Undang-Undang 3 PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN 10 Jan 2019
1220 Undang-Undang 5 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG KERJA SAMA INDUSTRI PERTAHANAN 13 Mar 2019
1221 Undang-Undang 6 PENGESAHAN PERJANJIAN MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB 13 Mar 2019
1222 Undang-Undang 7 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN 26 Apr 2019
1223 Undang-Undang 8 PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH 26 Apr 2019
1224 Undang-Undang 9 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK ISLAM IRAN TENTANG EKSTRADISI 01 Aug 2019
1225 Undang-Undang 10 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK ISLAM IRAN TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA 01 Aug 2019
1226 Undang-Undang 11 SISTEM NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 13 Aug 2019
1227 Undang-Undang 12 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018 17 Sep 2019
1228 Undang-Undang 13 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 30 Sep 2019
1229 Undang-Undang 14 PEKERJA SOSIAL 01 Oct 2019
1230 Undang-Undang 15 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 02 Oct 2019
1231 Undang-Undang 16 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN 14 Oct 2019
1232 Undang-Undang 17 SUMBER DAYA AIR 15 Oct 2019
1233 Undang-Undang 18 PESANTREN 15 Oct 2019
1234 Undang-Undang 19 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2OO2 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 17 Oct 2019
1235 Undang-Undang 20 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2O2O 18 Oct 2019
1236 Undang-Undang 21 KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN 18 Oct 2019
1237 Undang-Undang 22 SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN 18 Oct 2019
1238 Undang-Undang 23 PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA 28 Oct 2019
1239 Undang-Undang 24 EKONOMI KREATIF 24 Oct 2019
1240 Undang-Undang 1 PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF INDONESIA-AUSTRALIA 28 Feb 2020
1241 Undang-Undang 2 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2O2O TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID- 19) DAN / ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN / ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN MENJADI UNDANG-UNDANG 16 May 2020
1242 Undang-Undang 3 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2OO9 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 10 Jun 2020
1243 Undang-Undang 4 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KABINET MENTERI UKRAINA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN 05 Aug 2020
1244 Undang-Undang 5 PENGESAHAN PERJANJIAN TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS 05 Aug 2020
1245 Undang-Undang 6 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2O14 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG 11 Aug 2020
1246 Undang-Undang 7 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2OO3 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI 28 Sep 2020
1247 Undang-Undang 8 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019 13 Oct 2020
1248 Undang-Undang 9 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 26 Oct 2020
1249 Undang-Undang 10 BEA METERAI 26 Oct 2020
1250 Undang-Undang 12 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN SWEDIA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN 02 Nov 2020
1251 Undang-Undang 13 PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SEVENTH PACKAGE OFCOMMITMENTS ON FINANCIAL SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN KETUJUH BIDANG JASA KEUANGAN DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA) 02 Nov 2020
1252 Undang-Undang 1 PENGESAHAN COMPREHENSIVE, ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE EFTA STATES (PERSETUJUANKEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA EFTA) 07 May 2021
1253 Undang-Undang 2 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2OO1 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA 19 Jul 2022
1254 Undang-Undang 3 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2O2O 06 Oct 2021
1255 Undang-Undang 4 PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON ELECTRONIC COMMERCE (PERSETUJUAN ASEAN TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK) 06 Oct 2021
1256 Undang-Undang 5 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN FEDERASI RUSIA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA 19 Oct 2021
1257 Undang-Undang 6 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022 27 Oct 2021
1258 Undang-Undang 8 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI, PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT, PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU, PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT, DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA 31 Dec 2021
1259 Undang-Undang 9 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT, PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU, PENGADILAN TINGGI SULAWESI BARAT, DAN PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN UTARA 31 Dec 2021
1260 Undang-Undang 10 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG, PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN, PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM, DAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO 31 Dec 2021
1261 Undang-Undang 11 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2OO4 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 31 Dec 2021
1262 Undang-Undang 1 HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH 05 Jan 2022
1263 Undang-Undang 2 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2OO4 TENTANG JALAN 12 Jan 2022
1264 Undang-Undang 4 PROVINSI SULAWESI SELATAN 16 Mar 2022
1265 Undang-Undang 5 PROVINSI SULAWESI UTARA 16 Mar 2022
1266 Undang-Undang 6 PROVINSI SULAWESI TENGAH 16 Mar 2022
1267 Undang-Undang 7 PROVINSI SULAWESI TENGGARA 16 Mar 2022
1268 Undang-Undang 8 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 16 Mar 2022
1269 Undang-Undang 9 PROVINSI KALIMANTAN BARAT 16 Mar 2022
1270 Undang-Undang 10 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 16 Mar 2022
1271 Undang-Undang 11 KEOLAHRAGAAN 16 Mar 2022
1272 Undang-Undang 12 TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL 09 May 2022
1273 Undang-Undang 13 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2O11 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 16 Jun 2022
1274 Undang-Undang 3 IBU KOTA NEGARA 15 Feb 2022
1275 Undang-Undang 7 HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN 29 Oct 2021
1276 Undang-Undang 1 PENJAMINAN 15 Jan 2016
1277 Undang-Undang 2 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN 15 Jan 2016
1278 Undang-Undang 3 PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENINGKATAN KERJA SAMA ANTARA PEJABAT PERTAHANAN DAN KEGIATAN BIDANG PERTAHANAN 15 Jan 2016
1279 Undang-Undang 4 TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT 24 Mar 2016
1280 Undang-Undang 5 PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN (MOU) ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK FEDERASI JERMAN MENGENAI KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN 30 Mar 2016
1281 Undang-Undang 6 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG KERJA SAMA AKTIVITAS DALAM BIDANG PERTAHANAN 30 Mar 2016
1282 Undang-Undang 7 PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM 14 Apr 2016
1283 Undang-Undang 8 PENYANDANG DISABILITAS 15 Apr 2016
1284 Undang-Undang 9 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN 15 Apr 2016
1285 Undang-Undang 10 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG 01 Jul 2016
1286 Undang-Undang 11 PENGAMPUNAN PAJAK 01 Jul 2016
1287 Undang-Undang 12 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 26 Jul 2016
1288 Undang-Undang 13 PATEN 26 Aug 2016
1289 Undang-Undang 15 PENGESAHAN MARITIME LABOUR CONVENTION, 2006 (KONVENSI KETENAGAKERJAAN MARITIM, 2006) 06 Oct 2016
1290 PERATURAN WALI KOTA 6 PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI 09 May 2022
1291 PERATURAN WALI KOTA 10 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMAKAMAN YANG DIBIAYAI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP JENAZAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 31 May 2022
1292 PERATURAN WALI KOTA 14 PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK 07 Jul 2022
1293 PERATURAN WALI KOTA 17 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN SELEKSI KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DAERAH 13 Jul 2022
1294 PERATURAN WALI KOTA 18 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 81 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PENETAPAN PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 13 Jul 2022
1295 PERATURAN WALI KOTA 8 PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK 12 May 2022
1296 PERATURAN WALI KOTA 11 PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 14 Jun 2022
1297 PERATURAN WALI KOTA 12 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 85 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 27 Jun 2022
1298 PERATURAN WALI KOTA 13 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023 01 Jul 2022
1299 PERATURAN WALI KOTA 16 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023 12 Jul 2022
1300 Undang-Undang 16 PENGESAHAN PARIS AGREEMENT TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (PERSETUJUAN PARIS ATAS KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI PERUBAHAN IKLIM) 24 Oct 2016
1301 Undang-Undang 17 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2OO2 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG 09 Nov 2016
1302 Undang-Undang 18 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 17 Nov 2016
1303 Undang-Undang 19 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2OO8 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 25 Nov 2016
1304 Undang-Undang 20 MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS 25 Nov 2016
1305 Undang-Undang 3 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 06 Mar 2015
1306 Undang-Undang 4 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN 10 Mar 2015
1307 Undang-Undang 5 PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM 10 Mar 2015
1308 Undang-Undang 6 PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PAPUA NUGINI 10 Mar 2015
1309 Undang-Undang 7 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN 10 Mar 2015
1310 Undang-Undang 8 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG 18 Mar 2015
1311 Undang-Undang 14 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 2015 28 Sep 2016
1312 Undang-Undang 9 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH 18 Mar 2015
1313 Undang-Undang 10 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI UNDANG-UNDANG 20 May 2015
1314 Undang-Undang 11 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN 06 Aug 2015
1315 Undang-Undang 13 PENGESAHAN PERJANJIAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM 18 Nov 2015
1316 Undang-Undang 14 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 25 Nov 2015
1317 Undang-Undang 12 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014 01 Oct 2015
1318 Undang-Undang 1 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO 08 Jan 2013
1319 Undang-Undang 2 PEMBENTUKAN KABUPATEN MAHAKAM ULU DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 11 Jan 2013
1320 Undang-Undang 3 PEMBENTUKAN KABUPATEN MALAKA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 11 Jan 2013
1321 Undang-Undang 4 PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH DI PROVINSI SULAWESI BARAT 11 Jan 2013
1322 Undang-Undang 5 PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGGAI LAUT DI PROVINSI SULAWESI TENGAH 11 Jan 2013
1323 Undang-Undang 6 PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU TALIABUDI PROVINSI MALUKU UTARA 11 Jan 2013
1324 Undang-Undang 7 PEMBENTUKAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN 11 Jan 2013
1325 Undang-Undang 8 PEMBENTUKAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA 11 Jan 2013
1326 Undang-Undang 10 PENGESAHAN ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE (KONVENSI ROTTERDAM TENTANG PROSEDUR PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI AWAL UNTUK BAHAN KIMIA DAN PESTISIDA BERBAHAYA TERTENTU DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL) 08 May 2013
1327 Undang-Undang 11 PENGESAHAN PROTOKOL NAGOYA TENTANG AKSES PADA SUMBER DAYA GENETIK DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN YANG ADIL DAN SEIMBANG YANG TIMBUL DARI PEMANFAATANNYA ATAS KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI 08 May 2013
1328 Undang-Undang 12 PEMBENTUKAN KABUPATEN MOROWALI UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH 11 May 2013
1329 Undang-Undang 13 PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUANDI PROVINSI SULAWESI TENGGARA 11 May 2013
1330 Undang-Undang 14 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT 11 May 2013
1331 Undang-Undang 15 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013 18 Jun 2013
1332 Undang-Undang 16 PEMBENTUKAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN 10 Jul 2013
1333 Undang-Undang 21 KEANTARIKSAAN 06 Aug 2013
1334 Undang-Undang 22 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012 13 Sep 2013
1335 Undang-Undang 23 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014 14 Nov 2013
1336 Undang-Undang 1 PENGESAHAN TRAKTAT PELARANGAN MENYELURUH UJI COBA NUKLIR (COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY) 04 Jan 2012
1337 Undang-Undang 3 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH DAERAH ADMINISTRASI KHUSUS HONG KONG REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA 28 Mar 2012
1338 Undang-Undang 4 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012 31 Mar 2012
1339 Undang-Undang 5 PENGESAHAN ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM (KONVENSI ASEAN MENGENAI PEMBERANTASAN TERORISME) 09 Apr 2012
1340 Undang-Undang 6 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES (KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA) 02 May 2012
1341 Undang-Undang 9 PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA) 23 Jul 2012
1342 Undang-Undang 10 PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND CHILD PORNOGRAPHY (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI PENJUALAN ANAK, PROSTITUSI ANAK, DAN PORNOGRAFI ANAK) 23 Jul 2012
1343 Undang-Undang 13 KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 31 Aug 2012
1344 Undang-Undang 14 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011 22 Sep 2012
1345 Undang-Undang 18 PANGAN 16 Nov 2012
1346 Undang-Undang 20 PEMBENTUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA 16 Nov 2012
1347 Undang-Undang 21 PEMBENTUKAN KABUPATEN PANGANDARAN DI PROVINSI JAWA BARAT 16 Nov 2012
1348 Undang-Undang 22 PEMBENTUKAN KABUPATEN PESISIR BARAT DI PROVINSI LAMPUNG 16 Nov 2012
1349 Undang-Undang 23 PEMBENTUKAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN DI PROVINSI PAPUA BARAT 16 Nov 2012
1350 Undang-Undang 24 PEMBENTUKAN KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK DI PROVINSI PAPUA BARAT 16 Nov 2012
1351 PERATURAN WALI KOTA 4 PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PERPARKIRAN 25 Jan 2016
1352 Undang-Undang 1 PENERBANGAN 12 Jan 2009
1353 Undang-Undang 10 KEPARIWISATAAN 16 Jan 2009
1354 Undang-Undang 9 BADAN HUKUM PENDIDIKAN 16 Jan 2009
1355 Undang-Undang 8 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006 13 Jan 2009
1356 Undang-Undang 7 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MENJADI UNDANG-UNDANG 13 Jan 2009
1357 Undang-Undang 6 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA MENJADI UNDANG-UNDANG 13 Jan 2009
1358 Undang-Undang 5 PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI) 12 Jan 2009
1359 Undang-Undang 4 PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 12 Jan 2009
1360 Undang-Undang 3 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG 12 Jan 2009
1361 Undang-Undang 2 LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA 12 Jan 2009
1362 Undang-Undang 11 KESEJAHTERAAN SOSIAL 16 Jan 2009
1363 Undang-Undang 12 PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DI PROVINSI RIAU 16 Jan 2009
1364 Undang-Undang 13 PEMBENTUKAN KABUPATEN MAYBRAT DI PROVINSI PAPUA BARAT 16 Jan 2009
1365 Undang-Undang 14 PENGESAHAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI) 05 Mar 2009
1366 Undang-Undang 15 PENGESAHAN PROTOKOL MENENTANG PENYELUNDUPAN MIGRAN MELALUI DARAT, LAUT, DAN UDARA, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI 16 Mar 2009
1367 Undang-Undang 16 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG 25 Mar 2009
1368 Undang-Undang 17 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG 29 May 2009
1369 Undang-Undang 18 PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 04 Jun 2009
1370 Undang-Undang 19 PENGESAHAN STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (KONVENSI STOCKHOLM TENTANG BAHAN PENCEMAR ORGANIK YANG PERSISTEN) 11 Jun 2009
1371 Undang-Undang 20 GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN 18 Jun 2009
1372 Undang-Undang 22 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 22 Jun 2009
1373 Undang-Undang 25 PELAYANAN PUBLIK 18 Jul 2009
1374 Undang-Undang 23 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007 01 Jul 2009
1375 Undang-Undang 24 BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN 09 Jul 2009
1376 Undang-Undang 26 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009 25 Aug 2009
1377 Undang-Undang 21 PENGESAHAN PERSETUJUAN PELAKSANAAN KETENTUAN-KETENTUAN KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT TANGGAL 10 DESEMBER 1982 YANG BERKAITAN DENGAN KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA TERBATAS DAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA JAUH 18 Jun 2009
1378 Undang-Undang 29 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN 15 Sep 2009
1379 Undang-Undang 27 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 29 Aug 2009
1380 Undang-Undang 28 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 15 Sep 2009
1381 Undang-Undang 30 KETENAGALISTRIKAN 23 Sep 2009
1382 Undang-Undang 31 METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 01 Oct 2009
1383 Undang-Undang 32 PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 03 Oct 2009
1384 Undang-Undang 33 PERFILMAN 08 Oct 2009
1385 Undang-Undang 34 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI MENJADI UNDANG-UNDANG 09 Oct 2009
1386 Undang-Undang 35 NARKOTIKA 12 Oct 2009
1387 Undang-Undang 36 KESEHATAN 13 Oct 2009
1388 Undang-Undang 37 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN MENJADI UNDANG-UNDANG 14 Oct 2009
1389 Undang-Undang 38 POS 14 Oct 2009
1390 Undang-Undang 39 KAWASAN EKONOMI KHUSUS 14 Oct 2009
1391 Undang-Undang 40 KEPEMUDAAN 14 Oct 2009
1392 Undang-Undang 41 PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN 14 Oct 2009
1393 Undang-Undang 42 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH 15 Oct 2009
1394 Undang-Undang 43 KEARSIPAN 23 Oct 2009
1395 Undang-Undang 44 RUMAH SAKIT 28 Oct 2009
1396 Undang-Undang 45 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN 29 Oct 2009
1397 Undang-Undang 46 PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI 29 Oct 2009
1398 Undang-Undang 47 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010 29 Oct 2009
1399 Undang-Undang 48 KEKUASAAN KEHAKIMAN 29 Oct 2009
1400 Undang-Undang 49 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM 29 Oct 2009
1401 Undang-Undang 50 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA 29 Oct 2009
1402 Undang-Undang 51 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA 29 Oct 2009
1403 Undang-Undang 52 PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA 29 Oct 2009
1404 PERATURAN DAERAH 01 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 26 Jul 2022
1405 PERATURAN WALI KOTA 36 RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2020–2023 13 Jul 2020
1406 PERATURAN WALI KOTA 15 PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 11 Jul 2022
1407 PERATURAN WALI KOTA 19 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 26 Jul 2022
1408 PERATURAN WALI KOTA 20 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAHKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 01 Sep 2022
1409 PERATURAN WALI KOTA 22 PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP 02 Aug 2022
1410 PERATURAN WALI KOTA 23 PENGURANGAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 04 Aug 2022
1411 PERATURAN WALI KOTA 24 PEDOMAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI 05 Aug 2022
1412 PERATURAN WALI KOTA 27 TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA 12 Sep 2022
1413 PERATURAN WALI KOTA 26 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 29 Aug 2022
1414 PERATURAN WALI KOTA 33 PENGURANGAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK DAERAH DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 01 Nov 2022
1415 PERATURAN WALI KOTA 34 TATA CARA PENYALURAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2022 17 Nov 2022
1416 PERATURAN WALI KOTA 32 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 28 Oct 2022
1417 PERATURAN WALI KOTA 76 PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 01 Nov 2021
1418 PERATURAN WALI KOTA 44 URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TANJUNGPINANG 22 Dec 2016
1419 PERATURAN WALI KOTA 37 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYALURAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 14 Dec 2022
1420 Undang-Undang 38 JALAN 18 Oct 2004
1421 Undang-Undang 3 SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL 23 Sep 2005
1422 Undang-Undang 21 OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA 21 Nov 2001
1423 Undang-Undang 16 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 26 Jul 2004
1424 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVTD- l9) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN 31 Mar 2020
1425 Undang-Undang 36 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN 23 Sep 2008
1426 Undang-Undang 39 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI 15 Aug 2007
1427 Undang-Undang 11 CIPTA KERJA 02 Nov 2020
1428 Undang-Undang 24 MAHKAMAH KONSTITUSI 13 Aug 2003
1429 PERATURAN WALI KOTA 85 KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2021 28 Dec 2020
1430 Undang-Undang 13 BEA MATERAI 27 Dec 1985
1431 Undang-Undang 13 PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 28 Apr 2008
1432 Undang-Undang 18 SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 29 Jul 2002
1433 Undang-Undang 42 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 15 Dec 2014
1434 PERATURAN DAERAH 2 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 28 Oct 2022
1435 PERATURAN DAERAH 3 PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH 21 Nov 2022
1436 Undang-Undang 1 PERKAWINAN 02 Jan 1974
1437 Undang-Undang 30 KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 27 Dec 2002
1438 Undang-Undang 20 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 21 Nov 2001
1439 Undang-Undang 31 PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 16 Aug 1999
1440 Undang-Undang 56 RAKYAT TERLATIH 04 Oct 1999
1441 PERATURAN DAERAH 5 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 29 Dec 2022
1442 PERATURAN DAERAH 8 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 30 Dec 2022
1443 Undang-Undang 15 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG 04 Apr 2003
1444 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM 12 Dec 2022
1445 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 CIPTA KERJA 30 Dec 2022
1446 Undang-Undang 11 INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 21 Apr 2008
1447 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2O14 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG 04 May 2020
1448 Undang-Undang 23 PEMERINTAHAN DAERAH 30 Sep 2014
1449 Undang-Undang 27 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 14 Oct 2014
1450 Undang-Undang 30 JABATAN NOTARIS 06 Oct 2004
1451 Undang-Undang 27 PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 17 Jul 2007
1452 Undang-Undang 27 PANAS BUMI 22 Oct 2003
1453 Undang-Undang 56 PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT 26 Nov 2008
1454 PERATURAN DAERAH 6 PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BESTARI 29 Dec 2022
1455 PERATURAN WALI KOTA 29 PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH 05 Oct 2022
1456 PERATURAN WALI KOTA 21 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 01 Aug 2022
1457 PERATURAN DAERAH 4 PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 21 Nov 2022
1458 PERATURAN WALI KOTA 36 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 12 Dec 2022
1459 PERATURAN WALI KOTA 39 PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 28 Dec 2022
1460 PERATURAN WALI KOTA 40 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 30 Dec 2022
1461 PERATURAN WALI KOTA 25 POLA KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL 29 Aug 2022
1462 PERATURAN WALI KOTA 1 PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN 04 Jan 2023
1463 PERATURAN DAERAH 7 PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PADA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA 29 Dec 2022
1464 Keputusan Presiden 12 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI JAWA TIMUR 27 Jun 2022
1465 Keputusan Presiden 11 KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINS] JAWA BARAT 27 Jun 2022
1466 Keputusan Walikota 1 PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 02 Jan 2023
1467 Keputusan Walikota 2 KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 02 Jan 2023
1468 Keputusan Walikota 3 BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 02 Jan 2023
1469 Keputusan Walikota 4 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA UMUM DAERAH 02 Jan 2023
1470 Keputusan Walikota 5 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH 02 Jan 2023
1471 Keputusan Walikota 6 KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DAN PERSONIL PENDUKUNG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2023 02 Jan 2023
1472 Keputusan Walikota 13 BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2023 05 Jan 2023
1473 Keputusan Walikota 16 SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 09 Jan 2023
1474 Keputusan Walikota 17 TIM MONITORING PADA KEGIATAN PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING TAHUN ANGGARAN 2023 09 Jan 2023
1475 Keputusan Walikota 20 PENGANGKATAN PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 11 Jan 2023
1476 PERATURAN DAERAH 1 RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG 27 Feb 2023
1477 Keputusan Walikota 21 PENGANGKATAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 11 Jan 2023
1478 Keputusan Walikota 26 TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2023 13 Jan 2023
1479 Keputusan Walikota 33 TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 16 Jan 2023
1480 PERATURAN WALI KOTA 35 PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS 23 Nov 2022
1481 PERATURAN WALI KOTA 11 PEDOMAN DAN EVALUASI STANDAR PELAYANAN PUBLIK 20 Feb 2023
1482 Keputusan Walikota 37 TIM PENYUSUN, TIM PEREVIU DAN SEKRETARIAT PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022 TAHUN ANGGARAN 2023 25 Jan 2023
1483 Keputusan Walikota 38 TIM DAN SEKRETARIAT PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023 25 Jan 2023
1484 Keputusan Walikota 39 TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA 25 Jan 2023
1485 Keputusan Walikota 40 PENEMPATAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL a.n. ERLIZA SYAHRANI, ST NIP. 198906052015032002 25 Jan 2023
1486 Keputusan Walikota 44 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH, KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH 25 Jan 2023
1487 Keputusan Walikota 50 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 31 Jan 2023
1488 Keputusan Walikota 58 PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOKTER 31 Jan 2023
1489 Keputusan Walikota 59 PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIGI 31 Jan 2023
1490 Keputusan Walikota 60 PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBAKARAN 31 Jan 2023
1491 Keputusan Walikota 61 PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA 31 Jan 2023
1492 Keputusan Walikota 62 PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER 31 Jan 2023
1493 Keputusan Walikota 63 PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU 31 Jan 2023
1494 Keputusan Walikota 64 PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT 31 Jan 2023
1495 Keputusan Walikota 65 PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT 31 Jan 2023
1496 Keputusan Walikota 66 PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL MEDIK VETERINER a.n. drh. TRISTIA WAHYU NURPUSPASARI NIP 199102262022022001 31 Jan 2023
1497 Keputusan Walikota 67 PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER a.n. apt. FARADIBA FASIHA, S.Farm NIP 199602172022022002 31 Jan 2023
1498 Keputusan Walikota 68 PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASSESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR a.n. RACHMAWATI, S.IP NIP 199109302022022002 31 Jan 2023
1499 Keputusan Walikota 69 PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN a.n. MUHAMAD NOPIRMANSYAH, S.T. NIP 199511132022021002 31 Jan 2023
1500 Keputusan Walikota 79 PANITIA DAN SEKRETARIAT SELEKSI KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 01 Feb 2023
1501 Keputusan Walikota 94 PENGANGKATAN PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG. 13 Feb 2023
1502 Keputusan Walikota 95 PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2022 13 Feb 2023
1503 Keputusan Walikota 108 PENETAPAN KATEGORI PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN 21 Feb 2023
1504 Peraturan Pemerintah 1 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 13 Jan 2023
1505 Peraturan Pemerintah 2 PENAMBAHAN PEINYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA 18 Jan 2023
1506 Peraturan Pemerintah 3 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA 18 Jan 2023
1507 Peraturan Pemerintah 4 PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS TENAGA LISTRIK 20 Jan 2023
1508 Peraturan Pemerintah 5 PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA KEUANGAN 30 Jan 2023
1509 Peraturan Presiden 1 LEMBAGA PRODUKTIVITAS NASIONAL 13 Jan 2023
1510 Peraturan Presiden 2 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA, SERTA ANGGOTA KONSIL MASING-MASING TENAGA KESEHATAN 13 Jan 2023
1511 Peraturan Presiden 3 PENGESAHAN ASEAIV TRADE IN SERVICES AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN JASA ASEAN) 16 Jan 2023
1512 Peraturan Presiden 6 SERTIFIKASI HALAL OBAT, PRODUK BIOLOGI, DAN ALAT KESEHATAN 19 Jan 2023
1513 Peraturan Presiden 8 PENGELOLAAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM 19 Jan 2023
1514 Peraturan Presiden 7 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2O2O TENTANG KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 19 Jan 2023
1515 Peraturan Presiden 9 HONORARIUM, INSENTIF, DAN MANFAAT TAMBAHAN LAINNYA KOMITE TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT 20 Jan 2023
1516 Peraturan Presiden 10 PENGESAHAN N ICE AGRDEMENT COJVCER/V/IVG TH E INTERNATION AL CI,ASSIFICATION OF GOODSAJVD SERWCES FOR THE PURPOSES OF THB REGISTRATION OF IvIARKS (PERSETUJUAN NICE MENGENAI KLASIFIKASI INTERNASIONAL ATAS BARANG DAN JASA UNTUK TUJUAN PENDAFTARAN MEREK) 20 Jan 2023
1517 Peraturan Presiden 11 URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN TAMBAHAN DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PADA SUBBIDANG ENERGI BARU TERBARUKAN 26 Jan 2023
1518 Peraturan Presiden 12 KEMENTERIAN AGAMA 26 Jan 2023
1519 Peraturan Presiden 13 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINT{TA BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA 30 Jan 2023
1520 Keputusan Presiden 1 PANITIA NASIONAL PEINYELENGGARA WORLD WATER FORUM KE-10 12 Jan 2023
1521 Keputusan Presiden 2 PERUBAHAN NAMA PENGADILAN NEGERI RANAI MENJADI PENGADILAN NEGERI NATUNA 25 Jan 2023
1522 Instruksi Presiden 1 PENGARUSUTAMAAN PELESTARIAN KEANEKARAGAMAN FIAYATI 16 Jan 2023
1523 Peraturan Pemerintah 1 REGISTER NASIONAL DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA 03 Jan 2022
1524 Peraturan Pemerintah 2 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2OI4 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG API-API 05 Jan 2022
1525 Keputusan Presiden 3 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PANITIA NASIONAL PEI.IYELENGGARA PRESIDENSI G2O INDONESIA TAHUN 2022 30 Mar 2022
1526 Peraturan Pemerintah 3 PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN DARI PENGENAAN BEA METERAI 12 Jan 2022
1527 Peraturan Pemerintah 4 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN 12 Jan 2022
1528 Keputusan Presiden 5 BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HA.JI TAHUN 1443 HIJRIAH 12022 MASEHI YANG BERSUMBER DARI BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI, NILAI MANFAAT, DAN DANA EFISIENSI 29 Apr 2022
1529 Keputusan Presiden 8 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG BIAYA PEINYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1443 HIJRIAH/2022 MASEHI YANG BERSUMBER DARI BIAYA PERJALANAN IBADATI HAJI, NILAI MANFAAT, DAN DANA EFISIENSI 02 Jun 2022
1530 Staatsblad 1 CASSAVE UITVOER 04 Jan 1921
1531 Keputusan Presiden 2 HARI PENEGAKAN KEDAULATAN NEGARA 24 Feb 2022
1532 Keputusan Presiden 17 PEMBENTUKAN TIM PEINYELESAIAN NON-YUDISIAL PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT MASA LALU 26 Aug 2022
1533 Keputusan Presiden 19 PEMBENTUKAN TIM GABUNGAN INDEPENDEN PENCARI FAKTA PERISTIWA STADION KANJURUHAN MALANG 04 Oct 2022
1534 Peraturan Pemerintah 5 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT LEN INDUSTRI 12 Jan 2022
1535 Staatsblad 3 RECHTSWEZEN BUITENBEZITTINGEN REGLEMENTEN 04 Jan 1921
1536 Keputusan Presiden 10 DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS. 27 Jun 2022
1537 Keputusan Presiden 4 CUTI BERSAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2022 26 Apr 2022
1538 Keputusan Presiden 9 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN. 24 Jun 2022
1539 Keputusan Presiden 14 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN 25 Jul 2022
1540 Keputusan Presiden 6 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN 10 May 2022
1541 Keputusan Presiden 26 PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2023 23 Dec 2022
1542 Keputusan Presiden 13 PENETAPAN GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL SEBAGAI GAMBAR UTAMA PADA BAGIAN DEPAN RUPIAH KERTAS NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 06 Jul 2022
1543 Keputusan Presiden 25 PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2023 23 Dec 2022
1544 Keputusan Presiden 24 CUTI BERSAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2023 23 Dec 2022
1545 Keputusan Presiden 18 PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI 21 Sep 2022
1546 Staatsblad 430 ONDERWIJS BELOONINGEN 30 Aug 1923
1547 Instruksi Presiden 3 OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA 20 May 2022
1548 Peraturan Pemerintah 6 PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLAAN ASET 24 Jan 2022
1549 Instruksi Presiden 8 PENUNTASAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA GEMPA BUMI, TSUNAMI, DAN LIKUEFAKSI DI PROVINSI SULAWESI TENGAH 14 Sep 2022
1550 Instruksi Presiden 5 PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN BAGI IBU HAMIL, BERSALIN, NIFAS, DAN BAYI BARU LAHIR MELALUI PROGRAM JAMINAN PERSALINAN 12 Jul 2022
1551 Instruksi Presiden 6 DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PIALA DUNIA BOLA BASKET TAHUN 2023 DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 13 Sep 2022
1552 Instruksi Presiden 1 OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 06 Jan 2022
1553 Instruksi Presiden 2 PERCEPATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI DALAM RANGKA MENYUKSESKAN GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA PADA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 30 Mar 2022
1554 Instruksi Presiden 4 PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM 08 Jun 2022
1555 Peraturan Pemerintah 7 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DANAREKSA 24 Jan 2022
1556 Instruksi Presiden 7 PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (BATTERY ELECTRIC WHICLEI SEBAGAI KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN/ATAU KENDARAAN PERORANGAN DINAS INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH 13 Sep 2022
1557 Peraturan Pemerintah 8 KOORDINASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 09 Feb 2022
1558 Peraturan Pemerintah 9 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5I TAHUN 2OO8 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 21 Feb 2023
1559 Peraturan Pemerintah 10 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BIO FARMA 22 Feb 2022
1560 Peraturan Pemerintah 11 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN 24 Feb 2022
1561 Peraturan Pemerintah 12 FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH 25 Feb 2022
1562 Peraturan Pemerintah 13 PENYELENGGARAAN KEAMANAN, KESELAMATAN, DAN PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DAN WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA 11 Mar 2022
1563 Peraturan Pemerintah 14 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGHASILAN, HAK LAINNYA, DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN BAGI PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 05 Apr 2022
1564 Peraturan Pemerintah 15 PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ATAU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN BATU BARA 11 Apr 2022
1565 Peraturan Pemerintah 16 PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PEN ERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2022 13 Apr 2022
1566 Peraturan Pemerintah 17 PENDANAAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PERSIAPAN, PEMBANGUNAN, DAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA SERTA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA NUSANTARA 18 Apr 2022
1567 Peraturan Pemerintah 18 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2OO8 TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN 09 May 2022
1568 Peraturan Pemerintah 19 DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN 09 May 2022
1569 Peraturan Pemerintah 20 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS 20 May 2022
1570 Peraturan Pemerintah 21 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2OO7 TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH, KEHILANGAN, PEMBATALAN, DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA 31 May 2022
1571 Staatsblad 431 ONDERWIJS (EUROPEESCH) BEZOLDIGINGEN 01 Sep 1923
1572 Peraturan Pemerintah 22 PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN AWAK KAPAL NIAGA MIGRAN DAN AWAK KAPAL PERIKANAN MIGRAN 08 Jun 2022
1573 Peraturan Pemerintah 23 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2OO5 TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGAV/ASAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 08 Jun 2022
1574 Peraturan Pemerintah 24 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG EKONOMI KREATIF 12 Jul 2022
1575 Peraturan Pemerintah 25 PERUSAHAANUMUM (PERUM)JASA TIRTA II 20 Jul 2022
1576 Peraturan Pemerintah 26 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 15 Aug 2022
1577 Peraturan Pemerintah 27 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 31 Aug 2022
1578 Staatsblad 215 SCHEPEN EN VAARTUIGEN 27 Apr 1934
1579 Peraturan Pemerintah 28 PENGURUSAN PIUTANG NEGARA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA 31 Aug 2022
1580 Peraturan Pemerintah 29 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2OI4 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN RESI GUDANG 09 Sep 2022
1581 Peraturan Pemerintah 30 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL 13 Sep 2022
1582 Peraturan Pemerintah 31 KEPEMILIKAN MODAL ASING PADA PERUSAHAAN EFEK 13 Sep 2022
1583 Undang-Undang Dasar 1945 - UNDANG-UNDANG DASAR (UUD) TAHUN 1945
1584 Peraturan Pemerintah 32 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA TBK 21 Sep 2022
1585 Peraturan Pemerintah 33 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN INDONESIA TBK 21 Sep 2022
1586 Peraturan Pemerintah 35 PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 20 Oct 2022
1587 Peraturan Pemerintah 36 PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 20 Oct 2022
1588 Peraturan Pemerintah 37 PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 20 Oct 2022
1589 Peraturan Pemerintah 38 PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA 20 Oct 2022
1590 Peraturan Pemerintah 39 PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNVERSITAS TERBUKA 20 Oct 2022
1591 Peraturan Pemerintah 41 KAWASAN EKONOMI KHUSUS SANUR 01 Nov 2022
1592 Peraturan Pemerintah 42 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERIAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 01 Nov 2022
1593 Peraturan Pemerintah 44 PENERAPAN TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN NII"AI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH 02 Dec 2022
1594 Peraturan Pemerintah 45 PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM 08 Dec 2022
1595 Peraturan Pemerintah 46 PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PERTAMBANGAN 08 Dec 2022
1596 Peraturan Pemerintah 47 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA 08 Dec 2022
1597 Peraturan Pemerintah 48 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA TBK 08 Dec 2022
1598 Peraturan Pemerintah 49 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NTLAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU PEI{YERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK TERTENTU DARI LUAR DAERAH PABEAN 12 Dec 2022
1599 Peraturan Pemerintah 50 TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN. 12 Dec 2022
1600 Peraturan Pemerintah 53 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA 12 Dec 2022
1601 Peraturan Pemerintah 54 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL 12 Dec 2022
1602 Peraturan Pemerintah 55 PENYESUAIAN PENGATURAN DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN 20 Dec 2022
1603 Peraturan Pemerintah 56 KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL 20 Dec 2022
1604 Peraturan Pemerintah 57 PENYELENGGARAAN PERGURUAN TINGGI OLEH KEMENTERIAN LAIN DAN LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN 20 Dec 2022
1605 Peraturan Pemerintah 58 BENTUK DAN TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA DAN TINDAKAN TERHADAP ANAK 26 Dec 2022
1606 Peraturan Pemerintah 59 PERKOTAAN 26 Dec 2022
1607 Peraturan Pemerintah 60 PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA 31 Dec 2022
1608 Peraturan Pemerintah 61 PENAMBAHAN MODAL BADAN BANK TANAH 31 Dec 2022
1609 Peraturan Pemerintah 34 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA TBK 04 Oct 2022
1610 Peraturan Pemerintah 40 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2012 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM YANG BERADA DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG 21 Oct 2022
1611 Peraturan Pemerintah 43 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA TBK 30 Nov 2022
1612 Peraturan Pemerintah 63 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA TBK 31 Dec 2022
1613 Peraturan Presiden 53 DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL 06 Apr 2022
1614 Peraturan Presiden 12 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI PERKEBUNRAYAAN 24 Jan 2022
1615 Peraturan Presiden 31 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PRANATA SIARAN 16 Feb 2022
1616 Peraturan Presiden 34 RENCANA AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA TAHUN 2021-2025 22 Feb 2022
1617 Peraturan Presiden 40 RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT MALUKU 17 Mar 2022
1618 Peraturan Presiden 29 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN 16 Feb 2022
1619 Peraturan Presiden 116 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA 14 Sep 2022
1620 Peraturan Presiden 48 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA INFORMASI DIPLOMATIK 04 Apr 2022
1621 Peraturan Presiden 82 PELINDUNGAN INFRASTRUKTUR INFORMASI VITAL 24 May 2022
1622 Peraturan Presiden 55 PENDELEGASIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 11 Apr 2022
1623 Peraturan Presiden 77 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBAKARAN 28 Apr 2022
1624 Peraturan Presiden 17 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA INTELIJEN 24 Jan 2022
1625 Peraturan Presiden 26 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN 09 Feb 2022
1626 Peraturan Presiden 101 STRATEGI NASIONAL PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP ANAK 15 Jul 2022
1627 Peraturan Presiden 70 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR 27 Apr 2022
1628 Peraturan Presiden 39 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL 11 Mar 2022
1629 Peraturan Presiden 44 PENGESAHAN BUDAPEST TREATY ON THE INTERNATIONAL RECOGNITION OF THE DEPOSIT OF MICROORGAIVISMS FOR THE PURPOSES OF PATENT PROCEDURE (TRAKTAT BUDAPEST MENGENAI PENGAKUAN INTERNASIONAL PENYIMPANAN JASAD RENIK UNTUK KEPENTINGAN PROSEDUR PATEN) 04 Apr 2022
1630 Peraturan Presiden 111 PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 13 Sep 2022
1631 Peraturan Presiden 88 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA 08 Jun 2022
1632 Peraturan Presiden 13 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN 24 Jan 2022
1633 Peraturan Presiden 28 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN 16 Feb 2022
1634 Peraturan Presiden 27 PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE TENTH PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERWCES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN KOMITMEN PAKET KESEPULUH DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA) 16 Feb 2022
1635 Peraturan Presiden 15 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AGEN INTELIJEN 24 Jan 2022
1636 Peraturan Presiden 83 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM 31 May 2022
1637 Peraturan Presiden 35 PENGUATAN FUNGSI PENYULUHAN PERTANIAN 04 Mar 2022
1638 Peraturan Presiden 87 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN 08 Jun 2022
1639 Peraturan Presiden 108 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023 31 Aug 2022
1640 Peraturan Presiden 114 STRATEGI KEBUDAYAAN 14 Sep 2022
1641 Peraturan Presiden 59 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI NUKLIR 11 Apr 2022
1642 Peraturan Presiden 22 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 24 Jan 2022
1643 Peraturan Presiden 96 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN. 17 Jun 2022
1644 Undang-Undang 14 PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA SELATAN 25 Jul 2022
1645 Undang-Undang 15 PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA TENGAH 25 Jul 2022
1646 Undang-Undang 16 PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN 25 Jul 2022
1647 Undang-Undang 17 PROVINSI SUMATERA BARAT 25 Jul 2022
1648 Undang-Undang 18 PROVINSI JAMBI 25 Jul 2022
1649 Undang-Undang 19 PROVINSI RIAU 25 Jul 2022
1650 Undang-Undang 20 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 25 Jul 2022
1651 Keputusan Walikota 109 PENETAPAN REKENING PUSKESMAS UNTUK PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2023 21 Feb 2023
1652 Keputusan Walikota 147 TUGAS BELAJAR a.n. dr. ABDELRIZKI TAFRIYANSYAH NIP. 199210282019021002 PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PROGRAM STUDI SPESIALIS ILMU PENYAKIT DALAM PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA DI SURABAYA 02 Mar 2023
1653 Keputusan Walikota 148 TUGAS BELAJAR a.n. dr. HUSNUL FIKRI NIP. 199303072020121003 PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PROGRAM STUDI ILMU PENYAKIT DALAM PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS DI PADANG 02 Mar 2023
1654 PERATURAN WALI KOTA 2 ROAD MAP PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2023-2025 04 Jan 2023
1655 Keputusan Walikota 86 TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA TANJUNGPINANG 06 Feb 2023
1656 PERATURAN WALI KOTA 10 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 20 Feb 2023
1657 PERATURAN WALI KOTA 13 PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 24 Feb 2023
1658 PERATURAN WALI KOTA 20 PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 04 Apr 2023
1659 PERATURAN WALI KOTA 14 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 17 Mar 2023
1660 Keputusan Walikota 19 TIM MONITORING PADA KEGIATAN PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING TAHUN ANGGARAN 2022 04 Jan 2022
1661 Keputusan Walikota 21 TIM ASISTENSI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 05 Jan 2022
1662 Keputusan Walikota 27 RENCANA PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 07 Jan 2022
1663 Keputusan Walikota 28 UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR KOTA TANJUNGPINANG 07 Jan 2022
1664 Keputusan Walikota 30 PENETAPAN KOORDINATOR DAERAH DAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (PROGRAM SEMBAKO) RUMAH TANGGA SASARAN TAHUN ANGGARAN 2022 10 Jan 2022
1665 Keputusan Walikota 39 PENYELENGGARAAN LAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG 14 Jan 2022
1666 Keputusan Walikota 43 PENETAPAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI DI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 14 Jan 2022
1667 Keputusan Walikota 61 SASARAN PROGRAM STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN DI WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 14 Jan 2022
1668 Keputusan Walikota 62 TIM PERENCANA KEBUTUHAN DAN PEMENUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 14 Jan 2022
1669 Keputusan Walikota 64 PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DAN RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS 14 Jan 2022
1670 Keputusan Walikota 65 TIM KOORDINASI VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2022 14 Jan 2022
1671 Keputusan Walikota 69 KOORDINATOR, ADMINISTRATOR DATA BASE DAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN KOTA TANJUNGPINANG KEGIATAN PENGELOLA DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022 17 Jan 2022
1672 Keputusan Walikota 67 BANTUAN PAKET BINGKISAN UNTUK MASYARAKAT MISKIN MENYAMBUT HARI BESAR KEAGAMAAN 17 Jan 2022
1673 Keputusan Walikota 80 TIM KOORDINASI TARUNA SIAGA BENCANA TAHUN 2022 21 Jan 2022
1674 Keputusan Walikota 82 PENETAPAN TEMPAT ISOLASI TERPADU SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 21 Jan 2022
1675 Keputusan Walikota 118 PENETAPAN ORGANISASI KELITBANGAN KOTA TANJUNGPINANG 02 Feb 2022
1676 Keputusan Walikota 122 TIM INVENTARISASI GAS RUMAH KACA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 03 Feb 2022
1677 Keputusan Walikota 123 TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 WALI KOTA TANJUNGPINANG 03 Feb 2022
1678 Keputusan Walikota 124 TIM PENGELOLA LOGISTIK DISTRIBUSI VAKSIN COVID–19 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGELOLAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA TANJUNGPINANG 03 Feb 2022
1679 Keputusan Walikota 125 STANDAR PELAYANAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA PELAKU PERJALANAN LUAR NEGERI MELALUI PINTU MASUK PELABUHAN SRI BINTAN PURA KOTA TANJUNGPINANG 07 Feb 2022
1680 Keputusan Walikota 135 TIM KOORDINASI PENGUATAN PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PENGUSULAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM KOTA TANJUNGPINANG 14 Feb 2022
1681 Keputusan Walikota 136 TIM REAKSI CEPAT KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANSIA SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DILUAR PANTI SOSIAL DALAM PEMBERIAN LAYANAN RUJUKAN TAHUN ANGGARAN 2022 14 Feb 2022
1682 Keputusan Walikota 138 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022 14 Feb 2022
1683 Keputusan Walikota 150 PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS SENGGARANG INDAH KENCANA 22 Feb 2022
1684 Keputusan Walikota 159 PENCABUTAN KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAN LAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG 25 Feb 2022
1685 Keputusan Walikota 174 FORUM PENATAAN RUANG KOTA TANJUNGPINANG 01 Mar 2022
1686 Keputusan Walikota 175 TIM SATUAN TUGAS PENGAWASAN REKLAME 01 Mar 2022
1687 Keputusan Walikota 179 BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN DAERAH BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DAN PENERIMA BANTUAN IURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, RUMAH SAKIT DAN RUJUKAN KELUAR DAERAH 04 Mar 2022
1688 Keputusan Walikota 184 TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM KOTA TANJUNGPINANG 10 Mar 2022
1689 Keputusan Walikota 185 TIM KOORDINASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 10 Mar 2022
1690 Keputusan Walikota 192 TIM EFEKTIF STRATEGI KEBIJAKAN AKSELERASI PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG 14 Mar 2022
1691 Keputusan Walikota 199 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 305 TAHUN 2017 TENTANG FORUM TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA KOTA TANJUNGPINANG PERIODE 2018 SAMPAI DENGAN 2021 24 Mar 2022
1692 Keputusan Walikota 200 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 315 TAHUN 2017 TENTANG TIM DAN SEKRETARIAT FASILITASI TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA KOTA TANJUNGPINANG 24 Mar 2022
1693 Keputusan Walikota 202 TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH, GURU DAN PAMONG BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN PERIODE 2022 - 2024 24 Mar 2022
1694 Keputusan Walikota 209 STANDAR HARGA MINYAK GORENG BANTUAN PAKET BINGKISAN UNTUK MASYARAKAT MISKIN MENYAMBUT HARI BESAR KEAGAMAAN 25 Mar 2022
1695 Keputusan Walikota 210 TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK KOTA TANJUNGPINANG 25 Mar 2022
1696 Keputusan Walikota 228 TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERCEPATAN PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG 05 Apr 2022
1697 Keputusan Walikota 246 TIM KOORDINASI VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2022 25 Apr 2022
1698 Keputusan Walikota 254 TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI (P3DN) KOTA TANJUNGPINANG 25 Apr 2022
1699 Keputusan Walikota 280 PENGALIHAN PEMANFAATAN FUNGSI RUMAH POTONG HEWAN SAPI MENJADI GERAI PANGAN 09 May 2022
1700 Keputusan Walikota 281 BESARAN ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS 09 May 2022
1701 Keputusan Walikota 287 TRAYEK DAN BESARAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN LAUT LOKAL DALAM WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG DARI DAN KE PULAU PENYENGAT 13 May 2022
1702 Keputusan Walikota 303 TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 20 May 2022
1703 Keputusan Walikota 304 KELEMBAGAAN SENTRA INDUSTRI KECIL MENENGAH MAKANAN RINGAN KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR 20 May 2022
1704 Keputusan Walikota 307 KELURAHAN PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING SERTA INTERVENSI SPESIFIK DAN SENSITIF KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023 23 May 2022
1705 Keputusan Walikota 308 TIM TERPADU PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN 25 May 2022
1706 Keputusan Walikota 309 TIM TEKNIS KLINIK PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG 25 May 2022
1707 Keputusan Walikota 312 TIM KESENIAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANJUNGPINANG PADA KEGIATAN ANJANGSANA SENI BUDAYA KE KABUPATEN BANYUWANGI KOTA TANJUNGPINANG 30 May 2022
1708 Keputusan Walikota 340 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 332 TAHUN 2021 TENTANG TIM PEMBINA KOTA SEHAT DAN KELOMPOK KERJA KOTA TANJUNGPINANG PERIODE 2021-2023 13 Jun 2022
1709 Keputusan Walikota 342 SATUAN TUGAS PENANGANAN DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU DI KOTA TANJUNGPINANG 15 Jun 2022
1710 Keputusan Walikota 344 PANITIA DAN TIM VERIFIKASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2022/2023 15 Jun 2022
1711 Keputusan Walikota 355 PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH KEPADA PERUSAHAAN TERBATAS PINANG MAS PROPERTINDO 22 Jun 2022
1712 Keputusan Walikota 356 PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS INDOCON UTAMA KARYA 22 Jun 2022
1713 Keputusan Walikota 360 TIM ASESOR DAN TIM PENJAMIN KUALITAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 27 Jun 2022
1714 Keputusan Walikota 372 TIM PERCEPATAN PENYEDIAAN READINESS CRITERIA REVITALISASI PASAR BARU TANJUNGPINANG 28 Jun 2022
1715 Keputusan Walikota 378 KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 04 Jul 2022
1716 Keputusan Walikota 385 PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 13 Jul 2022
1717 Keputusan Walikota 411 TIM PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2022 03 Aug 2022
1718 Keputusan Walikota 412 TIM AHLI CAGAR BUDAYA KOTA TANJUNGPINANG 03 Aug 2022
1719 Keputusan Walikota 420 PENETAPAN LOKUS DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2023 05 Aug 2022
1720 Keputusan Walikota 421 TIM RAZIA TERPADU PENGAWASAN ANGKUTAN UMUM 05 Aug 2022
1721 Keputusan Walikota 422 TIM PENGAWAS DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN KINERJA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 05 Aug 2022
1722 Keputusan Walikota 448 TIM PELAKSANA DAN TIM TEKNIS PENGELOLA CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2022 11 Aug 2022
1723 Keputusan Walikota 449 PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG DALAM FORMASI JABATAN SECARA EX-OFFICIO 11 Aug 2022
1724 Keputusan Walikota 450 KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN PADA KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2022 12 Aug 2022
1725 Keputusan Walikota 451 KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022 12 Aug 2022
1726 Keputusan Walikota 452 PENERIMA BANTUAN PADA KEGIATAN PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN 12 Aug 2022
1727 Keputusan Walikota 453 PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022-2025 12 Aug 2022
1728 Keputusan Walikota 493 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 342 TAHUN 2022 TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU DI KOTA TANJUNGPINANG 29 Aug 2022
1729 Keputusan Walikota 494 OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN, SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SEKTOR KOTA TANJUNGPINANG 29 Aug 2022
1730 Keputusan Walikota 509 TIM PENGARAH PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOTA TANJUNGPINANG 02 Sep 2022
1731 Keputusan Walikota 512 TIM AUDIT KASUS STUNTING KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 07 Sep 2022
1732 Keputusan Walikota 527 TENAGA KESEHATAN TELADAN KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 13 Sep 2022
1733 Keputusan Walikota 540 PENETAPAN TARIF ANGKUTAN KOTA 26 Sep 2022
1734 Keputusan Walikota 548 TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG ROAD MAP PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN KOTA TANJUNGPINANG 27 Sep 2022
1735 Keputusan Walikota 549 TIM EFEKTIF PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN PERKOTAAN BERKELANJUTAN MELALUI PROGRAM GELIGA PANGAN 27 Sep 2022
1736 Keputusan Walikota 570 TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENYALURAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2022 10 Oct 2022
1737 Keputusan Walikota 575 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 12 Oct 2022
1738 Keputusan Walikota 577 TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN 12 Oct 2022
1739 Peraturan Menteri 8 STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM 10 Jun 2019
1740 Peraturan Presiden 105 HAK KEUANGAN BAGI SEKRETARIS, ANGGOTA DEWAN PENGARAH, DAN STAF KHUSUS DEWAN PENGARAH, SERTA FASILITAS LAINNYA BAGI DEWAN PENGARAH DAN STAF KHUSUS DEWAN PENGARAH BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL 24 Aug 2022
1741 Peraturan Presiden 30 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN TEKNISI SIARAN 16 Feb 2022
1742 Peraturan Presiden 9 REVITALISASI FASILITAS PANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA/BANDAR UDARA HALIM PERDANAKUSUMA 19 Jan 2022
1743 Peraturan Presiden 100 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA 12 Jul 2022
1744 Peraturan Presiden 32 NERACA KOMODITAS 21 Feb 2022
1745 Peraturan Presiden 86 UNIVERSITAS ISI,AM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN 08 Jun 2022
1746 Peraturan Presiden 63 PERINCIAN RENCANA INDUK IBU KOTA NUSANTARA 18 Apr 2022
1747 Peraturan Presiden 52 PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN ATAS TANAH YANG DIIDENTIFIKASI SEBAGAI TANAH MUSNAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM 06 Apr 2022
1748 Peraturan Presiden 118 RENCANA INDUK PENGELOT,AAN BATAS WII,AYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2O2O-2O24 26 Sep 2022
1749 Peraturan Presiden 80 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENYULUH PAJAK 09 May 2022
1750 Peraturan Presiden 98 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR IO4 TAHUN 2021 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022 27 Jun 2022
1751 Peraturan Presiden 113 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESTDEN NOMOR 36 TAHUN 2O2O TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA 13 Sep 2022
1752 Peraturan Presiden 24 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG TIM PERUNDING PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL 24 Jan 2022
1753 Peraturan Presiden 23 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 24 Jan 2022
1754 Peraturan Presiden 92 JENIS DAN BESARAN HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI MANAJEMEN EKSEKUTIF KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH 08 Jun 2022
1755 Peraturan Presiden 18 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA KELOLA INTELIJEN 24 Jan 2022
1756 Peraturan Presiden 75 PENATAAN, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN PASAR LEI,ANG KOMODITAS 28 Apr 2022
1757 Peraturan Presiden 90 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN 08 Jun 2022
1758 Peraturan Presiden 68 REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI 27 Apr 2022
1759 Peraturan Presiden 62 OTORITA IBU KOTA NUSANTARA 18 Apr 2022
1760 Peraturan Presiden 109 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PEI{YESUAIAN BATAS ANTARA FLIGHT INFORIIATION REGIOJVJAKARTA DAN FLIGHT INFORMATION REGION SINGAPURA (AGREEMEIV? BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVBRNMENT OF THE REPUBLIC OF SIIVGAPORE ON THE REALIGNME,NT OF THE BOUNDARY BETWEEN THE JAKARTA FLIGHT INFORMATION REGION AND THE S//VGAPORE F LIG HT IN FO R MAT IO N REGIO/V) 05 Sep 2022
1761 Peraturan Presiden 8 DEWAN NASIONAL, SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL, DEWAN KAWASAN, DAN ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS 12 Jan 2022
1762 Peraturan Presiden 37 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERDAGANGAN 09 Mar 2022
1763 Peraturan Presiden 51 PROGRAM PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA 05 Apr 2022
1764 Peraturan Presiden 10 ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 20 Jan 2022
1765 Peraturan Presiden 64 RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL IBU KOTA NUSANTARA TAHUN 2022-2042 18 Apr 2022
1766 Peraturan Presiden 6 RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH TELUK BONE 05 Jan 2022
1767 Peraturan Presiden 99 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM 12 Jul 2022
1768 Peraturan Presiden 21 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INTELIJEN 24 Jan 2022
1769 Peraturan Presiden 89 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP 08 Jun 2022
1770 Peraturan Presiden 42 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEHAKIMAN 17 Mar 2022
1771 Peraturan Presiden 72 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR 27 Apr 2022
1772 Peraturan Presiden 91 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEI{YULUH LINGKUNGAN HIDUP 08 Jun 2022
1773 Peraturan Presiden 74 KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2O2O-2O24 27 Apr 2022
1774 Peraturan Presiden 20 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG SISTEM INTELIJEN 24 Jan 2022
1775 Peraturan Presiden 69 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA 27 Apr 2022
1776 Peraturan Presiden 94 KEMENTERIAN PERTAHANAN 17 Jun 2022
1777 Peraturan Presiden 2 PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL TAHUN 2021 -2024 03 Jan 2022
1778 Peraturan Presiden 58 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA KONSIL KEDOKTERAN INDONIiSIA DAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA 11 Apr 2022
1779 Peraturan Presiden 60 RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERKOTAAN KENDAL, DEMAK, UNGARAN, SALATIGA, SEMARANG, DAN PURWODADI 12 Apr 2022
1780 Peraturan Presiden 5 RENCANA ZONASI KAWASAN ANTAR WILAYAH TELUK TOMINI 05 Jan 2022
1781 Peraturan Presiden 33 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2O2O TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) 21 Feb 2022
1782 Peraturan Presiden 93 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2OO7 TENTANG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 17 Jun 2022
1783 Peraturan Presiden 79 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMULUH PAJAK 09 May 2022
1784 Peraturan Presiden 106 PERCEPATAN INVESTASI MELALUI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI TERPADU BATANG DI PROVINSI JAWA TENGAH 31 Aug 2022
1785 Peraturan Presiden 49 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL NEGOSIATOR PERDAGANGAN 04 Apr 2022
1786 Peraturan Presiden 95 PENYELENGGARAAN ASEAN PARA GAMES XI TAHUN 2022 17 Jun 2022
1787 Peraturan Presiden 11 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 20 Jan 2022
1788 Peraturan Presiden 112 PERCEPATAN PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN UNTUK PEI\TYEDIAAN TENAGA LISTRIK 13 Sep 2022
1789 Peraturan Presiden 110 JAMINAN KESEHATAN BAGI PIMPINAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI 09 Sep 2022
1790 Peraturan Presiden 115 KEBIJAKAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA 14 Sep 2022
1791 Peraturan Presiden 84 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR 08 Jun 2022
1792 Peraturan Presiden 50 PENGHASILAN PEJABAT ADMINISTRASI YANG TERDAMPAK PENATAAN BIROKRASI 04 Apr 2022
1793 Peraturan Presiden 47 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI 04 Apr 2022
1794 Peraturan Presiden 38 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI PENGURUS DAN SEKRETARIS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 09 Mar 2022
1795 Peraturan Presiden 120 PENUGASAN KHUSUS DALAM RANGKA PERCEPATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 27 Sep 2022
1796 Peraturan Presiden 46 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT 04 Apr 2022
1797 Peraturan Presiden 54 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2OIO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 07 Apr 2022
1798 Peraturan Presiden 97 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA 17 Jun 2022
1799 Peraturan Presiden 117 KEMENTERIAN PERTANIAN 21 Sep 2022
1800 Peraturan Presiden 78 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMADAM KEBAKARAN 28 Apr 2022
1801 Peraturan Presiden 45 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI 04 Apr 2022
1802 Peraturan Presiden 65 PEROLEHAN TANAH DAN PENGELOLAAN PERTANAHAN DI IBU KOTA NUSANTARA 18 Apr 2022
1803 Peraturan Presiden 14 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA LAKSANA BARANG 24 Jan 2022
1804 Peraturan Presiden 71 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR 27 Apr 2022
1805 Peraturan Presiden 56 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR 11 Apr 2022
1806 Peraturan Presiden 85 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI 08 Jun 2022
1807 Peraturan Presiden 16 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN AGEN INTELIJEN 24 Jan 2022
1808 Peraturan Presiden 36 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT 09 Mar 2022
1809 Peraturan Presiden 19 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS INTELIJEN 24 Jan 2022
1810 Peraturan Presiden 104 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL 24 Aug 2022
1811 Peraturan Presiden 121 BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPUA 21 Oct 2022
1812 Peraturan Presiden 128 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 01 Nov 2022
1813 Peraturan Presiden 124 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2OO7 TENTANG TUNJANGAN PANITERA 21 Oct 2022
1814 Peraturan Presiden 125 PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH 24 Oct 2022
1815 Peraturan Presiden 129 PENGESAHAN AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETETHE OZONE LAWR, KIGALI,2O16 (AMENDEMEN ATAS PROTOKOL MONTREAL TENTANG BAHAN-BAHAN YANG MERUSAK LAPISAN OZON, KIGALI, 2016) 01 Nov 2022
1816 Peraturan Presiden 43 KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN 18 Mar 2022
1817 Peraturan Presiden 126 PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERGARAMAN NASIONAL 27 Oct 2022
1818 Peraturan Presiden 25 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKI ITAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARGENTINA (AIR SERVICES AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE COVERNMENT OF TITE ARGENTINE REPUBLIC) 09 Feb 2022
1819 Peraturan Presiden 103 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGA W AIAN NEGARA 15 Jul 2022
1820 Peraturan Presiden 102 KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI 15 Jul 2022
1821 Peraturan Presiden 123 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2OO5 TENTANG KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG 21 Oct 2022
1822 Peraturan Presiden 76 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON OIL POLLUTION PREPAREDNNES RESPOIVSE AND CO-OPERATION, 199O (KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI KESIAPSIAGAAN, PENANGGULANGAN DAN KERJA SAMA TERKAIT PENCEMARAN MINYAK, 1990) 28 Apr 2022
1823 Peraturan Presiden 107 PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE CHARTER OF THE ESTABLISHMBNT OF THE COUNCTL OF PALM OIL PRODUCING COUNTRIBS (PROTOKOL UNTUK MENGUBAH PIAGAM PEMBENTUKAN DEWAN NEGARA-NEGARA PRODUSEN MINYAK SAWIT) 31 Aug 2022
1824 Peraturan Presiden 67 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CEKO (AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC) 27 Apr 2022
1825 Peraturan Presiden 57 PENGESAHAN PERSETUJUAN UMUM ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ANGOLA TENTANG KERJA SAMA EKONOMI, ILMIAH, TEKNIK DAN KEBUDAYAAN (GENERAL AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ANGOLA ON ECONOMIC, SCIENTIFIC, TECHNICAL AND CULTURAL COOPERATION) 11 Apr 2022
1826 Peraturan Presiden 133 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS PEJABAT STRUKTURAL BANK TANAH 21 Dec 2022
1827 Peraturan Presiden 122 PENGESAHAN PROTOCOL 6 RAILWAYS BORDER AND INTERCHANGE STATIONS (PROTOKOL 6 STASIUN PERBATASAN DAN STASIUN PERPINDAHAN PERKERETAAPIAN) 21 Oct 2022
1828 Peraturan Presiden 61 PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE FACILITATION OF CROSS BORDER TRANSPORT OF PASSENGERS BY ROAD VEHICLES (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN MENGENAI PEMBERIAN KEMUDAHAN TERHADAP ANGKUTAN PENUMPANG LINTAS BATAS DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN) 12 Apr 2022
1829 Peraturan Presiden 81 PENGESAHAN ASEAN PROTOCOL ON ENHANCED DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM (PROTOKOL ASEAN TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA YANG DISEMPURNAKAN) 20 May 2022
1830 Peraturan Presiden 73 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN SPANYOL MENGENAI DINAS-DINAS PENERBANGAN BERJADWAL (AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SPAIN RELATING TO SCHEDULED AIR SERVICES) 27 Apr 2022
1831 Peraturan Presiden 130 RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 30 Nov 2022
1832 Peraturan Presiden 134 PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023 31 Dec 2022
1833 Undang-Undang 21 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 25 Jul 2022
1834 Undang-Undang 22 PEMASYARAKATAN 03 Aug 2022
1835 Undang-Undang 23 PENDIDIKAN DAN LAYANAN PSIKOLOGI 03 Aug 2022
1836 Undang-Undang 24 PENGESAHAN REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREMENT (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF REGIONAL) 27 Sep 2022
1837 Undang-Undang 25 PENGESAHAN PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA (COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA) 27 Sep 2022
1838 Undang-Undang 26 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 202I 04 Oct 2022
1839 Undang-Undang 27 PELINDUNGAN DATA PRIBADI 17 Oct 2022
1840 Undang-Undang 28 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 17 Oct 2022
1841 Undang-Undang 29 PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA 08 Dec 2022
1842 Undang-Undang 1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 02 Jan 2023
1843 Undang-Undang 2 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FIJI TENTANG KERJA SAMA BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FIJI CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE) 03 Jan 2023
1844 Undang-Undang 3 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG KERJA SAMA PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE ON DEFENCE COOPERATION) 03 Jan 2023
1845 Undang-Undang 4 PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN 12 Jan 2023
1846 Undang-Undang 5 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG EKSTRADISI BURONAN (TREATY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RBPUBLIC OF SINGAPORE FOR THE EXTRADITION OF FUGITIVES) 13 Jan 2023
1847 Undang-Undang 1 PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 185 CONCERNING REVISING THE SEAFARERS’ IDENTITY DOCUMENTS CONVENTION, 1958 (KONVENSI ILO NO. 185 MENGENAI KONVENSI PERUBAHAN DOKUMEN IDENTITAS PELAUT, 1958) 04 Jan 2008
1848 Undang-Undang 2 PARTAI POLITIK 04 Jan 2008
1849 Undang-Undang 3 PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH DI PROVINSI PAPUA 04 Jan 2008
1850 Undang-Undang 8 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF KOREA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS) 11 Mar 2014
1851 Undang-Undang 9 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS) 11 Mar 2014
1852 Undang-Undang 10 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF ACTS OF NUCLEAR TERRORISM (KONVENSI INTERNASIONAL PENANGGULANGAN TINDAKAN TERORISME NUKLIR) 19 Mar 2014
1853 Undang-Undang 13 PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA) 21 Jul 2014
1854 Undang-Undang 14 PEMBENTUKAN KABUPATEN MUNA BARAT DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA 23 Jul 2014
1855 Undang-Undang 15 PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON TENGAH DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA 23 Jul 2014
1856 Undang-Undang 16 PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON SELATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA 23 Jul 2014
1857 Peraturan Presiden 127 KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN TATA RUANG, KAWASAN HUTAN, IZIN, KONSESI, HAK ATAS TANAH DAN/ ATAU HAK PENGELOLAAN 31 Oct 2022
1858 Peraturan Presiden 131 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2014 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA 02 Dec 2022
1859 Peraturan Presiden 132 ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK NASIONAL 20 Dec 2022
1860 Peraturan Presiden 66 RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERKOTAAN GRESIK, BANGKALAN, MOJOKERTO, SURABAYA, SIDOARJO, DAN LAMONGAN 22 Apr 2022
1861 Undang-Undang 19 PENGESAHAN PERSETUJUAN TENTANG KERJA SAMA INDUSTRI PERTAHANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI (AGREEMENT ON DEFENSE INDUSTRY COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY) 07 Aug 2014
1862 Undang-Undang 6 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG 31 Mar 2023
1863 Undang-Undang 24 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013 30 Sep 2014
1864 Undang-Undang 25 HUKUM DISIPLIN MILITER 14 Oct 2014
1865 Undang-Undang 26 PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (PERSETUJUAN ASEAN TENTANG PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS) 14 Oct 2014
1866 Undang-Undang 28 HAK CIPTA 16 Oct 2016
1867 Undang-Undang 29 PENCARIAN DAN PERTOLONGAN 16 Oct 2014
1868 Undang-Undang 30 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 17 Oct 2014
1869 Undang-Undang 31 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 17 Oct 2014
1870 Undang-Undang 33 JAMINAN PRODUK HALAL 17 Oct 2014
1871 Undang-Undang 34 PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI 17 Oct 2014
1872 Keputusan Walikota 177 PENERIMA HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2022 01 Mar 2022
1873 Keputusan Walikota 578 TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KOTA TANJUNGPINANG 12 Oct 2022
1874 Keputusan Walikota 581 TRAYEK DAN BESARAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN LAUT LOKAL DALAM WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG DARI DAN KE PULAU PENYENGAT. 14 Oct 2022
1875 Keputusan Walikota 586 TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 17 Oct 2022
1876 Keputusan Walikota 597 PENERIMA BELANJA PERSEDIAAN UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT (INDUSTRI KECIL MENENGAH PANGAN) KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022 24 Oct 2022
1877 Keputusan Walikota 615 PENERIMA BELANJA PERSEDIAAN UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT (INDIVIDU PESERTA PELATIHAN MENJAHIT DASAR) SE-KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2022 11 Nov 2022
1878 Keputusan Walikota 631 PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 17 Nov 2022
1879 Keputusan Walikota 637 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023 17 Nov 2022
1880 Keputusan Walikota 648 PENGURUS IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KOTA TANJUNGPINANG PERIODE TAHUN 2022 - 2027 21 Nov 2022
1881 Keputusan Walikota 650 IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 17 TANJUNGPINANG 23 Nov 2022
1882 Keputusan Walikota 651 PENETAPAN LOKASI PERCONTOHAN PENGEMBANGAN KAWASAN MINAWISATA DI KOTA TANJUNGPINANG 23 Nov 2022
1883 Keputusan Walikota 654 UNIT PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWER SYSTEM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 24 Nov 2022
1884 Keputusan Walikota 655 PENERIMA BELANJA PERSEDIAAN UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT (INDUSTRI KECIL MENENGAH PANGAN) KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2022 28 Nov 2022
1885 Keputusan Walikota 664 PENETAPAN HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 06 Dec 2022
1886 Keputusan Walikota 675 PENERIMA HIBAH PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2022 13 Dec 2022
1887 Keputusan Walikota 681 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO 14 Dec 2022
1888 Keputusan Walikota 685 PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA INSENTIF DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI DI DAERAH 14 Dec 2022
1889 Keputusan Walikota 691 PENERIMA BELANJA PERSEDIAAN UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT (INDIVIDU BANTUAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO) DANA INSENTIF DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI DAERAH 19 Dec 2022
1890 Keputusan Walikota 694 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 585 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANJUNGPINANG 20 Dec 2022
1891 Keputusan Walikota 696 PENERIMA BELANJA PERSEDIAAN UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT (INDUSTRI KECIL MENENGAH PANGAN) TAHUN ANGGARAN 2022 20 Dec 2022
1892 Keputusan Walikota 703 PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA KECAMATAN BUKIT BESTARI PERIODE 2022-2025 26 Dec 2022
1893 Keputusan Walikota 706 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 637 TAHUN 2022 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023 29 Dec 2022
1894 Keputusan Walikota 708 RENCANA PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023 30 Dec 2022
1895 Keputusan Walikota 712 TIM SURVEY PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN DI KOTA TANJUNGPINANG 30 Dec 2022
1896 Keputusan Walikota 719 PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGPINANG 30 Dec 2022
1897 Keputusan Walikota 725 TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG 30 Dec 2022
1898 Keputusan Walikota 729 TIM PROFESI AHLI TAHUN 2023 30 Dec 2022
1899 Keputusan Walikota 737 TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI PENGEMBANGAN KAWASAN MINAWISATA KAMPUNG MADONG-SEI NYIRIH 30 Dec 2022
1900 Keputusan Walikota 738 TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024-2026 30 Dec 2022
1901 Peraturan Presiden 75 DANA BERSAMA PENANGGULANGAN BENCANA 13 Aug 2021
1902 Keputusan Walikota 9 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 302 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA TANJUNGPINANG PERIODE 2021-2026 03 Jan 2022
1903 Keputusan Walikota 13 TAMBAHAN PENGHASILAN TUNJANGAN KELANGKAAN PROFESI UNTUK DOKTER SPESIALIS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2022 03 Jan 2022
1904 Keputusan Walikota 23 TAMBAHAN PENGHASILAN TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENDUKUNG LAINNYA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2022 06 Jan 2022
1905 Keputusan Walikota 29 TIM SINKRONISASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) PADA KEGIATAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN 10 Jan 2022
1906 Keputusan Walikota 35 REMUNERASI DIREKTUR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2022 10 Jan 2022
1907 Keputusan Walikota 36 TIM PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DI KOTA TANJUNGPINANG 03 Feb 2022
1908 Keputusan Walikota 38 TAMBAHAN PENGHASILAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2022 13 Jan 2022
1909 Keputusan Walikota 40 PETA JALAN DAN RENCANA AKSI PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2022-2024 14 Jan 2022
1910 Keputusan Walikota 54 PENETAPAN JABATAN SEKRETARIS DAERAH SEBAGAI KELANGKAAN PROFESI 14 Jan 2022
1911 Keputusan Walikota 58 PENETAPAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT DAERAH DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENYUSUNAN, PENGOORDINASIAN, PEMANTAUAN, PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN DAERAH 14 Jan 2022
1912 Keputusan Walikota 59 PENETAPAN JABATAN DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS SEBAGAI KELANGKAAN PROFESI 14 Jan 2022
1913 Keputusan Walikota 70 TIM PENYUSUN, TIM PEREVIU DAN SEKRETARIAT PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021 17 Jan 2022
1914 Keputusan Walikota 71 TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN SEKRETARIAT PENGELOLA JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA 18 Jan 2022
1915 Keputusan Walikota 84 TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2022 24 Jan 2022
1916 Keputusan Walikota 85 TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 24 Jan 2022
1917 Keputusan Walikota 90 TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KOTA TANJUNGPINANG 31 Jan 2022
1918 Keputusan Walikota 108 TIM DAN SEKRETARIAT PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2022 31 Jan 2022
1919 Keputusan Walikota 113 TIM KETERTIBAN, KEAMANAN DAN KEINDAHAN TAHUN 2022 31 Jan 2022
1920 Keputusan Walikota 120 TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2022 03 Feb 2022
1921 Keputusan Walikota 140 NARASUMBER PADA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021 TAHUN ANGGARAN 2022 14 Feb 2022
1922 Keputusan Walikota 143 NARASUMBER PADA SUB KEGIATAN FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATALAKSANA 21 Feb 2022
1923 Keputusan Walikota 149 FASILITATOR DAN FORUM ANAK KOTA TANJUNGPINANG PERIODE TAHUN 2022-2024 22 Feb 2022
1924 Keputusan Walikota 152 TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 22 Feb 2022
1925 Keputusan Walikota 194 NARASUMBER PADA KEGIATAN MANAJEMEN KEPEMIMPINAN BAGI KETUA RT DAN RW DI ALAM TERBUKA 14 Mar 2022
1926 Keputusan Walikota 206 TIM PEMANTAU DAN TIM PENERTIBAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM PADA HARI BESAR KEAGAMAAN PADA BULAN RAMADHAN 1443 H/2022 M 25 Mar 2022
1927 Keputusan Walikota 232 PENGHENTIAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEKERJA RADIASI ATAS NAMA ERNI LINCE BR. SIBUEA, AMK NIP. 19910815 201503 2 001 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 08 Apr 2022
1928 Keputusan Walikota 233 PENETAPAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEKERJA RADIASI ATAS NAMA RAFHMA ANGELIA, SST NIP. 19831019 200604 2 018 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 08 Apr 2022
1929 Keputusan Walikota 234 PEMBENTUKAN KELURAHAN BERSIH NARKOBA (BERSINAR) DI KOTA TANJUNGPINANG 08 Apr 2022
1930 Keputusan Walikota 235 NARASUMBER, TENAGA AHLI DAN PENGINPUT PENGOLAHAN DATA PADA KEGIATAN TAPAL BATAS WILAYAH 08 Apr 2022
1931 Keputusan Walikota 236 TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMAKAMAN YANG DIBIAYAI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP JENAZAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 12 Apr 2022
1932 Keputusan Walikota 238 TIM PENETAPAN TAPAL BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN SE-KOTA TANJUNGPINANG 12 Apr 2022
1933 Keputusan Walikota 282 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 112 TAHUN 2019 TENTANG TIM KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN SEKRETARIAT PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA TANJUNGPINANG PERIODE 2019 - 2023 09 May 2022
1934 Keputusan Walikota 284 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 794 TAHUN 2020 TENTANG TIM PENGGERAK (DRIVER) PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA TANJUNGPINANG PERIODE 2020 – 2023 11 May 2022
1935 Instruksi Presiden 4 DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XX DAN PEKAN PARALIMPIK NASIONAL XVI TAHUN 2021 DI PROVINSI PAPUA 10 Aug 2021
1936 Instruksi Presiden 2 OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN 25 Mar 2021
1937 Instruksi Presiden 1 PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI PADA KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI ARUK, M0TAAIN, DAN SKOUW 11 Jan 2021
1938 Keputusan Presiden 10 SATUAN TUGAS PERCEPATAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 1 TAHUN 2O2O TENTANG CIPTA KERJA 04 May 2021
1939 Keputusan Presiden 15 TIM GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA 08 Sep 2021
1940 Keputusan Presiden 6 SATUAN TUGAS PENANGANAN HAK TAGIH NEGARA DANA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA 06 Apr 2021
1941 Keputusan Presiden 16 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2O2I TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2O2O TENTANG CIPTA KERJA 25 Aug 2022
1942 Keputusan Presiden 5 PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN 08 Mar 2021
1943 Keputusan Presiden 18 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2O2I TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA PRESIDENSI G2O INDONESIA TAHUN 2022 15 Oct 2021
1944 Keputusan Presiden 2 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2OI4 TENTANG KOMITE PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 03 Mar 2021
1945 Keputusan Presiden 24 PENETAPAN STATUS FAKTUAL PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI INDONESIA 31 Dec 2021
1946 Keputusan Presiden 9 PANITIA PENCALONAN TNDONESIA SEBAGAI TUAN RUMAH OLIMPIADE TAHUN 2032 13 Apr 2021
1947 Keputusan Presiden 19 PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA THE ASEAN CENTER OF MILITARY MEDICINE 09 Nov 2021
1948 Keputusan Presiden 21 GUGUS TUGAS MANAJEMEN TALENTA NASIONAL 10 Dec 2021
1949 Keputusan Presiden 14 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2O2I TENTANG CUTI BERSAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2O2I 30 Aug 2021
1950 Keputusan Presiden 11 SATUAN TUGAS PERCEPATAN INVESTASI 04 May 2021
1951 Keputusan Presiden 20 PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA PLATFORM GLOBAL UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA KE-7 TAHUN 2022 (7TH GLOBAL PLATFORM FOR DISASTER RISK ( REDUCTION 2022) 30 Nov 2021
1952 Keputusan Presiden 7 CUTI BERSAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2O2I 09 Apr 2021
1953 Keputusan Presiden 4 PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH 08 Mar 2021
1954 Keputusan Presiden 8 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2O2O TENTANG KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONAL DAN TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL PERIODE TAHUN 2O2O-2O24 13 Apr 2021
1955 Keputusan Presiden 12 PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA PRESIDENSI G2O INDONESIA TAHUN 2022 27 May 2021
1956 Keputusan Presiden 16 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2O21 TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN HAK TAGIH NEGARA DANA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA 06 Oct 2021
1957 Keputusan Presiden 3 SATUAN TUGAS PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH 04 Mar 2021
1958 Peraturan Presiden 101 PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH TERHADAP OBAT FAVIPIRAVIR 10 Nov 2021
1959 Peraturan Presiden 29 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 19 Apr 2021
1960 Peraturan Presiden 69 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 191 TAHUN 2OI4 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK 03 Aug 2021
1961 Peraturan Presiden 46 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2OI4 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH 17 May 2021
1962 Peraturan Presiden 117 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 191 TAHUN 2OI4 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK 31 Dec 2021
1963 Peraturan Presiden 27 PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DARI DAN KE DAERAH TERTINGGAL, TERPENCIL, TERLUAR, DAN PERBATASAN 12 Apr 2021
1964 Peraturan Presiden 1 PENGELOLAAN MIKROORGANISME 04 Jan 2021
1965 Peraturan Presiden 54 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 08 Jun 2021
1966 Peraturan Presiden 65 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF DAN ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF 29 Jul 2021
1967 Peraturan Presiden 32 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA 28 Apr 2021
1968 Peraturan Presiden 93 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 1O7 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA KERETA CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG 06 Oct 2021
1969 Peraturan Presiden 89 PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK 15 Sep 2021
1970 Peraturan Presiden 73 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2OI2 TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK DAN SUBSIDI ANGKUTAN PERINTIS BIDANG PERKERETAAPIAN, BIAYA PENGGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA, SERTA PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA 10 Aug 2021
1971 Peraturan Presiden 6 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 06 Jan 2021
1972 Peraturan Presiden 16 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB UNTUK PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN TIMBAL BALIK ATAS PENANAMAN MODAL (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES FOR THE PROMOTION AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS) 19 Feb 2021
1973 Peraturan Presiden 40 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG 11 May 2021
1974 Peraturan Presiden 87 PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN REBANA DAN KAWASAN JAWA BARAT BAGIAN SELATAN 09 Sep 2021
1975 Peraturan Presiden 30 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT 28 Apr 2021
1976 Peraturan Presiden 7 RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2020-2024 06 Jan 2021
1977 Peraturan Presiden 25 KEBIJAKAN KABUPATEN/ KOTA LAYAK ANAK 06 Apr 2021
1978 Peraturan Presiden 3 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA 06 Jan 2021
1979 Peraturan Presiden 94 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA 07 Oct 2021
1980 Peraturan Presiden 63 KEMENTERIAN INVESTASI 29 Jul 2021
1981 Peraturan Presiden 81 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 31 Aug 2021
1982 Peraturan Presiden 42 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA 11 May 2021
1983 Peraturan Presiden 53 RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2021 - 2025 08 Jun 2021
1984 Peraturan Presiden 96 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR 18 Oct 2021
1985 Peraturan Presiden 62 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 15 Jul 2021
1986 Peraturan Presiden 83 PENCANTUMAN DAN PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN/ATAU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM PELAYANAN PUBLIK 09 Sep 2021
1987 Peraturan Presiden 100 PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH TERHADAP OBAT REMDESIVIR 10 Nov 2021
1988 Peraturan Presiden 61 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU 08 Jul 2021
1989 Peraturan Presiden 14 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2O2O TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2O19 (COVID-19) 09 Feb 2021
1990 Peraturan Presiden 103 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN 25 Nov 2021
1991 Peraturan Presiden 43 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA 11 May 2021
1992 Peraturan Presiden 84 RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA NASIONAL LOMBOK-GILI TRAMENA TAHUN 2020-2044 09 Sep 2021
1993 Peraturan Presiden 10 BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL 02 Feb 2021
1994 Peraturan Presiden 99 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA 09 Nov 2021
1995 Peraturan Presiden 97 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 25 Oct 2021
1996 Peraturan Presiden 44 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER 11 May 2021
1997 Peraturan Presiden 108 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN 10 Dec 2021
1998 Peraturan Presiden 110 KEMENTERIAN SOSIAL 14 Dec 2021
1999 Peraturan Presiden 98 PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON UNTUK PENCAPAIAN TARGET KONTRIBUSI YANG DITETAPKAN SECARA NASIONAL DAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL 29 Oct 2021
2000 Peraturan Presiden 109 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA 15 Dec 2021
2001 Peraturan Presiden 105 STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2020-2024 10 Dec 2021
2002 Peraturan Presiden 38 PENGESAFIAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PERHIMPUNAN TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL TENTANG KANTOR AREA ITU DI JAKARTA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION CONCERNING THE ITU AREA OFFICE IN JAKARTA) 11 May 2021
2003 Peraturan Presiden 111 DANA ABADI DI BIDANG PENDIDIKAN 15 Dec 2021
2004 Peraturan Presiden 9 BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN 02 Feb 2021
2005 Peraturan Presiden 66 BADAN PANGAN NASIONAL 29 Jul 2021
2006 Peraturan Presiden 71 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2OI9 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA LIQUE,FIED PETROLEUM GAS UNTUK KAPAL PENANGKAP IKAN BAGI NELAYAN SASARAN DAN MESIN POMPA AIR BAGI PETANI SASARAN 03 Aug 2021
2007 Peraturan Presiden 107 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN 10 Dec 2021
2008 Peraturan Presiden 77 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG WAKIL MENTERI 19 Aug 2021
2009 Peraturan Presiden 59 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK FEDERAL ETHIOPIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA ON VISA EXDMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS) 16 Jun 2021
2010 Peraturan Presiden 104 RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022 29 Nov 2021
2011 Peraturan Presiden 17 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 03 Mar 2021
2012 Peraturan Presiden 22 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 2OO8 TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG 01 Apr 2021
2013 Peraturan Presiden 15 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2O1O TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 11 Feb 2021
2014 Peraturan Presiden 58 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK GUINEA EKUATORIAL MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF EQUATORIAL GUINEA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DTPLOMATIC AND OFFICIAL OR SERVICE PASSPORTS) 16 Jun 2021
2015 Peraturan Presiden 67 PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS 02 Aug 2023
2016 Peraturan Presiden 26 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KOPERASI 06 Apr 2021
2017 Peraturan Presiden 86 DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL 09 Sep 2023
2018 Peraturan Presiden 95 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEUANGAN 12 Oct 2021
2019 Peraturan Presiden 47 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 19 May 2021
2020 Peraturan Presiden 19 PENGELOLAAN TAMAN MINI INDONESIA INDAH 31 Mar 2021
2021 Peraturan Presiden 64 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 29 Jul 2021
2022 Peraturan Presiden 57 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA 14 Jun 2021
2023 Peraturan Presiden 90 PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MOZAMBIK (PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE) 06 Oct 2021
2024 Peraturan Presiden 51 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN 31 May 2021
2025 Peraturan Presiden 28 BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA 13 Apr 2021
2026 Peraturan Presiden 60 PENYELAMATAN DANAU PRIORITAS NASIONAL 22 Jun 2021
2027 Peraturan Presiden 35 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA UNTUK ELIMINASI PAJAK BERGANDA SEHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN DAN PENGHINDARAN PAJAK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND THE PREVENTION OF TAX EVASION AND AVOIDANCE) 11 May 2021
2028 Peraturan Presiden 5 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA 06 Jan 2021
2029 Peraturan Presiden 49 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2O21 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL 24 May 2021
2030 Peraturan Presiden 21 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN 01 Apr 2021
2031 Peraturan Presiden 106 ASRAMA MAHASISWA NUSANTARA 10 Dec 2021
2032 Peraturan Presiden 114 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 30 Dec 2021
2033 Peraturan Presiden 24 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 06 Apr 2021
2034 Peraturan Presiden 88 STRATEGI NASIONAL KELANJUTUSIAAN 14 Sep 2021
2035 Peraturan Presiden 20 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI 31 Mar 2021
2036 Peraturan Presiden 2 PENGESAHAN CONVENTION ABOLISHING THE REQUIREMENT OF LEGALISATION FOR FOREIGN PUBLIC DOCUMENTS (KONVENSI PENGHAPUSAN PERSYARATAN LEGALISASI TERHADAP DOKUMEN PUBLIK ASING) 04 Jan 2021
2037 Peraturan Presiden 11 KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN GEOSPASIAL DASAR 02 Feb 2021
2038 Peraturan Presiden 102 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL WTDYAISWARA 25 Nov 2021
2039 Peraturan Presiden 79 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN 30 Aug 2021
2040 Peraturan Presiden 12 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 02 Feb 2021
2041 Peraturan Presiden 45 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU 11 May 2021
2042 Peraturan Presiden 80 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 31 Aug 2021
2043 Peraturan Presiden 23 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1:5O.OOO 01 Apr 2021
2044 Peraturan Presiden 85 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2022 09 Sep 2021
2045 Peraturan Presiden 115 PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2022 30 Dec 2021
2046 Peraturan Presiden 72 PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 05 Aug 2021
2047 Peraturan Presiden 82 PENDANAAN PENYELENGGARAAN PESANTREN 02 Sep 2021
2048 Peraturan Presiden 74 PEMBERDAYAAN ANGKUTAN LAUT PELAYARAN-RAKYAT 13 Aug 2021
2049 Peraturan Presiden 8 KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2020-2024 06 Jan 2021
2050 Peraturan Presiden 70 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2OO7 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM 03 Aug 2021
2051 Peraturan Presiden 41 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO 11 May 2021
2052 Peraturan Presiden 68 PEMBERIAN PERSETUJUAN PRESIDEN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN MENTERI/KEPALA LEMBAGA 02 Aug 2021
2053 Peraturan Presiden 92 PENGESAHAN FINAL ACTS OF THE WORLD RADIOCOMMUNICATION CONFERENCE, SHARM EL-SHEIKH 2019 (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI RADIOKOMUNIKASI SEDUNIA, SHARM EL-SHEIKH 2019) 06 Oct 2021
2054 Peraturan Presiden 50 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) 25 May 2021
2055 Peraturan Presiden 76 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2O14 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2O11 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 19 Aug 2021
2056 Peraturan Presiden 113 STRUKTUR DAN PENYELENGGARAAN BADAN BANK TANAH 27 Dec 2021
2057 Peraturan Presiden 78 BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL 24 Aug 2021
2058 Peraturan Presiden 33 BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL. 28 Apr 2021
2059 Peraturan Presiden 31 PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DAN KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL PADA KABINET INDONESIA MAJU PERIODE TAHUN 2OI9-2O24 28 Apr 2021
2060 Peraturan Presiden 39 HAK KEUANGAN BAGI ANGGOTA PANEL AHLI DAN SEKRETARIS TIM PANEL AHLI PADA MAHKAMAH PELAYARAN DI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 11 May 2021
2061 Peraturan Presiden 116 PERC EPATAN PELAKSANAAN PEMBAN GU NAN I N FRASTRU KTUR UNTU K MENDUKUNG PENYELENGGARAAN ACARA INTERNASIONAL DI PROVINSI BALI, PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, DAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 31 Dec 2021
2062 Peraturan Presiden 18 KEMENTERIAN KESEHATAN 17 Mar 2021
2063 Peraturan Presiden 4 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 06 Jan 2021
2064 Peraturan Presiden 34 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES FOR THE AVOIDENCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME) 04 May 2021
2065 Peraturan Presiden 37 PENGESAHAN CHARTER OF THE DEVELOPING-8 ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION (PIAGAM DEVELOPING-8 ORGANISASI UNTUK KERJA SAMA EKONOMI) 11 May 2021
2066 Peraturan Presiden 36 PENGESAHAN AGREEMENT RECOGNIZING THE INTERNATIONAL LEGAL PERSONALITY OF THE PARTNERSHIPS IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT FOR THE SEAS OF EAST ASIA (PERSETUJUAN PENGAKUAN PERSONALITAS HUKUM INTERNASIONAL ATAS KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LAUT ASIA TIMUR) 11 May 2021
2067 Peraturan Presiden 112 PENGESAHAN FOURTH PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT (PROTOKOL KEEMPAT UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN) 17 Dec 2021
2068 Peraturan Presiden 48 PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE ASEAN COORDINATING CENTRE FOR ANIMAL HEALTH AND ZOONOSES (PERSETUJUAN MENGENAI PEMBENTUKAN PUSAT KOORDINASI ASEAN UNTUK KESEHATAN HEWAN DAN ZOONOSIS) 19 May 2021
2069 Peraturan Presiden 91 PENGESAHAN FIRST PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN (PROTOKOL PERTAMA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN TENTANG KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN JEPANG) 06 Oct 2021
2070 Peraturan Pemerintah 78 PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK 10 Aug 2021
2071 Peraturan Pemerintah 115 PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG 25 Nov 2021
2072 Peraturan Pemerintah 49 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI YANG MELIBATKAN LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI DAN/ATAU ENTITAS YANG DIMILIKINYA 02 Feb 2021
2073 Peraturan Pemerintah 70 PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 28 Jun 2021
2074 Peraturan Pemerintah 56 PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK 30 Mar 2021
2075 Peraturan Pemerintah 74 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2019 TENTANG BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH 02 Jul 2021
2076 Undang-Undang 35 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 17 Oct 2014
2077 Undang-Undang 36 TENAGA KESEHATAN 17 Oct 2014
2078 Undang-Undang 37 KONSERVASI TANAH DAN AIR 17 Oct 2014
2079 Undang-Undang 38 KEPERAWATAN 17 Oct 2014
2080 Undang-Undang 39 PERKEBUNAN 17 Oct 2014
2081 Undang-Undang 40 PERASURANSIAN 17 Oct 2014
2082 Undang-Undang 41 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2OO9 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 17 Oct 2014
2083 Keputusan Walikota 302 TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN, SEKRETARIAT DAN OPERATOR PENGHUBUNG PERANGKAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 20 May 2022
2084 Keputusan Walikota 314 PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2021 30 May 2022
2085 Keputusan Walikota 318 PENUNJUKAN PT TANJUNGPINANG MAKMUR BERSAMA SEBAGAI PENGELOLA KIOS DAN MEJA DI PASAR BARU I DAN PASAR BARU II 31 May 2022
2086 Keputusan Walikota 352 PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELURAHAN TERBAIK TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 20 Jun 2022
2087 Keputusan Walikota 353 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 473 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU 20 Jun 2022
2088 Keputusan Walikota 354 TIM RELOKASI PASAR BARU I DAN PASAR BARU II TANJUNGPINANG 20 Jun 2022
2089 Keputusan Walikota 357 TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 22 Jun 2022
2090 Keputusan Walikota 358 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 387 TAHUN 2021 TENTANG TIM GUGUS TUGAS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PERIODE TAHUN 2021 - 2024 22 Jun 2022
2091 Keputusan Walikota 359 PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TENTANG RASA KEBANGSAAN HARI ULANG TAHUN KE-77 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 27 Jun 2022
2092 Keputusan Walikota 370 GUGUS TUGAS PELAKSANAAN MODEL KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK KOTA TANJUNGPINANG 28 Jun 2022
2093 Keputusan Walikota 371 AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 28 Jun 2022
2094 Keputusan Walikota 374 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 113 TAHUN 2019 TENTANG TIM GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK 01 Jan 2022
2095 Keputusan Walikota 379 SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2022 04 Jul 2022
2096 Keputusan Walikota 381 TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN SEKRETARIAT PENGELOLA JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TANJUNGPINANG 11 Jul 2022
2097 Keputusan Walikota 390 LEMBAGA ADAT MELAYU KOTA TANJUNGPINANG MASA KHIDMAT 2022-2027 13 Jul 2022
2098 Keputusan Walikota 392 PEJABAT KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 13 Jul 2022
2099 Keputusan Walikota 406 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 177 TAHUN 2022 TENTANG PENERIMA HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2022 29 Jul 2022
2100 Keputusan Walikota 416 PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2021 03 Aug 2022
2101 Keputusan Walikota 423 PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2019-2021 05 Aug 2022
2102 Keputusan Walikota 471 GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG PERIODE 2022-2026 18 Aug 2022
2103 Keputusan Walikota 486 PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 29 Aug 2022
2104 Keputusan Walikota 506 PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PERIODE TAHUN 2022–2027 01 Sep 2022
2105 Keputusan Walikota 507 SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 02 Sep 2022
2106 Keputusan Walikota 530 PENCANANGAN KAMPUNG REFORMA AGRARIA TAHUN ANGGARAN 2022 15 Sep 2022
2107 Keputusan Walikota 531 PANITIA PERINGATAN HARI JADI KE-21 KOTA OTONOM TANJUNGPINANG TAHUN 2022 15 Sep 2022
2108 Keputusan Walikota 534 NARASUMBER PADA KEGIATAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KOTA TANJUNGPINANG 19 Sep 2022
2109 Keputusan Walikota 535 FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK PERIODE TAHUN 2022- 2024 19 Sep 2022
2110 Keputusan Walikota 536 PENUNJUKAN PERSEROAN TERBATAS TANJUNGPINANG MAKMUR BERSAMA SEBAGAI PENGELOLA PASAR RELOKASI BATU VII 20 Sep 2022
2111 Keputusan Walikota 566 PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA RUMAH 06 Oct 2022
2112 Keputusan Walikota 583 TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 18 Oct 2022
2113 Keputusan Walikota 609 INSTANSI, BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PENERIMA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2022 04 Nov 2022
2114 Keputusan Walikota 611 NARASUMBER PADA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN 04 Nov 2022
2115 Keputusan Walikota 636 PANITIA PENYELENGGARA KONGRES PEREMPUAN HEBAT KOTA TANJUNGPINANG 17 Nov 2022
2116 Keputusan Walikota 638 INSTANSI PENERIMA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2022 17 Nov 2022
2117 Keputusan Walikota 639 TIM KOORDINASI PENERTIBAN PENERANGAN JALAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG 17 Nov 2022
2118 Keputusan Walikota 656 NARASUMBER PADA KEGIATAN SOSIALISASI PEMAHAMAN HUKUM (PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN) TERHADAP APARATUR PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA TANJUNGPINANG 30 Nov 2022
2119 Keputusan Walikota 666 SATUAN TUGAS PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI 08 Dec 2022
2120 Keputusan Walikota 671 PENERIMA BELANJA PERSEDIAAN UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT (KETUA RUKUN TETANGGA) TAHUN ANGGARAN 2022 08 Dec 2022
2121 Keputusan Walikota 672 TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA 08 Dec 2022
2122 Keputusan Walikota 674 PETA PROSES BISNIS 12 Dec 2022
2123 Keputusan Walikota 686 PEMBERHENTIAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS TANJUNGPINANG MAKMUR BERSAMA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 15 Dec 2022
2124 Keputusan Walikota 687 PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR UTAMA PERSEROAN TERBATAS TANJUNGPINANG MAKMUR BERSAMA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 15 Dec 2022
2125 Keputusan Walikota 695 TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG KELAS JABATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 20 Dec 2022
2126 Keputusan Walikota 698 TAMBAHAN PENGHASILAN TUNJANGAN KELANGKAAN PROFESI UNTUK DOKTER SPESIALIS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2023 23 Dec 2022
2127 Keputusan Walikota 702 PANITIA PERINGATAN HARI JADI KE-239 KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023 26 Dec 2022
2128 Keputusan Walikota 704 PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA KECAMATAN BUKIT BESTARI PERIODE 2022-2025 26 Dec 2022
2129 Keputusan Walikota 705 TAMBAHAN PENGHASILAN TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENDUKUNG LAINNYA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2023 26 Dec 2022
2130 Keputusan Walikota 707 PENERIMA HIBAH PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2022 29 Dec 2022
2131 Keputusan Walikota 728 PENETAPAN KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK 30 Dec 2022
2132 Keputusan Walikota 733 BESARAN REMUNERASI DIREKTUR DAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 30 Dec 2022
2133 Peraturan Pemerintah 79 UPAYA ADMINISTRATIF DAN BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA 10 Aug 2021
2134 Peraturan Pemerintah 90 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLTK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL 30 Aug 2021
2135 Peraturan Pemerintah 54 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 08 Mar 2021
2136 Peraturan Pemerintah 34 PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING 02 Feb 2021
2137 Peraturan Pemerintah 36 PENGUPAHAN 02 Feb 2021
2138 Peraturan Pemerintah 12 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 02 Feb 2021
2139 Peraturan Pemerintah 13 PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN 02 Feb 2021
2140 Peraturan Pemerintah 91 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI DAN BENTUK USAHA TETAP 30 Aug 2021
2141 Peraturan Pemerintah 108 PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA 18 Oct 2021
2142 Peraturan Pemerintah 43 PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN TATA RUANG, KAWASAN HUTAN, IZIN, DAN/ATAU HAK ATAS TANAH 02 Feb 2021
2143 Peraturan Pemerintah 73 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLTK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO} PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK 02 Jul 2021
2144 Peraturan Pemerintah 118 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA 27 Dec 2021
2145 Peraturan Pemerintah 33 PENYELENGGARAAN BIDANG PERKERE TAAPIAN 02 Feb 2021
2146 Peraturan Pemerintah 117 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA 15 Dec 2021
2147 Peraturan Pemerintah 111 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI 29 Oct 2021
2148 Peraturan Pemerintah 29 PENYELENGGARAAN BIDANG PERDAGANGAN 02 Feb 2021
2149 Peraturan Pemerintah 24 TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI DENDA ADMINISTRATIF DI BIDANG KEHUTANAN 02 Feb 2021
2150 Peraturan Pemerintah 87 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2OI7 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN 24 Aug 2021
2151 Peraturan Pemerintah 48 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN 02 Feb 2021
2152 Peraturan Pemerintah 8 MODAL DASAR PERSEROAN SERTA PENDAFTARAN PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN PERSEROAN YANG MEMENUHI KRITERIA UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL 02 Feb 2021
2153 Peraturan Pemerintah 112 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA 10 Nov 2021
2154 Peraturan Pemerintah 76 PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN INDONESIA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 13 Jul 2021
2155 Peraturan Pemerintah 51 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET 15 Feb 2021
2156 Peraturan Pemerintah 19 PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM 02 Feb 2021
2157 Peraturan Pemerintah 41 PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 02 Feb 2021
2158 Undang-Undang 4 PEMBENTUKAN KABUPATEN YALIMO DI PROVINSI PAPUA 04 Jan 2008
2159 Undang-Undang 5 PEMBENTUKAN KABUPATEN LANNY JAYA DI PROVINSI PAPUA 04 Jan 2008
2160 Undang-Undang 12 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH 28 Apr 2008
2161 Undang-Undang 14 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 30 Apr 2008
2162 Undang-Undang 44 PORNOGRAFI 26 Nov 2008
2163 Undang-Undang 22 PEMBENTUKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA 21 Jul 2008
2164 Undang-Undang 21 PERBANKAN SYARIAH 16 Jul 2008

CARI PRODUK HUKUM