Sejarah Tanjungpinang

1673411170.png

Nama Tanjungpinang sendiri diambil dari posisinya yang menjorok ke laut yang oleh orang Melayu disebut Tanjung. Tanjung tersebut ditumbuhi oleh pohon pinang, pohon pinang tersebut kemudian menjadi tanda bagi pelayar yang akan memasuki kawasan Sungai Bintan atau Hulu Riau.

Pada masa kerajaan Johor dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil, beliau memerintahkan Laksamananya Tun Abdul Jamil untuk membuka Bandar perdagangan yang terletak di Pulau Bintan tepatnya di Sungai Carang Hulu Riau. Bandar baru tersebut menjadi Bandar yang ramai dan dikenal dengan sebutan Bandar Riau.

Tanjungpinang semakin berkembang menjadi Bandar perdagangan terutama saat dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah sebagai Yang Dipertuan Mudanya. Namun pada tahun 1782- 1784 terjadi “Perang Riau” antara Kerajaan Riau-Lingga- Johor-Pahang dengan VOC Belanda. Puncaknya terjadi pada tanggal 6 Januari 1784 dimana Kerajaan Riau di bawah pimpinan Raja Haji Fisabilillah berhasil memukul mundur pasukan Belanda yang ditandai dengan dimusnahkannya kapal Komando Belanda “Malaka’s Walfarent” di teluk Riau atau daerah tersebut dikenal dengan sebutan “Jangoi” atau Pulau Paku. Kejadian tersebut mengakibatkan Belanda menarik mundur semua pasukannya dari perairan Riau ke basisnya di Malaka. Peristiwa yang terjadi pada 6 Januari tersebut diabadikan sebagai Hari Jadi Tanjungpinang.

Perang Riau kemudian dilanjutkan oleh Raja Haji Fisabilillah dengan menghimpun kekuatan untuk menyerang basis kedudukan Belanda di Malaka, Raja Haji dan pasukan gabungan dari kerajaan Melayu yang jumlahnya 1000 tiba di Malaka pada tanggal 13 Februari 1784. Gempuran dan tekanan pasukan melayu berhasil menduduki beberapa benteng strategis Belanda di Malaka seperti Benteng Bukit Cina dan benteng lainnya. Pada saat itu pula Belanda mendapatkan tambahan pasukan dari armada dari Eropa dengan kekuatan 9 buah kapal perang dan 2.130 personil serta 326 pucuk meriam.

Tanggal 18 Juni 1784 pasukan Jacob Piter Van Bram berhasil menggempur kubu pertahanan Raja Haji Fisabilillah yang mengakibatkan Raja Haji dan 500 pasukannya gugur, kejadian tersebut sekaligus mengakhiri Perang Riau yang ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian “Utrech” pada tanggal 10 November 1784 antara Kerajaan Riau yang diwakili oleh Sultan Mahmud Riayat Syah dan Belanda. Sultan Mahmud Riayat Syah kemudian memindahkan pusat pemerintahan kerajaan Riau–Lingga–Johor–Pahang ke Daik Lingga dan diikuti dengan pembesar–pembesar kerajaan serta sebagian besar rakyat. Kawasan Tanjungpinang menjadi kawasan yang kosong.

Pada tanggal 19 Juni 1785 Belanda menempati Tanjungpinang sebagai tempat kedudukan residen. Sejak Belanda menguasai wilayah kerajaan Riau dan campur tangan di dalam kerajaan, menjadikan Kerajaan Riau mengalami kemunduran yang puncaknya terjadi pada tahun 1911, Sultan kala itu tidak mau menandatangani perjanjian pemakzulan atau pemberhentian Sultan dan memilih untuk pindah ke Singapura dan berakhir pula Kerajaan Riau–Lingga.

Keberadaan Tanjungpinang tetap menjadi pusat keresidenan Belanda hingga tahun 1942 digantikan Jepang yang sempat menjadikan Tanjungpinang sebagai Pusat pemerintahannya di wilayah Kepulauan Riau dan kemudian kembali dipegang oleh Belanda.

Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 mengakhiri pendudukan Belanda di Indonesia, namun Kemerdekaan baru bergema di Tanjungpinang tahun 1948, dan pada tahun 1950 Belanda menyerahkan wilayah Kepauluan Riau kepada Pemerintah Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1957 dibentuklah Provinsi Riau yang beribukota di Tanjungpinang, namun pada tahun 1959 ibukota dipindahkan ke Pekanbaru. Tanjungpinang kemudian menjadi ibukota Kabupaten Kepulauan Riau.

Sejak tahun 1983 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1983, Tanjungpinang berstatus sebagai kota administratif bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau. Bersama dengan Dumai yang telah lebih dulu menjadi kota administratif pada tahun 1979, Tanjungpinang merupakan kota administratif kedua di Provinsi Riau. Dasar pembentukan kota administratif di Indonesia ketika itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Meski berstatus sebagai kota administratif, Tanjungpinang bukanlah sebuah kota otonom karena tidak memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kota aministratif dipimpin oleh walikota administratif yang bertanggung jawab kepada bupati Kabupaten Kepulauan Riau.

Pada tahun 1999 pemerintah mengeluarkan undang-undang baru tentang pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang yang dikenal dengan undang-undang otonomi daerah itu lantas membagi wilayah pemerintahan daerah di Indonesia hanya dengan wilayah provinsi, dan wilayah kabupaten atau kota. Tidak ada lagi wilayah pemerintahan dengan status kotamadya, dan kota administratif. Undang-undang otonomi daerah tersebut menyebabkan seluruh wilayah kotamadya dan kota administratif dapat ditingkatkan menjadi kota otonom, atau sebaliknya juga dapat dikembalikan kepada daerah kabupaten induknya.

Kota Tanjungpinang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 yang ditandatangani oleh Presiden RI Abdurrahman Wahid pada tanggal 21 Juni 2001, dan dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85. Peresmian Kota Tanjungpinang oleh Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Hari Sabarno, dilaksanakan secara serentak bersama 11 kota lainnya pada tanggal 17 Oktober 2001 di Jakarta. Tanggal peresmian Kota Tanjungpinang inilah yang dijadikan sebagai momen peringatan ulang tahun Kota Tanjungpinang sebagai kota otonom. Seminggu kemudian, atau tepatnya pada tanggal 23 Oktober 2001, Gubernur Riau H. Saleh Djasit, SH melantik Dra. Hj. Suryatati A Manan sebagai caretaker atau Penjabat Walikota Tanjungpinang di gedung yang kini menjadi kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tanjungpinang. Pelantikan Dra. Hj. Suryatati A Manan yang saat itu menjabat sebagai walikota administratif, juga diamanahkan dan dibunyikan secara langsung dalam undang-undang pembentukan Kota Tanjungpinang.

Dilihat dari luas wilayahnya, Kota Tanjungpinang hanyalah sebuah kota kecil dengan luas wilayah sekitar 239, 5 kilometer persegi dan sebagiannya merupakan wilayah perairan laut. Namun dari segi jumlah penduduk, Kota Tanjungpinang masuk dalam kategori kota sedang dengan jumlah penduduk saat ini lebih dari 250 ribu jiwa. Dalam perkembangannya dewasa ini, Kota Tanjungpinang yang melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan sebagai daerah ibukota provinsi, Tanjungpinang telah menjadi tujuan kedatangan penduduk dari daerah di sekitarnya. Hal itu menjadikan Kota Tanjungpinang semakin memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh, meski sekaligus juga menyimpan kerentanan terhadap permasalahan sosial yang pada umumnya terjadi pada daerah urban.

 

Dilihat : 148
24 Dec 2022 20:55:37