HUKUM ADAT INDONESIA

Oleh : Soerjono Soekanto

Abstrak

Hukum adat atau hukum tidak tertulis didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat, berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi tersebut. Sebagai a system of stabilized interactional expectancies, hukum adat tetap berfungsi secara efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat walaupun hukum tertulis dalam perkembangannya telah mengatur bagian terbesar dalam aspek kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, hukum adat mempunyai fungsi manfaat dalam pembangunan (hukum) karena: 1. Hukum adat merumuskan keteraturan perilaku mengenai peranan; 2. Perilaku-perilaku dengan segala akibat-akibatnya dirumuskan secara menyeluruh; 3. Pola penyelesaian sengketa yang kadang bersifat simbolis. Sebagai suatu hasil penelitian hukum adat, masalah-masalah hukum adat Indonesia ini dianalis dengan mempergunakan pendekatan interdisipliner: yuridis sosiologis dan antropologis.

Detail Informasi

Judul HUKUM ADAT INDONESIA
Nomor/Indeks 014 / BAG - HK 09.07
Tipe Dok Hukum Monografi Hukum
Jenis Perpustakaan JDIH
Tahun Terbit 2007
T.E.U. Orang/Badan Jns Teu PENGARANG
T.E.U Utama Soerjono Soekanto
Edisi/Cetakan 1
Tempat Terbit Jakarta
Penerbit PT RajaGrafindo Persada
Subjek HUKUM ADAT INDONESIA
ISBN/ISSN 979-421-058-7
Bahasa Indonesia
Lokasi KOTA TANJUNGPINANG
Bidang Hukum HUKUM ADAT
Deskripsi Fisik x, 382 hlm., 21 cm

CARI PRODUK HUKUM

Produk Hukum Terbaru
Peraturan Presiden NOMOR 99 TAHUN 2021 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA Peraturan Presiden
Keputusan Walikota KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 352 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELURAHAN TERBAIK TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 Keputusan Walikota
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 PERATURAN WALI KOTA
Undang-Undang NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG Undang-Undang
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PERATURAN WALI KOTA