Abstrak

Buku Hukum Divestasi di Indonesia (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 2/SKLN-X/2012) merupakan satu-satunya buku yang menganalisis secara holistik tentang divestasi saham. Divestasi saham, tidak  hanya menjadi kewajiban badan hukum publik semata-mata, tetapi juga menjadi kewajiban badan hukum privat.  Salah satu badan hukum privat yang harus melakukan pengalihan saham, yaitu badan hukum privat yang bergerak di bidang pertambangan. Dalam pengalihan saham itu tidak selamanya dapat dilaksanakan  dengan baik, hal ini disebabkan karena adanya sengketa antara perusahaan tambang dengan calon pembeli. Bahkan, kasus yang teraktual, yaitu pengalihan saham yang dilakukan oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Pusat Investasi Pemerintah tidak dapat dilaksanakan, walaupun perjanjian telah ditandatangani antara keduanya.  Faktor penyebab tidak dapat dilaksanakan kontrak itu, yaitu  karena  dihalangi oleh DPR RI. DPR RI berpendapat bahwa setiap pembelian saham yang dilakukan oleh Pemerintah harus mendapat persetujuan dari DPR RI, sedangkan pembelian itu, belum mendapat persetujuan darinya.

Buku ini terdiri atas sembilan bab, yang meliputi Bab 1 tentang konsep teoretis dan pengertian hukum divestasi, bab 2 tentang pengertian dan klasifikasi transaksi dalam divestasi,  bab 3 tentang  pengertian dan penggolongan saham, bab 4 tentang   teori-teori yang menganalis tentang divestasi, bab 5 tentang kajian normatif terhadap divestasi pemerintah, bab 6  tentang divestasi saham di bidang pertambangan, bab 7 tentang analisis sosio-yuridis terhadap  sales and purchase agreement dalam rangka divestasi saham, bab 8 tentang analisis yuridis terhadap putusan arbitrase Uncitral (studi kasus terhadap sengketa divestasi saham antara pemerintah Indonesia dengan PT Newmont Nusa Tenggara), dan Bab 9 tentang analisis yuridis terhadap sengketa kewenangan antar lembaga  negara dalam pembelian saham yang didivestasikan  oleh  PT Newmont Nusa Tenggara.

Detail Informasi