PENTINGNYA NETRALITAS ASN, PEMKO TANJUNGPINANG FASILITASI PENYULUHAN HUKUM SERENTAK SE-INDONESIA

1706021098.png

Kota Tanjungpinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan Penyuluhan Hukum Serentak dengan tema "Menciptakan Netralitas bagi Aparatur Pemerintah dalam Menyukseskan Pemilihan Umum Tahun 2024".  Kegiatan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang ini digelar di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Selasa (23/01).

Kegiatan tersebut dibuka secara daring oleh Kepala BPHN yang diwakilkan oleh Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, Sofyan. Dalam sambutannya, Kepala BPHN mengajak seluruh ASN untuk mewujudkan pemilu damai, sesuai dengan batasan kewenangan dan bidang urusan masing-masing. “Sudah bukan saatnya momentum pesta demokrasi diisi oleh kegiatan yang tidak produktif dan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. Mari saling bekerja sama sehingga pemilu 2024 dapat menjadi bukti bahwa masyarakat telah kian cerdas dalam bernegara,” jelas Sofyan yang membacakan Sambutan Kepala BPHN di Aula Moedjono Kantor BPHN, Jakarta Timur.

Mewakili Pj. Wali Kota Tanjungpinang, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Muhammad Yatim, S.Sos., MT. membuka kegiatan penyuluhan hukum serentak di titik lokasi Kota Tanjungpinang. Beliau mengharapkan para peserta utamanya Camat dan Lurah dapat menyampaikan pentingnya netralitas aparatur pemerintah di lingkungan yang mereka pimpin. "Peran Camat dan Lurah sebagai penyelenggara pemerintahan juga memiliki peran dalam pembinaan. Melalui penyuluhan ini dapat memperdalam pengetahuan sehingga mendapatkan pemahaman melalui amanat undang-undang  dan dapat disampaikan kepada jajaran Bapak dan Ibu". ungkapnya.

Yatim juga menambahkan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kanwil Kemenkumham Kepri yang telah memberi ruang untuk ikut mengambil peran dalam penyuluhan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) ini. "Semoga kegiatan ini dapat melibatkan dan memberi ruang kepada Pemko Tanjungpinang untuk dapat mengambil peran dalam menciptakan netralitas bagi ASN" tutupnya.

Berdasarkan data dari Komisi ASN, terdapat 2.073 laporan terkait pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN. Terlaksananya kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa ASN di tingkat pemerintah tetap netral, menciptakan suasana yang tertib, dan kondusif selama proses pemilihan. Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Kepri, Siska Sukmawati, SH., MH memberikan pemahaman materi kepada peserta terkait pentingnya netralitas dalam menjalankan tugas sebagai bagian dari pemerintahan.

Turut Hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang, Lia Adhayatni, SH., MH., Kepala Sub Koordinator Bantuan Hukum Nidia Widiastuti Selayar, SH., MH, Kepala Sub Koordinator Perundang-undangan, Rahmadian Yulianto, SH., Kepala Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum, Sugiarto., SH., MH. dan sejumlah Staf Bagian Hukum Kota Tanjungpinang.

Dilihat : 63
23 Jan 2024 21:44:12
AAN MARETTA WIBAWA, S.Kom