HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN

Oleh : Dr. H. Ahmad Muliadi, SH., MH.

Abstrak

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antarsubsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Demikian juga halnya pada sektor lembaga pembiayaan yang dahulunya bertujuan membantu masyarakat golongan ekonomi lemah yang membutuhkan dana tetapi di sisi lain tidak mempunyai kebendaan untuk dijadikan jaminan dalam membantu usahanya. Lembaga pembiayaan juga mengalami perkembangan dalam praktik, karena banyak sekarang ini model-model pembiayaan dikembangkan yang berasal dasi sistem anglo saxon sementara di sisi lain Indonesia menganut sistem civil law.

Pandangan-pandangan bagaimana seharusnya menyelaraskan penerapan sistem hukum lembaga pembiayaan di dalam praktik sangatlah dipengaruhi oleh perkembangan lembaga dan kebutuhan konsumen dalam praktik dimaksud, sehingga dari berbagai lembaga pembiayaan yang berkembang tersebut masih sangat kurang pengaturannya dalam undang-undang atau peraturan pemerintah, melainkan sangat sering hanya didasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan asas konsensualisme, artinya apabila sepakat mereka membuat dan melaksanakannya maka dasar kesepakatan tersebutlah yang dijadikan sebagai aturan yang mengikat.

Detail Informasi

Judul HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN
Nomor/Indeks 034 / BAG - HK 340
Tipe Dok Hukum Monografi Hukum
Jenis Perpustakaan JDIH
Tahun Terbit 2013
T.E.U. Orang/Badan Jns Teu PENGARANG
T.E.U Utama Dr. H. Ahmad Muliadi, SH., MH.
Edisi/Cetakan 1
Tempat Terbit Jakartsa
Penerbit Akademia
Subjek HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN
ISBN/ISSN 978-602-8381-57-4
Bahasa Indonesia
Lokasi KOTA TANJUNGPINANG
Bidang Hukum REFERENSI
Deskripsi Fisik -

CARI PRODUK HUKUM

Produk Hukum Terbaru
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG PENGURANGAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PERATURAN WALI KOTA
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 53 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN WALI KOTA
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 54 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA AKSI PENGEMBANGAN KAWASAN MINAWISATA KAMPUNG MADONG-SEI NYIRIH PERATURAN WALI KOTA
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA PROGRAM LEGALISASI ASET BERUPA PENYERTIFIKATAN TANAH PERMUKIMAN MASYARAKAT DI ATAS AIR PERATURAN WALI KOTA
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 76 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG PERATURAN WALI KOTA