BAGIAN HUKUM GELAR RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN KOTA PEDULI HAM T.A 2024

1707375787.jpg

Dalam rangka koordinasi persiapan pengumpulan data dan pengisian kuesioner Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM), Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kota Peduli HAM Tahun Anggaran 2024 yang diikuti oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Instansi Vertikal bertempat di Ruang Rapat Engku Putri Raja Hamidah Lt. 3 Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Rabu (7/02).

Kepala Bagian Hukum, Lia Adhayatni, S.H., MH. yang memimpin rapat koordinasi tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada OPD dan Instansi Vertikal atas kerja sama yang baik pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kota Tanjungpinang kembali meraih penghargaan Kota Peduli HAM. "Di tahun 2023 berkat kerja Bapak Ibu semua kita dapat kembali meraih Kota Peduli HAM", ungkapnya.

Lia juga mengharapkan seluruh OPD dan Instansi Vertikal yang terlibat pada penilaian Kota Peduli HAM di Tahun Anggaran 2024 ini dapat memaksimalkan pengisisan setiap indikator penilaian yang sudah ada. "Pemerintah Kota Tanjungpinang akan memberikan masukan-masukan dan pendampingan-pendampingan kepada Bapak Ibu di OPD dan Instansi Vertikal. Karena HAM ini memang sudah melekat di masing-masing tugas dan kewenangan di OPD sehingga perlu digali kembali serta diberikan pendampingan dalam pengisian kuesioner", ungkapnya.

"Pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam rangka koordinasi persiapan pengisian data Kota Peduli HAM. Mungkin terdapat hal-hal yang terlewatkan, mudah-mudahan bisa kita lakukan evaluasi dan perbaikan di tahun 2024" imbuhnya.

Kepala Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Sukiman, S.H., MH.  yang hadir menjadi narasumber pada rapat tersebut turut mengucapkan selamat kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang atas prestasinya dalam mempertahankan penghargaan Kota Peduli HAM di tahun 2023.

"Inilah tim kita, penghargaan ini bukan semata-mata sekedar untuk mendapatkan penghargaan, namun kita mendapatkannya atas kerja keras kita semua. Ini membuktikan semua yang dilakukan dalam pemenuhan tugas dan fungsi Bapak Ibu ada penilaiannya dan menjadi bagian dari tanggung jawab yang melekat dalam pemenuhan, perlindungan, pemajuan, dan penegakan Hak Asasi Manusia itu sendiri" ungkapnya.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pembahasan dan evaluasi terhadap seluruh indikator penilaian yang meliputi Hak Atas Bantuan Hukum, Hak Atas Informasi, Hak Turut Serta dalam Pemerintahan, Hak Atas Keberagaman dan Pluralisme, Hak Atas Kependudukan, Hak Atas Kesehatan, Hak Atas Pendidikan, Hak Atas Pekerjaan, Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Hak Atas Perumahan yang Layak, dan Hak Perempuan dan Anak.

 

Dilihat : 58
08 Feb 2024 14:01:53
AAN MARETTA WIBAWA, S.Kom