HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA

Oleh : Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.

Abstrak

Indonesia sebagai Negara Muslim yang jumlah warga Muslim-nya terbesar di dunia, hukum perdata Islam merupakan instrumen hukum yang paling penting dalam memayungi hidup keseharian mereka. Hukum Perdata Islam inilah yang dalam sejarahnya diterima secara menyeluruh (receptie in complexu), baik itu soal perkawinan, warisan, maupun shadaqah, hibah, dan waqaf.

Buku ini merupakan buku wajib yang menjadi referensi pada Fakultas Syariah dan Fakultas Hukum yang mendalami hukum Islam pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, terutama UIN, IAIN, PTAI di Indonesia serta beberapa Perguruan Tinggi di Negara ASEAN.

Detail Informasi

Judul HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA
Nomor/Indeks 020 / BAG - HK 340
Tipe Dok Hukum Monografi Hukum
Jenis Perpustakaan JDIH
Tahun Terbit 2013
T.E.U. Orang/Badan Jns Teu PENGARANG
T.E.U Utama Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.
Edisi/Cetakan 1
Tempat Terbit Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.
Penerbit Rajawali Pers
Subjek HUKUM PERDATA ISLAM
ISBN/ISSN 978-979-769-452-4
Bahasa Indonesia
Lokasi KOTA TANJUNGPINANG
Bidang Hukum HUKUM ISLAM
Deskripsi Fisik xii, 472 hlm; 23 cm

CARI PRODUK HUKUM

Produk Hukum Terbaru
Peraturan Presiden NOMOR 99 TAHUN 2021 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA Peraturan Presiden
Keputusan Walikota KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 352 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELURAHAN TERBAIK TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 Keputusan Walikota
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 PERATURAN WALI KOTA
Undang-Undang NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG Undang-Undang
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PERATURAN WALI KOTA