JDIH TANJUNGPINANG IKUTI VALIDASI DOKUMEN HUKUM JDIHN, CIPTAKAN DOKUMEN HUKUM YANG BERKUALITAS

1708475008.png

Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan kegiatan Pengintegrasian Anggota JDIHN: Validasi Dokumen Hukum JDIHN Tahun 2024 dalam rangka Peningkatan Kualitas Data Portal JDIHN. Kegiatan yang diikuti sebanyak 170 peserta yang berasal dari Biro Hukum Kementerian, Lembaga Pemerintahan Nonkementerian, Lembaga Nonstruktural, Biro Hukum Pemerintah Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota ini diselenggarakan di Aston Kartika Grogol Hotel dan Conference Jakarta, Selasa (20/2).

Kepala BPHN dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kepala Pusat JDIHN, Dr. Nofli, Bc.I.P., S.Sos., S.H., M.Si mengungkapkan bahwa kinerja Pusat JDIHN dalam mewujudkan Database Nasional Dokumen Hukum melalui Portal JDIHN (JDIHN.GO.ID) tidak terlepas dari pengelolaan JDIH yang dilakukan oleh para Anggota JDIHN. “Capaian kinerja Pusat JDIHN per tanggal 19 Februari 2024 telah berhasil mengintegrasikan sebanyak 1.233 website JDIH dan mengumpulkan dokumen hukum terintegrasi sebanyak 571.976 dokumen yang tentunya akan menjadi referensi utama dokumen hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat diakses oleh segenap pemangku kepentingan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri”, ungkapnya.

Lebih lanjut Nofli menyampaikan bahwa dalam pengelolaan Basis Data Dokumen Hukum Nasional, Pusat JDIHN masih menemukan permasalahan terkait kualitas data dari dokumen hukum terintegrasi pada Portal JDIHN.GO.ID. “Masih banyak pengelola JDIH Anggota JDIHN yang belum menerapkan Standar Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pengelolaan JDIHN dengan tepat. Hal tersebut menyebabkan tidak seragamnya pengolahan dokumen dan hukum dan masih banyak metadata yang kosong pada website JDIH Anggota JDIHN. Dengan belum optimalnya pengelolaan Website JDIH pada Anggota JDIHN, maka Pusat JDIHN perlu melakukan validasi dokumen hukum JDIHN terintegrasi dan pembinaan kepada SDM Pengelola JDIH Anggota JDIHN”, tambahnya. 

Pada sesi pertama kegiatan disampaikan materi terkait Penyampaian Perkembangan Terkini JDIHN, hasil evaluasi Anggota JDIHN dan Kebijakan Pusat JDIHN Tahun 2024 yang disampaikan oleh Ibu Sri Handayani, S.T., M.B.A. Sedangkan pada sesi kedua disampaikan materi tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum oleh Ibu Iswiyati Kunti, S.Kom dan dilanjutkan dengan praktik pengisian metadata dokumen hukum dan penyusunan abstrak. 

Pengelola JDIH Kota Tanjungpinang yang diwakili oleh Aan Maretta Wibawa, S.Kom dan Yose Fratama, S.I.Kom turut mengikuti kegiatan tersebut. Aan mengungkapkan bahwa keikutsertaan pada kegiatan ini adalah upaya dalam meningkatkan kompetensi SDM Pengelola JDIH Kota Tanjungpinang yang merupakan bagian dari tujuh aspek pengelolaan JDIH. 

Aan juga menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan manfaat serta pemahaman dalam pengelolaan dokumen hukum pada portal JDIH. “Melalui kegiatan ini kita memahami pentingnya keseragaman dan konsistensi anggota JDIHN dalam mengelola dokumen hukum utamanya pada pengisian metadata dan penyusunan abstrak dokumen hukum. Tersedianya metadata yang lengkap dan abstrak akan mempermudah pencari informasi yakni masyarakat dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait dokumen hukum tersebut. Ilmu yang didapat akan kita terapkan pada pengelolaan dokumen hukum di JDIH Kota Tanjungpinang sehingga menghasilkan dokumen hukum yang berkualitas serta sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pengelolaan JDIHN, tutupnya.

Dilihat : 54
21 Feb 2024 07:23:28
YOSE FRATAMA,S.I.Kom