POKOK-POKOK HUKUM AGRARIA

Oleh : Tim Pustaka Yustisia

Abstrak

Tahun 1960, untuk pertama kalinya Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang agraria, yaitu Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Untuk melengkapi kehadiran undang-undang tersebut, pemerintah kemudian menelurkan sejumlah undang-undang dan peraturan lainnya, yang juga mengatur soal agraria. Mulai dari Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, sampai kepada Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Semuanya dapat Anda temukan secara jelas dalam buku ini.

Detail Informasi

Judul POKOK-POKOK HUKUM AGRARIA
Nomor/Indeks 016 / BAG - HK 09.07
Tipe Dok Hukum Monografi Hukum
Jenis Perpustakaan JDIH
Tahun Terbit 2007
T.E.U. Orang/Badan Jns Teu PENGARANG
T.E.U Utama Tim Pustaka Yustisia
Edisi/Cetakan 1
Tempat Terbit Yogyakarta
Penerbit Pustaka Yustisia
Subjek HUKUM AGRARIA
ISBN/ISSN 979-3418-69-9
Bahasa Indonesia
Lokasi KOTA TANJUNGPINANG
Bidang Hukum HUKUM AGRARIA
Deskripsi Fisik 319 hlm.; 19 cm.

CARI PRODUK HUKUM

Produk Hukum Terbaru
Peraturan Presiden NOMOR 99 TAHUN 2021 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA Peraturan Presiden
Keputusan Walikota KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 352 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELURAHAN TERBAIK TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 Keputusan Walikota
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 PERATURAN WALI KOTA
Undang-Undang NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG Undang-Undang
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PERATURAN WALI KOTA